Sekali Bermakna Kemudian Sirna

MENANAM MELINJO MEMBUAT EMPING,

2008-11-26T00:53:00.000-08:00

Warga sekitar Menes - Pandeglang sering menyebut buah tangkil atau sake untuk menunjuk melinjo yang banyak terdapat di kebun petani setempat. Sebagaimana jenis tanaman keras lainnya, buah melinjo juga mengenal musiman, rata-rata tiga kali musim tiap tahun. Konon Melinjo (Gnetum gnemon L.) adalah suatu spesies tanaman berbiji terbuka (Gymnospermae) berbentuk pohon yang berasal dari Asia tropik dan Pasifik Barat. Melinjo dikenal pula dengan nama belinjo, mlinjo (bahasa Jawa), tangkil (bahasa Sunda) atau bago (bahasa Melayu dan bahasa Tagalog). Melinjo banyak ditanam di pekarangan sebagai peneduh atau pembatas pekarangan dan terutama dimanfaatkan "buah" dan daunnya. (sumber : Wikipedia). Tanaman ini memiliki nilai ekonomi tersendiri bagi masyarakat.

Melinjo merupakan tumbuhan tahunan berbentuk pohon yang berumah dua (dioecious). Batangnya kokoh dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Daunnya tunggal berbentuk oval dengan ujung tumpul. Melinjo tidak menghasilkan bunga dan buah sejati karena bukan termasuk tumbuhan berbunga. Yang dianggap sebagai buah sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging.

Disamping mudah menanam dan pemeliharaannya, pohon melinjo juga memberikan banyak manfaat, dari mulai daun dan buahnya yang masih hijau (ambrang) yang biasa dimanfaatkan untuk membuat sayur asam, kulit buahnya yang juga dijadikan sayur, rantingnya digunakan untuk bahan bakar, pohonnya yang dapat digunakan untuk kebutuhan papan, hingga buahnya yang sudah matang berwarna merah untuk bahan baku pembuatan emping atau keceprek yang rasanya sangat gurih dan renyah.

Di kampung Kuluwut desa Harapankarya misalnya, sebagian kaum perempuannya terbiasa menjadi pengrajin emping. Sebut saja Ny.Dasiah (50) seorang ibu rumah tangga yang memiliki 8 putra dan 8 cucu adalah salah seorang dari sekian banyak perempuan yang sudah belasan tahun kesehariannya menjadi pengrajin emping. Di saat memiliki modal kecil-kecilan, ia produksi sekaligus jual sendiri hasilnya. Namun manakala ia tidak memiliki modal untuk membeli bahan baku, Ny. Dasiah hanya menjadi buruh pembuat emping bagi para pemilik modal yang lebih besar (cengkaw). Dalam sehari rata-rata ia bisa memproduksi antara 5kg s.d 6kg biji melinjo menjadi emping. Dari hasil pekerjaannya ia mendapatkan upah Rp.1.700,-/kg.

Aktifitas memproduksi emping biasa ia mulai jam 05.00 wib subuh sampai jam 13.00 wib. Pembuatannya dilakukan di emperan belakang rumahnya. Peralatannya sangat sederhana, terdiri dari lempengan batu atau kayu berdiameter +30CM, batu pemukul/antan (palu batu), alat untuk menjemur (nyiru atau lijen), tungku, katel (panyangrayan), sosok serta kayu bakar dan pasir. Sedangkan waktu yang tersisa ia pakai untuk mengurus keluarga serta mencari kayu bakar untuk keperluan bahan bakar di dapurnya maupun untuk memproduksi emping. Bisa dibayangkan, dalam sehari ia hanya mampu mendapatkan upah Rp.10.000,- untuk membantu menutupi kebutuhan hidup keluarganya yang jumlahnya besar itu. Sedangkan suaminya Marto (52) berprofesi sebagai petani yang penghasilannya juga tidak seberapa.

”Lumayan bae lah, lamun teu kieu, kumaha abdi nutupan kabutuhan kaluarga Pak? Ja salaki ngan saukur tani. Komo waktu ayeuna mah, usim halodo, sawah geh garing jeung teu bisa diolah. Alhamdulillah kanggo emam anak bae mah dicukup-cukupkeun” (Lumayan saja, kalau tidak begini, bagaimana saya menutupi kebutuhan keluarga Pak? Sedangkan suami hanya seorang petani. Apalagi saat ini, musim kemarau, sawah jadi kering dan tidak bisa digarap. Alhamdulillah untuk sekedar makan anak, ducukup-cukupkan) papar Ny. Dasiah lirih, saat ditemui disela-sela ayunan tangannya menumbuk satu per satu biji melinjo.

Menurut Ny. Dasiah, bahan baku biji melinjo biasa dibeli rata-rata Rp.6000,-/kg. Sedangkan harga jual emping Rp.17.000 hingga 18.000/kg. Dari bahan baku 1kg bisa menghasilkan 7-8 ons emping kering. ”Tergantung tangkilna, upami kulitna beureum, hasilna bisa nyampe 8 ons/kg, tapi lamun atah kenek mah – kulitna koneng, hasilna rata-rata 7ons/kg. Hasilna geh rada goreng, kulumudan jeung genyeh.” (tergantung melinjonya, kalau warna kulitnya merah, hasilnya bisa mencapai 8 0ns/kg, tetapi kalau masih mentah – warna kulitnya kuning, hasilnya rata-rata 7 ons/kg. Hasilnya juga kurang bagus, berkulit ari / kulit bagian dalam biji melinjo menempel dan lembek).

Berbeda dengan Ny.Dasiah di Kuluwut, Ny.Eti, perempuan kampung Cilanggawe desa Karyautama, yang kesehariannya bersama keluarga menjadi pengusaha emping dan keceprek melinjo. Disamping memproduksi sendiri, ia juga menampung emping dan keceprek dari buruh atau pengrajin emping di sekitar kampungnya. Peluang bisnis ini ia manfaatkan dengan baik. Mulai dari membuat kemasan yang menarik konsumen, ketebalan emping, aneka aroma dan rasa keceprek, hingga senantiasa berupaya menjaga kualitas produknya. Alhasil, emping dan keceprek yang ia kelola sudah mampu menembus pasar ke luar daerah Banten dan luar Jawa.

”Bahan baku melinjo di daerah kita (Pandeglang) kualitasnya sangat bagus, kadar karangnya relatif rendah, sehingga rasanya sangat gurih dan renyah. Sehingga mampu bersaing dengan emping atau keceprek produksi daerah lain. Sehingga harga jualnya pun bisa mencapai Rp.25.000/kg” ungkap Ny. Eti yang mampu menjual emping dan kecepreknya hingga 5 kwintal setiap bulannya.

Ny. Eti menambahkan, sebenarnya peluang pasar emping dan keceprek melinjo asal Menes ini cukup besar, bahkan bisa menembus pasar luar negeri. Namun persoalannya sangat klasik, yakni keterbatasan modal usaha dan teknologi tepat guna yang dapat menunjang produksinya. ”Kami tentu sangat berharap pemerintah mau mengulurkan tangannya membantu mengatasi kendala yang dihadapi para pengrajin emping ini” pungkasnya.

Sedangkan H.Kusen, seorang bandar besar emping warga kampung Pakojan desa Muruy - Menes mengambil peluang bisnis dengan lebih memfokuskan pada penampung dan penjual biji melinjo, sedangkan untuk emping porsinya relatif kecil. Hampir setiap hari ia mengirim 1 sampai 2 truk biji melinjo ke daerah Jawa Tengah. Menurutnya, jika harus memproduksi emping atau keceprek, prosesnya cukup lama. ”Sengaja saya lebih fokus untuk menampung dan menjual biji melinjonya saja. Sebab sangat praktis, kita tidak memikirkan resiko musim hujan untuk menjemur emping atau keterlambatan dalam memproduksi. Sedangkan kita belum mampu memiliki teknologi canggih yang efektif efisien untuk memproduksi emping berkualitas tinggi” kata H.Kusen yang sudah puluhan tahun berprofesi sebagai penjual biji melinjo. (Ayah Haqie)

SADIM DAN CITRA URANG BADUY

2008-11-26T00:49:00.000-08:00

Tak terbayangkan sebelumnya, di hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke 60, 17 Agustus 2005, darah segar harus mengalir dari tubuh tiga orang korban (Yadi, Aisah - korban luka-luka dan Kasmiah - korban meninggal) akibat penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau. Yang mengagetkan dari tindak pidana tersebut adalah pelakunya. Dialah Sadim bin Samin, seorang warga Kampung Cikeusik Desa Kanekes Kec. Leuwidamar Kabupaten Lebak, dimana komunitas masyarakat Baduy/Urang Baduy berada. Peristiwa tersebut merupakan kejadian pertama kali dalam sejarah keberadaan masyarakat yang mengasingkan diri (bukan masyarakat terasing) ini.

Peristiwa tersebut begitu menggegerkan, para tokoh adat Urang Baduy merasa kebingungan (bingung teu manggih tungtung, susah teu mendak lebah). Tak ayal proses peradilannya di PN Rangkasbitung menjadi pusat perhatian publik, termasuk masyarakat internasional seperti diberikan antropolog asal Australia, Dr.Tsu Ellen dkk. Hal ini dapat dimaklumi, karena ternyata hal tersebut juga tercatat sebagai peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi di lingkungan komunitas adat di Nusantara.

KRONOLOGIS

Sadim bin Samin yang usianya ditaksir 40 tahun lebih adalah warga Kampung Cikeusik, salah satu kampung dari tiga kampung Baduy Dalam yang kini jumlahnya sekitar 1400 jiwa, sementara jumlah warga Baduy Luar sekitar 9000 jiwa. Aktifitas keseharian lelaki yang dikenal tidak banyak tingkah tersebut banyak dihabiskan di huma/ladang miliknya. Namun ia pun sering diminta tenaganya oleh warga di luar Baduy, khususnya warga Kampung Cilebang Desa Sukaraja Kecamatan Sobang Kab. Lebak yang berbatasan langsung dengan kampung Cikeusik untuk membantu membersihkan ladangnya. Interaksi tersebut ia lakukan sudah belasan tahun lamanya dengan imbalan uang atau beras alakadarnya. Kegiatan menjadi buruh tani/ladang ini ia lakukan disela-sela waktu berhuma di kampungnya. Karena musim tanam/berladang di Baduy hanya 1 kali setahun, maka banyak waktu luang yang dimiliki untuk mengais rejeki tambahan. Sadim yang kurus, pendiam dan tertutup ini memiliki 8 anak dan 1 menantu, tergolong keluarga sangat sederhana. Namun demikian ia pun masih memiliki 1 leuit/lumbung padi sebagaimana dimiliki oleh warga/urang Baduy lainnya.

Pagi itu, 13 Agustus 2005 Sadim diamanatkan oleh warga kampung Cilebang untuk menyiangi ladang milik keluarga Yadi. Sadim pun penuhi amanat keluarga yang sudah ia kenal sejak lama tersebut. Tanpa memperdulikan nilai upah yang akan diberikan majikannya, ia bekerja di lahan yang berbatasan langsung dengan gunung Rorongo Congo. Salah satu gunung tertinggi di kawasan pegunungan Kendeng dan dianggap sebagai gunung yang dikeramatkan warga desa setempat. Dalam tradisi lisan masyarakat setempat, diyakini bahwa apabila gunung tersebut dikelola, selalu berakibat buruk bagi masyarakat, misalnya terjadi bencana kebakaran, banjir dan sebagainya. Karenanya berdasarkan kesepakatan bersama warga kampung Cilebang, gunung tersebut dijadikan hutan lindung yang tidak boleh diganggu. Bahkan dalam riwayat lisan masyarakat Baduy, konon dahulu pernah terjadi banjir besar di Pulau Jawa, puncak gunung tersebut adalah satu-satunya tempat yang tidak tertimpa banjir di wilayah Jawa Barat.

KONFLIK BATIN

Setelah empat hari mengerjakan ladang milik keluarga Yadi, Sadim teringat bahwa tepat pada 17 Agustus 2005 akan dilakukan satu upacara adat yang disebut Ngaseuk Serang, yakni penanaman padi pertama kali yang wajib diikuti oleh seluruh warga Baduy Dalam. Namun keluarga Yadi memintanya untuk tetap tinggal di rumahnya dan menggarap lahan yang mulai mengusik kawasan Gunung Rorongo Congo.

Nampaknya konflik batin menyelimutinya, disatu sisi harus pulang untuk mengikuti ngaseuk serang, di sisi lain harus terus mengerjakan ladang majikan. Dengan berat hati akhirnya ia putuskan untuk memenuhi keinginan majikannya. Kewajibannya sebagai urang Tangtu (sebutan untuk Baduy Dalam) untuk hadir di acara ngaseuk serang ia abaikan.

Hari rabu pagi (17/8), sekitar jam 05.30 wib, Sadim terjaga dengan muka merah dan badan gemetar. Yang ia rasakan dan ingat saat itu, ada seekor harimau dari hutan Rorongo Congo yang hendak menerkamnya. Dengan refleks ia ambil sebilah pisau yang biasa dipakainya di ladang dan berada di sampingnya untuk menghadapi serangan tersebut. Dengan membabi buta ia hujamkan ke berbagai sasaran. Tapi sayang, kenyataanya, yang ia tikam bukanlah harimau, melainkan majikannya, Yadi, istrinya Aisah dan ibu mertuanya Kasmiah, yang juga tidur di ruang tengah. Yadi dan Aisah masih sempat melarikan diri ke luar rumah, tapi sayang, Kamsinah yang sudah berusia tua itu tak mampu berbuat apa-apa hingga ia tewas di tempat kejadian.

NGASEUK SERANG

Ngaseuk Serang adalah salah satu dari serangkaian upacara adat yang berhubungan dengan aktifitas ngahuma (berladang). Dimana wujud dari upacara ini adalah penanaman padi yang pertama kali dilakukan di lingkungan masyarakat, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar. Upacara ini dilakukan seluruh warga dewasa di semua kampung Baduy Dalam (Kampung Cikeusik, Cibeo dan Cikartawana) yang pelaksanaannya bisa dalam satu hari yang sama atau di hari yang berbeda selang satu hari.

Disamping dilakukan oleh warga masing-masing kampung Baduy Dalam, upacara ini dihadiri pula oleh warga dewasa Baduy Luar yang secara suka rela berduyun-duyun menuju Huma Serang yang luasnya tidak lebih dari setengah hektar. Warga Baduy Luar bebas memilih untuk mengikuti upacara Ngaseuk Serang di salah satu Kampung Baduy Dalam. Biasanya mereka memilih berdasarkan kedekatan antara kampungnya dengan Huma Serang.

Warga Baduy Dalam mengenakan seragam berwarna putih alam, dengan kombinasi biru tua. Sedangkan pakaian warga Baduy Luar berwarna hitam dengan kombinasi biru tua. Setiap laki-laki memegang aseuk/tongkat yang runcing untuk melubangi lahan tempat butiran padi ditanam. Mereka berjejer di barisan terdepan. Sedangkan kaum perempuan memegang butiran padi yang siap ditanam berada di barisan belakang, untuk mengikuti jejak lelaki.

Jumlah peserta upacara ini biasanya lebih dari seribu orang, namun uniknya tak melahirkan kegaduhan atau hiruk-pikuk. Yang terdengar hanya suara alam dan alunan musik yang terbuat dari bambu, bernama Angklung Buhun yang hanya pada acara ngaseuk serang itulah diperdengarkan setiap tahun sekali. Upacara berlangsung begitu khidmat dan sakral. Ngaseuk Serang hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam, mengingat lahannya relatif sempit, sementara pesertanya begitu banyak.

Ngaseuk serang adalah simbol dimulainya musim tanam padi. Seluruh warga tidak diperkenankan ngaseuk (menanam padi di ladang/huma masing-masing) sebelum dilaksanakan upacara ngaseuk serang. Karena itulah penanaman padi disana dilakukan secara serentak, yang memiliki resiko relatif kecil terserang hama.

Di acara ini pula nampak kebersamaan dan kesetaraan, tak peduli ia seorang pejabat adat atau rakyat jelata, semuanya bahu-membahu bekerja dan saling membantu.

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT

Persoalan yang kemudian muncul atas kisah tragis ini adalah bahwa Sadim harus dihadapkan pada dua persoalan, yakni menghadapi ancaman hukum positif sekaligus hukum adat yang berlaku di Baduy. Sementara semua pihak mahfum bahwa negara menjamin hak-hak dan kewajiban setiap warganya. Sadim harus dihadapkan pada dua peradilan. Terlepas dari dapat dipertanggung jawabkan atau tidaknya perbuatan Sadim, pertanyaannya kemudian, adilkah seorang warga negara Indonesia dihadapkan pada dua peradilan atas satu perbuatan hukum yang dilakukannya?

Sesaat setelah kejadian, Sadim yang polos dan tak mengerti hukum (positif) ini langsung diamankan di Polsek Muncang. Pada saat dilakukan pemeriksaan, Sadim yang tidak cakap berbahasa Indonesia itu di-BAP tanpa didampingi pembela.

Sesaat setelah mendapat berita dari aparat kepolisian, Jaro Dainah, Jaro Pamarentah/Kepala Desa Kanekes langsung menuju lokasi kejadian. Sebagai bentuk dari tanggung jawabnya, Jaro Dainah membantu keluarga korban dengan menanggung biaya selama perawatan di rumah sakit Adjidarmo Rangkasbitung, membantu acara penguburan korban meninggal, acara 7 hari hingga acara 40 harinya.

Sementara para tokoh adat Baduy lainnya mengadakan musyawarah dan langsung mengamankan anak istri Sadim di rumah Jaro Asmari/Jaro Dangka Cibengkung, tempat hukuman bagi warga Cikeusik apabila melakukan pelanggaran adat. Hukum adat Baduy menyatakan bahwa jika ada salah satu anggota keluarga melakukan pelanggaran adat yang berat, maka anggota keluarga lainnya harus turut bertanggung jawab, dengan istilah bela pati. Kejadian ini sangat menyakitkan masyarakat Baduy. Sebab dalam sejarah keberadaan masyarakat Baduy, ini peristiwa pertama. Jangankan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, berselisih faham hingga meneteskan darah saja sudah merupakan pelanggaran adat yang sangat berat.

Atas sikap kooperatif Jaro Dainah, kemudian keluarga korban membuat surat pernyataan di atas materai, tidak mempersoalkan periwtiwa tersebut ke aparat penegak hukum. Yadi dan keluarga sadar bahwa hal tersebut merupakan musibah dan cobaan dari Allah yang harus diterimanya dengan ikhlas.

Hingga beberapa pekan setelah kejadian, tak satupun pihak luar (baik pemerintah, LSM, budayawan, LBH) yang memberikan perhatian atas peristiwa ini. Untungnya atas inisiatif sendiri, Lembaga Advokasi Masalah Publik (LAMP) yang saat itu masih dipimpin penulis, berkunjung ke Baduy. Atas permohonan lembaga adat, LAMP dengan pengacaranya, Razid Chaniago, MH., secara suka rela mendampingi Sadim.

Alhasil, atas upaya LAMP, perhatian dan uluran tangan dari pihak lain pun berdatangan, seperti bantuan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA). Termasuk menghadirkan Prof. Nyoman Nurjaya, Guru Besar Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang memberikan kesaksian di PN Rangkasbitung serta Dra. Sugiarti, M.Kes., psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang memeriksa psikologi Sadim di Rutan Rangkasbitung.

Dalam salah satu persidangan, Prof. Nyoman, Saksi Ahli asal Bali itu merekomendasikan agar PN Rangkasbitung mengembalikan Terdakwa kepada lembaga Adat Baduy untuk diproses dengan menggunakan hukum adat. Sementara hasil analisis psikolog UI, menyebutkan bahwa intelegensia Sadim sangat rendah dan pada saat kejadian ia mengalami gangguan psikologis, yakni konflik batin antara harus pulang ke kampung halamannya untuk ikut upacara ngaseuk Serang dengan menjalankan perintah majikannya menggarap lahan di gunung Rorongo Congo yang merupakan salah satu hutan tertutup dan tidak boleh digarap.

Setelah berbulan-bulan lamanya, akhirnya pada sidang terakhir di PN Rangkasbitung, 23 Maret 2006, dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Sadim divonis 7 bulan 8 hari dari 4 tahun penjara yang dituntutkan oleh Jaksa Joko S, dan Sri Harsini. Saat itu, Jaksa maupun pembela menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Namun selang beberapa hari, Jaksa Sri Harsini mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Karena itu Kuasa Hukum Terdakwa Sadim juga mengajukan hal yang sama.

Kini Sadim diamankan di rumah Asmari, Jaro Dangka Cibengkung, yang lokasinya berada di wilayah Desa Bojong Menteng. Sidang adat belum bisa dilaksanakan sebelum upacara Kawalu (Kawalu Tutug/kawalu akhir) selesai bulan depan yang kemudian diikuti dengan serangkaian upacara adat lainnya seperti upacara Kalanjakan Kapundayan, Seren Tahun dan Seba Tahun. Di samping itu saat ini kondisi fisik dan mental Sadim masih dalam kondisi sakit. Ayah Mursyid alias Alim, seorang tokoh Baduy Dalam yang tinggal di Kampung Cibeo bertutur, “samemeh disidang Panyampurnaan, Sadim kudu dicageurkeun heula. Sabab ayeuna awak jeung batinna gering. Kukituna ayeuna diubaran ku Jaro Dangka Cibengkung.” (sebelum disidang adat - upacara penyempurnaan, Sadim harus disembuhkan terlebih dahulu. Sebab saat ini kondisi fisik dan jiwanya masih sakit. Oleh karenanya saat ini Sadim sedang diobati oleh Jaro Dangka Cibengkung).

Atas kejadian ini, kampung Cikeusik masih tertutup untuk dikunjungi tamu dari luar Baduy. Mereka masih larut dalam kesedihan. Karena akibat peristiwa yang memprihatinkan ini, citra masyarakat yang lebih dari 10.000 jiwa (baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar) menjadi tercoreng.

Meskipun upacara persidangan adat belum dapat dilaksanakan, akan tetapi sudah dapat dipastikan, salah satu putusannya nanti adalah bahwa Sadim tidak lagi diperbolehkan tinggal di Baduy Dalam hingga akhir hayatnya. Hukuman ini jelas begitu berat, karena bentuk hukumannya bukan hanya fisik, melainkan juga hukuman batin.

Untuk mempersiapkan upacara adat, masing-masing kampung yang ada di lingkungan desa Kanekes (sekarang 59 kampung) melakukan iuran untuk pembiayaan yang membutuhkan sekitar enam sampai tujuh juta rupiah, karena rangkaian upacara sedemikian panjang dengan beragam syarat.

Lantas, apa hikmah peristiwa tersebut bagi kita? Mungkin jawabannya, biarkan nurani kita yang menjawab.

KONSERVASI BADAK UJUNG KULON

2008-11-26T00:45:00.000-08:00

Rhinoceros Sondaicus (bukan Rhinocerus Javaicus) yang secara harfiah berarti Badak Sunda yang bercula satu dan satu-satunya di dunia yang berada di Ujung Kulon ramai dibicarakan. Banyak pihak menentang keras atas wacana yang dikemukakan pihak World Wide Foundation (WWF) tentang rencana untuk membuat 2^nd population/habitat atau habitat kedua di luar Banten. Reaksi ini tentu dapat dimaklumi, mengingat Badak Ujung Kulon selama ini sudah menjadi icon (ciri khas) masyarakat Banten, terlebih lagi bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang.

Konon - sebagaimana diakui pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) - akurasinya belum bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, populasi salah satu jenis hewan langka di dunia itu kini jumlahnya hanya sekitar 64 ekor. Mengingat pihak BTNUK belum memiliki teknologi yang canggih, maka metode yang dipakai untuk mengetahui populasinya dilakukan dengan menghitung jejak langkah kaki berdasarkan ukurannya serta kotorannya saja.

Hal ini memicu banyak pertanyaan publik ; memangnya badak itu masih ada? Jangan-jangan kita hanya meributkan sesuatu yang tidak jelas? Demikian kira-kira diantara pernyataan yang muncul, sebagaimana juga muncul dari ketua Indonesian Tourism Club dalam seminar masa depan pariwisata Banten yang diselenggarakan Litbang Radar Banten (29/8). Disini pihak terkait memang perlu menjelaskan kepada publik secara resmi. Namun untuk megurangi rasa penasaran melalui pertanyaan publik di atas, penulis nyatakan bahwa badak Ujung Kulon masih ada. Salah satu bukti bahwa badak itu masih ada, pada pertengahan Juni yang lalu petugas WWF sempat merekam seekor badak yang sedang berendam di salah satu bibir pantai Ujung Kulon dengan durasi sekitar 4 menit yang diperlihatkan di ajang diskusi konservasi badak di carita pada tanggal 22 Agustus yang lalu.

Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yang terkategorikan sebagai salah satu world heritage site/situs peninggalan dunia, disebut-sebut sebagai kawasan yang kini terancam, khususnya ancaman kepunahan badak yang dalam tradisi lisan Baduy disebut Si Putri itu. WWF menyebutkan beberapa ancaman dimaksud, diantaranya: pertama, bencana alam gempa tektonik yang berpusat di sekitar pulau Panaitan yang memungkinkan melahirkan tsunami serta ancaman letusan anak gunung Krakatau; kedua, banyaknya tanaman langkap (sejenis palem) yang mengakibatkan berkurangnya rumput pakan badak; ketiga, keberadaan banteng yang sudah over population dan menguasai pakan badak; keempat, perubahan iklim, dimana pemanasan global saat ini sudah mencapai 0,8 dari 2^o yang menjadi batas toleransi, termasuk perubahan vegetasi.

Sejarah

Di Indonesia, badak Sunda dahulu diperkirakan tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Di Sumatera saat itu badak Sunda tersebar di Aceh sampai Lampung. Di Pulau Jawa, pernah tersebar luas di seluruh Jawa, dan kini hanya terdapat di Ujung Kulon, Banten. Pada tahun 1833 masih ditemukan di Wonosobo, 1834 di Nusakambangan, 1866 di Telaga Warna, 1867 di Gunung Slamet, 1870 di Tangkuban Perahu, 1880 di sekitar Gunung Gede Pangrango, 1881 di Gunung Papandayan, 1897 di Gunung Ceremai dan pada tahun 1912 masih dijumpai di sekitar daerah Karawang. Frank pada tahun 1934 telah menembak seekor badak Sunda jantan dari Karangnunggal di Tasikmalaya, sekarang specimennya disimpan di Museum Zoologi Bogor. Menurut catatan merupakan individu terakhir yang dijumpai di luar daerah Ujung Kulon.

Pada tahun 1910 badak Sunda sebagai binatang liar secara resmi telah dilindungi Undang-Undang oleh Pemerintah Hindia Belanda, sehingga pada tahun 1921 berdasarkan rekomendasi dari The Netherlands Indies Society for Protection of Nature, Ujung Kulon oleh pemerintah dinyatakan sebagai Cagar Alam. Keadaan ini masih berlangsung terus sampai status Ujung Kulon diubah menjadi Suaka Margasatwa di bawah pengelolaan Jawatan Kehutanan dan Taman Nasional pada tahun 1982.

Di Ujung Kulon populasi badak pada tahun 1937 ditaksir ada 25 ekor (10 jantan dan 15 betina), dan pada tahun 1955 ada sekitar 30-35 ekor. Pada tahun 1967 di Ujung Kulon pertama kalinya diadakan sensus badak Sunda yang menyebutkan populasinya ada 21-28 ekor. Turun naiknya populasi badak selain adanya kelahiran anak, juga dipengaruhi oleh adanya perburuan. Setelah pengawasan yang ketat terhadap tempat hidup badak, populasi badak Sunda terus meningkat hingga kira-kira 45 ekor pada tahun 1975. Menurut hasil sensus sampai tahun 1989 diperkirakan tinggal 52-62 ekor. Sensus pada Nopember 1999 yang dilaksanakan oleh TNUK dan WWF diperkirakan 47 - 53 ekor.

Badak Sunda mungkin merupakan mamalia besar paling langka di dunia dimana hanya 50 - 60 yang bertahan hidup di seluruh dunia. Terlepas dari segelintir individu di Taman Nasional Cat Tien di Vietnam, keseluruhan populasi di dunia hanya dijumpai di satu lokasi: Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Tidak heran hewan ini tercantum sebagai Yang Sangat Terancam dalam IUCN Red List of Threatened Species [Daftar Merah Spesies Yang Terancam dari IUCN]. Perburuan badak bercula-satu ini secara keseluruhan berhenti di tahun 1990-an, tetapi pelanggaran terhadap hak atas hutan dan ekstraksi ilegal di seputar taman menimbulkan ancaman yang berlangsung terus-menerus .

PERTUMBUHAN POPULASI BADAK JAWA DI SEMENANJUNG UJUNG KULON
DARI DATA HASIL SENSUS (1967 - 1993)

Tahun	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Sumber
1967	21	28	24.5	Schenkel & Schenkel (1969)
1968	20	29	24.5	idem
1969	22	34	28.0	PPA
1970	-	-	---	tidak ada sensus
1971	33	42	37.5	PPA
1972	40	48	44.0	PPA
1973	38	46	42.0	PPA
1974	41	52	46.5	PPA
1975	45	54	49.5	PPA
1976	44	52	48.0	PPA
1977	44	52	48.0	PPA
1978	47 46	57 55	52.0 50.5	PPA Amman (1980)
1979	-	-	---	tidak ada sensus
1980	54 57	62 66	58.0 61.5	PPA Amman (1980)
1981	51 54	77 60	64.0 57.0	PPA Sadjudin, dkk (1981)
1982	53	59	56.0	PPA
1983	58	69	63.5	PPA
1984	50	54	52.0	Sadjudin & PHPA (1984)
1985
1988	-	-	---	tidak ada referensi
1989	52	62	57.0	Santiapillai, dkk (1989)
1993	35	58	47.0	Griffiths (1993)

Sumber : Strategi Konservasi Badak Indonesia - Dirjen PHPA Dephut RI (1994)

Sensus terakhir dilaksanakan tahun 2003 yang melibatkan 70 personel berasal dari BTNUK, WWF, LSM internasional dan lokal, Lembaga Ekologi Universitas Padjadjaran, dan masyarakat sekitar Desa Ujung Jaya serta Tanjung Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan adalah penghitungan jejak transek atau jalur pengamatan bersifat permanen yang berada pada 15 lintasan badak. Melalui metode itu dilakukan pengukuran tapak kaki sehingga dapat diketahui ada tidaknya pertambahan populasi.

Metode transek digabungan dengan hasil pengamatan yang dilakukan tim Rhinoceros Monitoring and Protection Unit (RMPU). Tim permanen ini bertugas mencatat temuan badak, baik secara langsung maupun hanya berupa tanda keberadaannya yang ditunjukkan dengan jejak, kotoran, kubangan, air kencing, dan bekas makanan. Data di BTNUK menunjukkan, trend perkembangbiakan badak Sunda mengalami pertumbuhan turun naik. Puncak populasi tertinggi tercatat pada 1981, 1982 dan 1984 dengan jumlah 63 ekor. Habitat badak Sunda tersebar pada areal seluas 38.543 hektare di kawasan tertutup Semenanjung Ujung Kulon.

Wacana 2^nd Population

2^nd population (populasi kedua) Badak Ujung Kulon sebenarnya merupakan gagasan yang digulirkan pihak WWF sejak tahun 1995. Yakni gagasan tentang kemungkinan untuk membantu perkembang biakan (penambahan habitat) badak. Dengan cara mengambil sepasang badak pilihan, yang atas dasar kajian ilmiah merupakan bibit unggul.

Pemikiran dimaksud dijabarkan dalam beberapa tahapan diantaranya dengan melakukan kajian untuk memilih/menetapkan habitat yang sesuai; pemilihan individu yang cocok sebagai founder (berdasarkan DNA); proses adaptasi, yakni dilokalisir sebelum dipindahkan; proses pemindahan; dan pemantauan pasca pemindahan. Pemilihan habitat baru ini sendiri terdiri dari 13 ktireria yang ideal. Sedangkan kandidat lokasi yang disebutkan adalah Taman Nasional Gunung Halimun Gunung Salak (TNGHS) seksi Lebak, Taman Nasional Berbak – Westlands International di Jambi dan Rimba Harapan – Birdlife di Jambi. Namun survey yang sudah dilakukan 2 tahun terakhir baru di TNGHS dengan para ilmuwan Institut Pertanian Bogor (IPB). Sedangkan TN Berbak dan Rimba Harapan baru mengandalkan data sekunder dari Birdlife, rapid assessment.

Pemilihan founder sendiri akan didasarkan pada informasi genetik yang akan membangun kerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Columbia University serta memanfaatkan para ahli translokasi dari India dan Nepal. Adapun dalam proses adaptasi, pihak WWF menyebutkan fasilitas semi-captive dan pemantauan kesehatan yang intens serta melihat kemampuan adaptasi/seleksi. Sedangkan dalam proses pemindahan hal yang harus dipersiapkan adalah capture (bius atau perangkap), togging / radio collar serta transportasi dari lokasi ke fasilitas adaptasi dan transportasi dari fasilitas adaptasi ke habitat yang baru. Dalam perencanaan disebutkan juga pemantauan pasca pemindahan, diantaranya protocol pemantauan kesehatan, pemantauan perilaku, rapid response unit di habitat baru, pemantauan home range dan pola makan.

Jika gagasan tadi direalisasikan, bisa dibayangkan betapa banyaknya waktu, biaya, tenaga dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Sebab itu belum termasuk bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar habitat baru. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, siapa yang menjamin bahwa sepasang badak itu akan selamat, aman dan mampu berkembang biak sebagaimana yang diinginkan?

Tentu saja gagasan tersebut diharapkan sesuatu yang tulus dengan niatan menjalankan amanah Tuhan untuk menjadi rahmatan lil’alamin (dalam hal ini menyelematkan Badak dari kepunahan) dan bukan sebagai project oriented.

Solusi Alternatif

Seperti diungkapkan di awal, gagasan WWF langsung mendapat reaksi keras dari masyarakat Banten termasuk pemerintah daerah setempat. Berita ini sempat mewarnai beberapa media cetak dan elektronik. Secara umum semuanya menolak gagasan tersebut. Alasannya Badak adalah icon Banten-icon Pandeglang. Reaksi ini menandakan betapa masyarakat Banten begitu cinta dan bangga akan Badak Cula Satu yang hanya ada di Ujung Kulon. Akan tetapi rasa bangga dan sikap menolak wacana pemindahan saja tidak cukup untuk melindunginya dari kepunahan. Rasa bangga dan cinta tadi akan sangat bermanfaat bagi badak itu sendiri manakala ditunjukkan dengan adanya langkah konkret yang dilakukan.

Terlepas dari persoalan di atas, penulis justru ingin fokus pada konservasi Badak Sunda di Ujung Kulon itu sendiri. Apa yang sudah dan akan kita lakukan untuk melindunginya di habitat aslinya itu? Alasan adanya ancaman gempa tektonik yang dapat mengakibatkan tsunami atau anak gunung Krakatau meletus, siapa yang tahu akan bencana itu? Alasan banyaknya pohon langkap yang memunahkan rumput pakan badak, mengapa tidak ditebangi langkap itu? Apa yang sudah BTNUK & WWF lakukan mengantisipasi dominasi langkap di TNUK?

Disebutkan pula bahwa keberadaan banteng saat ini sudah over-population yang menguasai pakan badak, mengapa tidak si banteng saja yang kita pindahkan? Atau dalam gagasan nyeleneh melokalisirnya di suatu areal tertentu yang kemudian dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendongkrak dunia pariwisata melalui “Berburu Banteng Ujung Kulon” secara terbatas?.

Disadari atau tidak, yang terlupakan dan menjadi ancaman besar lainnya, hemat penulis adalah konflik yang selama ini terjadi antara masyarakat di sekitar (buffer zone) kawasan TNUK dengan aparat Polisi Hutan (Polhut) dari pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK). Ini justru yang menjadi ancaman utama yang harus segera dicarikan jalan penyelesaiannya.

Caranya yang penulis tawarkan adalah dengan melakukan resolusi konflik melalui pendekatan budaya, (bukan pendekatan kelembagaan atau scientific - yang orang awam justru tidak faham sama sekali, apalagi pendekatan represif). Melalui pendekatan ini tentu tidak bisa dilakukan hanya oleh salah satu pihak, BTNUK saja misalnya. Bagaimana konsep konservasi badak bisa dilaksanakan sebagaimana harapan, disinilah kesadaran seluruh stake holders untuk menggunakan pola kolaborasi. Stake holders dimaksud menurut Prof. Hadi Alikodra dari IPB adalah pemerintah pusat melalui otoritas yang diberikan kepada BTNUK, pemerintah daerah, masyarakat lokal yang langsung menngunakan sumber daya, masyarakat lokal yang memiliki kepentingan secara tidak langsung dengan sumber daya, individu atau group yang secara legal memiliki kegiatan komersial pemanfaatan sumber daya langsung/pengusaha, mereka yang datang untuk memanfaatkan sumber daya yang sering menyebabkan terjadinya kerusakan, penghasil limbah, suppliers, supporter perguruan tinggi, LSM, konservasionis serta konsumen yang menggunakan souvenir, tokoh masyarakat lokal.

Oleh karenanya dalam konteks ini, kita jangan bermimpi menjadi seorang Superman, lupakan Robinhood dan abaikan hasrat untuk menjadi pahlawan sendiri. Yang harus dilakukan untuk menyelamatkan badak cula satu adalah bentuk konsorsium; bekerja bersama-sama (tidak sekedar bersama-sama bekerja), siapa bisa melakukan apa dan siapa berperan sebagai apa. Toh meski tidak tercatat sebagai seorang syuhada/pahlawan di mata rakyat melalui publikasi media, Malaikat kan tidak tidur apalagi lupa mencatat amal baik kita?!. Wallahu’alam bisshawab.

(Artikel ini merupakan pengembangan dari tulisan yang dimuat di harian Radar Banten, Senin 3 September 2007)

“BIARKAN RAKYAT SEHAT”

2008-11-26T00:42:00.000-08:00

Negara harus bebaskan biaya pendidikan

Negara harus bebaskan biaya kesehatan……

Oleh karena itu biarkan kami sehat

Agar mampu menjaga kedaulatan di tanah air ini.

Negara harus seperti itu....

Kalau tidak, bubarkan saja. (Iwan Fals dalam album 50:50).

Kebetulan hari ini (12 Nopember) ditetapkan pemerintah sebagai Hari Kesehatan Nasional. Konsepsi Paradigma Sehat kembali menjadi pembicaraan hangat para pihak. Tak mau ketinggalan, sejak dua tahun lalu Pemda Pandeglang bahkan turut mencanangkan program ”Pandeglang Sehat 2010”, dua tahun lebih lama dibandingkan dengan niatan mulia pemprov dengan ”Banten Sehat 2008”nya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah akankah hal itu terwujud?

Idealnya negara memang harus mampu membebaskan biaya kesehatan untuk menjawab rendahnya kemampuan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan yang baik di negeri ini. Namun sayang, sederet bait syair lagu Iwan Fals di atas dibuat dan dinyanyikan dalam bingkai ’negara imposible’.

Sejumlah program yang digulirkan pemerintah untuk menjadikan rakyat Indonesia sehat telah diluncurkan, diantaranya adalah JPS-BK (Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan), yang turunannya berbentuk Askeskin (Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin). Akan tetapi, dengan sekedar memegang kartu Askeskin saja, si miskin tidak begitu saja mendapat kemudahan, apalagi untuk mendapatkan pelayanan yang prima secara gratis. Sebab fakta di lapangan menunjukkan bahwa tetap saja ada sejumlah persoalan bisa diselesaikan hanya dengan uang yang menjadi beban rakyat miskin dalam keadaan gering itu. Sehingga tidak heran ada pihak yang menengarai bahwa program Askeskin adalah semu dan lebih dijadikan komoditas politik yang berkesan populis.

Bisa dilihat dengan kasat mata kondisi sarana dan prasarana rumah sakit umum Pandeglang yang sangat memprihatinkan. Kapasitas ruangan terbatas, kumuh, sumpek, kotor yang disertai aroma septictank yang menyengat karena sudah lama tidak dikuras, obat-obatan terbatas, ditambah lagi dengan perilaku masyarakat yang kesadaran hidup bersihnya masih sangat rendah. Sisa makanan beserta kemasannya (mulai dari daun pisang, upih-pelepah pinang), plastik, minuman, puntung rokok berserakan di hampir setiap sudut ruangan rumah sakit yang berminggu-minggu menumpuk tidak dibersihkan.

Bahkan pada satu malam tampak seorang dokter tersengal-sengal sesak nafas mencium kepulan asap rokok penunggu pasien di sekitar instalasi bedah saat ia menunaikan tugas memeriksa pasiennya. Sejumlah pasien nampak di lorong-lorong yang kotor menjadi pemandangan yang biasa terjadi. Jadi, lengkaplah sudah persoalan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandeglang yang -menurut pengakuan si dokter tadi - merupakan rumah sakit terparah dibandingkan dengan rumah sakit daerah lain yang pernah menjadi tempat tugasnya, di luar pulau jawa sekalipun.

Paradigma Sakit

Penulis berasumsi, siapapun yang memimpin RSUD Pandeglang tak akan mampu berbuat banyak dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal jika regulasinya tetap seperti sekarang. Di antara persoalannya adalah masih sangat terbatasnya alokasi anggaran dari pemerintah untuk menutupi kebutuhan biaya operasional. Padahal PAD Pandeglang sekitar 30% diantaranya bersumber dari retribusi kesehatan, sejak 15 Februari 2002 melalui Perda Nomor 16 tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan. Tidak tanggung-tanggung kenaikannya mencapai 300%, biaya pendaftaran di Puskesmas yang dulu dari Rp.500 naik menjadi Rp.2000. Itupun belum termasuk tindakan medis, artinya pengguna jasa hanya mendapatkan pemeriksaan, suntikan bila diperlukan dan obat. Belum lagi ketika harus ada tindakan medis, maka minimal Rp.5000 harus dikeluarkan si pasien.

Persoalan tidak berhenti disitu, dana sebesar Rp.2000/pengunjung itu semuanya harus langsung disetorkan petugas Puskesmas ke kas daerah bada bulan berjalan melalui dinas kesehatan untuk mendongkrak PAD. Sedangkan jatah untuk biaya operasional puskesmas dikembalikan dua atau tiga bulan kemudian sebesar Rp.500. Sehingga untuk menutupi biaya operasional yang besifat mendesak pada bulan berjalan, pihak puskesmas harus mencari alternatif solusi sendiri. Seandainya tidak ada program JPS BK dari pemerintah pusat, dapat diprediksi, puskesmas-puskesmas di Kabupaten Pandeglang akan mati suri. Sebab dari dana itulah pihak pengelola puskesmas bisa menutupi kebutuhan operasional pada bulan berjalan.

Kegelian terakhir adalah adanya penekanan dari pemda untuk memberikan target kepada seluruh puskesmas dalam perolehan kunjungan tiap tahunnya. Padahal dalam konteks paradigma sehat, logika yang dipakai adalah ’jika kunjungan masyarakat ke puskesmas semakin rendah, maka hal itu merupakan salah satu indikator telah terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat’. Di Pandeglang justru menggunakan logika terbalik, yakni menggunakan paradigma sakit; ’jika kunjungan masyarakat ke puskesmas semakin tinggi, maka hal itu merupakan salah satu indikator keberhasilan dinkes dalam mendongkrak PAD Pandeglang’.

Jadi sungguh sangat memprihatinkan, rakyat miskin yang sedang sakit ternyata merupakan pihak yang paling besar memberikan andil dalam perolehan PAD. Sebab hanya orang miskin yang sakit saja lah yang menggunakan jasa layanan kesehatan Puskesman. Sedangkan masyarakat yang tingkat ekonominya menengah keatas, dipastikan enggan menggunakan jasa kesehatan di puskesmas. Ia akan memilih berkunjung ke dokter, mantri yang membuka praktek di rumahnya atau ke rumah sakit yang besar, mahal, pelayanannya optimal, yang tentu saja tidak ada di luar Pandeglang.

Perilaku Kotor

Alternatif menggunakan out sourching melalui jasa cleaning service dari pihak ketiga (swasta) sebagaimana dilakukan rumah sakit lain (termasuk rumah sakit pemerintah), sesungguhnya akan mampu menanggulangi persoalan kebersihan di lingkungan rumah sakit. Sebab masyarakat datang ke rumah sakit bertujuan untuk sehat, bukan tambah sakit. Hal ini juga sekaligus akan mendidik masyarakat untuk berperilaku bersih. Setidaknya warga akan introspeksi diri dan tidak seenaknya membuang sampah atau meludah, jika melihat lantai rumah sakit bersih, saluran air bersih, dan tidak menghirup aroma septic tank.

Keluhan pengelola pihak rumah sakit mengenai keterbatasan dana untuk menggunakan jasa pemelihara kebersihan dari pihak swasta sangatlah kontra logika dengan capaian retribusi bidang kesehatan dalam mendongkrak PAD. Dalam hal ini tentu niatan baik dan mulia dari kepala daerah menjadi kunci utama yang dinantikan dalam pemenuhan kebutuhan rakyat yang sakit itu, dibandingkan dengan sekedar merencanakan menggratiskan biaya pernikahan yang jelas-jelas si calon pengantin memiliki rencana untuk berumah tangga dan tentu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sebab orang miskin yang sakit dipastikan tidak memiliki niat/rencana untuk sakit.

Kini saatnya orang miskin yang sedang sakit jadi sehat. Supaya mimpi Pandeglang Sehat 2010 tidak menjadi isapan jempol belaka, segera fungsikan gedung rumah sakit baru (lebih mirip kampus gedung sekolah ketimbang rumah sakit) yang kini sudah mulai nampak lapuk dan kusam di bilangan Cipacung itu, agar tidak didahului diisi oleh uka-uka, dedemit dan sejenisnya. Tetapi tentu kita harus ingat, sudahkan gedung tersebut dilengkapi dengan tempat pembuangan limbah yang terpisah dengan septic tank? Bagaimana dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya? Rakyat tentu berhak mempertanyakan hasil analisa mengenai dampak lingkungan sosial (amdalsos)nya.

“Sipil Melawan Korupsi”

2008-11-26T00:40:00.000-08:00

”Ghandi yang dicari yang ada komedi

Revolusi dinanti yang datang Azhari

Lembaga berdiri berselimut korupsi

Wibawa menjadi alat melindungi diri

Pendidikan adalah anak tiri yang kesepian

Agama sebagai topeng yang menjijikkan

Kemiskinan merajalela yang kaya makin rakus saja

Hukum dan kesehatan diperjual belikan

Kesaksian tergusur oleh kepentingan ngawur

Pemerintah keasikan berpolitik

Partai politik sibuk menuhankan uang

Ada rakyat yang lapar, makan daun dan arang........”

(Iwan Fals dalam album 50:50).

Konvensi PBB dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi (United Nation Convention Against Corruption – UNCAC) yang diratifikasi oleh 104 negara serta 36 negara penandatangan konvensi kembali didiskusikan di Nusa Dua – Bali, 28 Januari hingga 1 Februari 2008 dan mendapat perhatian dari setidaknya 140 negara. Konferensi ini merupakan kegiatan kedua setelah konferensi serupa yang dilaksanakan di Jordania 10 s.d 14 Desember 2006. Agenda kegiatan yang menyita perhatian dari berbagai belahan dunia ini setidaknya menindaklanjuti empat persoalan, yakni mendiskusikan mekanisme dan mereview kembali konvensi dan implementasinya di masing-masing negara peserta; mendiskusikan inisiatif recovery aset atau pelacakan asset yang dikorupsi baik di dalam maupun luar negeri; bantuan teknis/asistensi kebutuhan negara-negara dalam pengambilalihan asset yang dikorupsi; dan issu korupsi pelayan publik di lembaga-lembaga internasional.

Bagaimanapun, konferensi ini merupakan pesan moral sekaligus support bagi pemerintah Indonesia khususnya sebagai tuan rumah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pemerintah diharapkan memiliki inisiatif untuk menyelamatkan asset negara dari para koruptor. Tentu saja dalam hal ini pemerintah Indonesia mendapat support yang luar biasa dari institusi dunia dan negara-negara yang turut menandatangani konvensi ini.

Namun demikian agenda konferensi pemberantasan korupsi ini nampaknya masih menjadi agenda elit di Indonesia. Sedangkan komponen lain (civil society & private sector) belum mendapatka tempat yang proporsional. Oleh karenanya perhatian yang diberikan oleh masyarakat sipil (civil society) dan LSM (non government organization) menjadi suatu kebutuhan. Sehingga 24 s.d 26 Januri yang lalu, Partnership, Indonesia Corruption Watch - ICW dan Transparency International Indonesia – TII, mengambil inisiatif melakukan Konferensi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Sanur Paradise Plaza Hotel menyongsong pertemuan UNCAC tersebut.

Acara yang dihadiri oleh 200 peserta ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat sipil, mulai dari akademisi, aktivis LSM, budayawan, pengamat dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam diskusi panel yang berjalan secara maraton hadir tokoh-tokoh LSM seperti Mohamad Sobary (Partnership) sekaligus bertindan sebagai keynote speaker, Vedi R. Hadiz (National University of Singapore), Teten Masduki (ICW), Rizal Malik (TII), Joko Susilo (Anggota DPR-RI), Bambang Widjojanto (Partnership), Marsekal Lubis (Dephan) dan sejumlah tokoh lainnya baik dalam dan luar negeri.

Vedi misalnya, sebenarnya memberikan apresiasi terhadap terbentuknya lembaga-lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK, KPPU dan Timtastipikor yang dibentuk pemerintah pasca reformasi. Namun faktanya lembaga antikorupsi itu dipandang tak mampu berbuat maksimal untuk membersihkan negeri ini dari tikus-tikus pengeruk uang negara. “Kita ini sudah dibuai oleh cahaya palsu” tukasnya. Penyebabnya menurut Vedi, pendekar hukum macam KPK dan Kejaksaan tak tahan oleh tekanan kekuatan Orde Baru. Dia mengakui, KPK dan Kejaksaan telah berhasil menjebloskan salah seorang koruptor kakap macam Bob Hasan. Namun hal ini justru tak membuat takut koruptor lainnya, malah korupsi menyebar ke daerah seiring dengan proses desentralisasi.

Dimahfumi bersama bahwa korupsi di daerah tidak kalah gila dengan di pusat kekuasaan. Bahkan keadaannya sudah kronis dan endemik. Sehingga Vedi menyimpulkan bahwa proses transisi demokrasi di Indonesia telah gagal menekan korupsi.

Penyebab utama kerjadinya pembajakan lembaga-lembaga publik oleh figur-figur yang dibesarkan oleh Orde baru. Kelompok itulah menurut Vedi yang menolak penghapusan korupsi, tapi gaya dan penampilannya seperti pahlawan reformasi. Sebab bila ditelisik lebih jauh, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masih didominasi oleh sisa Orde Baru. Mereka memiliki semua kekuatan untuk menang, mulai dari uang, preman dan jaringan politik.

Situasi ini tentu membuat demokratisasi justru mendorong menguatnya perilaku korupsi. Sebab kemenangan di Pilkada misalnya harus dicapai melalui politik uang (money politics) dalam jumlah besar dan pemimpin yang terpilih akan lebih sibuk memikirkan kembalinya modal yang telah dikeluarkan ketimbang mengabdi kepada rakyatnya.

Peran Masyarakat Sipil

Penerapan demokratisasi di daerah meskipun hal yang ideal mengalami kegagalan, karena konteks sosial politik yang belum berubah. Kekuatan yang pada awalnya pro-reformasi pun akhirnya terjebak untuk berkompromi demi keuntungan kelompoknya.

Untuk melawan dominasi itu diperlukan pengorganisasian masyarakat sampai tingkat paling bawah. Bagaimana para tokoh reformis melakukan konsolidasi ulang. Sebab dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pasca reformasi korupsi di Indonesia malah berkembang biak. Situasi itu terlihat dari data yang dikeluarkan Trancparency International, dimana tahun 2005 Indonesia menempati urutan 137 dari 158 negara terkorup di dunia. Kemudian di tahun 2006 menduduki ranking 130 dari 163 negara dan ranking 143 dari 179 negara di tahun 2007, seperti yang dijelaskan Mohamad Sobary dari TII. Dalam prakteknya Sobary menilai banyak koruptor yang dibebaskan oleh hakim di peradilan. Karenanya ia mendorong agar ada pemeriksaan terhadap para hakim dalam melaksanakan tugasnya di peradilan konstitusi. Jika lembaga kehakimannya bersih, ia optimis Indonesia mampu menekan korupsi. Hal yang sama juga berlaku pada jaksa. Karena banyak para jaksa karena motivasi tertentu tidak all out atau bahkan sebaliknya, menggebu-gebu melakukan pengusutan perkara korupsi atas motivasi tertentu pula.

Persoalan korupsi di Indonesia tak ubahnya dengan ’benang kusut’. Oleh karenanya hemat penulis dibutuhkan setidaknya tiga hal pokok, (1) Memperbaiki sistem (2) Niatan baik dari lembaga pemerintahan – legislatif, eksekutif dan yudikatif (3) Peran serta masyarakat sipil dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

Ketiga kebutuhan tadi kiranya dapat dimulai dari upaya untuk melakukan penyadaran masyarakat sipil akan hak-haknya sehingga ia menjadi subjek (bukan pelaku penderita) dalam proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan salah satu rekomendasi dari Konferensi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang berkomitment untuk bahu-membahu melakukan pemberdayaan masyarakat sipil serta membangun jaringan yang lebih luas dan lintas daerah dalam upaya memberantas korupsi.

Dengan demikian diharapkan para pegiat NGO di daerah memiliki kekuatan ekstra dalam menyuarakan kepentingan publik yang kerap diabaikan. Sehingga sepotong bait lagu yang dilantunkan Iwan Fals sebagai wujud keprihatinannya terhadap carut-marutnya kondisi negeri ini dapat dibenahi secara bertahap. Amin.

SABA BUDAYA KANEKES

2008-11-26T00:35:00.000-08:00

“Sedeng nagara bahan dibangun, bahan dirobah, bahan maju, ngan wiwitan mah kudu diteguhkeun, kudu dipatuhken. Nyaeta ngabaratapakeun, ngabaratanghikeun titipan ti Adam Tunggal….”

Atas asas kedaulatan, setiap masyarakar adat termasuk Tatar Kanekes (yang kemudian lebih popular dengan sebutan Baduy) dimungkinkan untuk membuat ketetapan Majelis Adat. Filosofi azas kedaulatan itu yakni, dimana ada wilayah - ada manusia, disitu pasti ada aturan yang mengikat. Alhasil, Minggu, 15 Juli 2007, Dainah, Jaro Pamarentah Desa Kanekes menandatangani Perdes Nomor 1 tahun 2007 tentang Saba Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy) disaksikan Ayah Mursid, dan sejumlah tokoh adat Baduy Dalam lainnya yang kharismatik.

Upaya para tokoh adat Baduy tersebut tentu tidaklah berlebihan. Sebab selama ini mereka sangat keberatan dengan istilah obyek wisata yang ditujukan kepadanya. Kesan yang muncul dari istilah ‘wisata’ adalah hiburan, tempat rekreasi yang berkonotasi masyarakat Baduy sebagai sebuah tontonan. Hal ini tentu tidaklah adil.

Lain halnya jika istilah ‘saba budaya’ yang digunakan. Dua kata tersebut mengandung makna yang sangat mendalam. Di samping bermakna sebagai suatu ajang untuk menjalin tali persaudaraan, menempatkan mereka sebagai subyek, sekaligus juga memberikan ruang kepada kedua pihak (pengunjung dan masyarakat Baduy) untuk saling menghormati, saling menghargai bahkan saling melindungi atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat setempat.

Hal prinsipil lain yang melatar belakangi lahirnya perdes tersebut adalah dampak yang ditimbulkan dari intensitas komunikasi dan interaksi yang terjadi antara pengunjung dengan masyarakat setempat, tidak jarang melahirkan persoalan-persoalan baru. Diantaranya pelanggaran adat yang dilakukan oleh pengunjung, baik yang tidak disengaja maupun pura-pura tidak tahu. Misalnya mengambil gambar/merekam di kawasan Urang Tangtu (masyarakat Baduy Dalam; Cikeusik, Cibeo dan Cikartawana), masuk tidak melalui pintu utama di Kaduketug, dan sebagainya yang sangat merisaukan para tohoh adat.

“….Sedeng nagara bahan dibangun, bahan dirobah, bahan maju, ngan wiwitan mah kudu diteguhkeun, kudu dipatuhken. Nyaeta ngabaratapakeun, ngabaratanghikeun titipan ti Adam Tunggal….” (sedangkan Negara akan dibangun, akan dirubah, akan maju, akan tetapi ‘Wiwitan’/aturan awal harus dipertahankan. Yaitu menghayati dan mengamalkan titipan dari Nabi Adam….). Potongan kalimat di atas terungkap dari mulut Jaro Nasinah (Jaro Tangtu di Kampung Cikeusik) sekitar tiga bulan yang lalu. Dengan pertimbangan itu, pata pemangku adat melakukan musyawarah dan meminta Jaro Pamarentah untuk segera membuat suatu peraturan yang diharapkan mampu mengeliminir berbagai pelanggaran adat yang dilakukan oleh pengunjung.

Dengan lahirnya Perdes Saba Budaya, kini tak ada lagi alasan bagi pengunjung untuk berkata tidak tahu ketika ia melakukan pelanggaran adat. Sebab semua aspek yang berhubungan dengan tata tertib bagi pengunjung, sudah lengkap tertuang.

Nyapuan

Pelanggaran atas pikukuh adat setempat sebenarnya merupakan beban besar bagi para tokoh adat. Sebab atas perbuatan tak terpuji tersebut mereka harus melakukan upacara yang disebut dengan Nyapuan. Dalam upacara Nyapuan mereka harus menyiapkan sejumlah persyaratan yang dikenal dengan istilah “keris sapucuk, boeh sabeulah, lembareun sabokor, duit sareal, keur upacara adat, sangkan ulah beban kana aturan adat, ngabersihan sacara batin.” (sebilah keris, sehelai kain kafan, seperangkat bahan untuk nyirih/makan sekapur sirih, uang se-real, untuk upacara adat, agar tidak menjadi beban adat, membersihkan kototan secara batiniah). Tentu perlengkapan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar.

Upacara Nyapuan setidak-tidaknya dilaksanakan setiap triwulan. Baik terdapat pelanggaran yang nampak secara lahiriah, maupun secara batiniah. Mereka meyakini bahwa jika tidak dilakukan permohonan ampunan atas pelanggaran pikukuh adat baik yang lahiriah maupun yang batin, baik yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun warga luar yang berkunjung, akan mendatangkan kemurkaan alam, kemurkaan Tuhan. Diawali dengan ‘ragrag lisan/pasrahnya’ Jaro Pamarentah yang merepresentasikan pihak yang melanggar atas kesalahan yang dilakukan kepada Baris Kolot di Panamping yang kemudian disampaikan kepada Jaro Tangtu dan Jaro Parawali yang disaksikan sejumlah tokoh adat lainnya dalam suasana yang khidmat.

Sejarah Baru

Keputusan Tangtu Tilu Jaro Tujuh yang dioperasionalisasikan oleh Jaro Pamarentah tersebut meliputi waktu kunjungan, tujuan, alur, pintu masuk, bentuk kunjungan, rute perjalanan, areal larangan, perbekalan dan perlengkapan yang tidak diperkenankan, retribusi, perangkat pelaksana sampai dengan sanksinya.

Perdes ini tentu merupakan lembaran sejarah baru dalam kehidupan komunitas adat Tatar Kanekes. Sebab selama ini mereka terbiasa dengan tradisi lisan yang melekat secara turun-temurun dan mampu mereka jaga secara otonom. Akan tetapi hanya mengikat bagi keseluruhan masyarakat adat saja. Semangat untuk melahirkan peraturan secara tertulis dan akan mengikat bagi para pengunjung ini mereka tunjukkan saat meminta bantuan Banten Heritage untuk memfasilitas peyusunan draft Raperdes. Bab demi bab, pasal demi pasal sampai ayat demi ayat begitu ketat dipelajari pemangku adat untuk menghindari kesalahan dan benturan dengan aturan adat.

Pembahasan ini sungguh konsisten dengan prinsip hidup yang mereka pegang teguh selama ini, yakni “lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung” yang secara harfiah bermakna, jika panjang maka tak boleh dipotong, jika pendek juga tak boleh disambung atau ditambahkan. Filosofi hidup ini tentu saja memiliki makna yang juga sangat mendasar, yakni bagaimana dalam menjalankan hidup dan kehidupan dituntut untuk senantiasa mengedepankan kejujuran, kesederhanaan-apa adanya dan tidak mudah terpengaruh oleh unsur budaya luar (yang negatif).

Dari prinsip hidup itu pula komunitas adat Tatar Kanekes mampu membendung berbagai pengaruh negatif yang muncul dari luar. Local wisdom (nilai-nilai kearifan lokal) senantiasa mereka jaga secara mandiri. Semoga ada yang dapat kita petik.

TERJEBAK SIMBOL (Sebuah Autokritik)

2008-11-26T00:34:00.000-08:00

“……………dimana tempat wudhu nya Mbak?” Tanya tamu saya dari Jakarta, “Bapak mau sholat? Ini bukan masjid Pak, ini gedung DPRD. Kalau masjid di belakang gedung ini” timpal seorang perempuan muda yang mungkin bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang itu….

Konsumsi hanyalah penjelmaan jiwa humanistis manusia ekonomis, lebih mementingkan diri sendiri (selfish) untuk peningkatan kesejahteraan walaupun terkadang perilaku tersebut telah menyerupai kerakusan binatang. Perilaku memiliki benda telah dipengaruhi oleh dogma ekonomi, tidaklah muncul dengan sendirinya walupun manusia memiliki akal dan pikiran untuk melakukan pilihan berdasarkan empathy dirinya, namun proses empathy tersebut lenyap adakalanya stigma konsumsi diramu kedalam simbol-simbol yang mempunyai makna intrinsik dalam masyarakat. Sehingga manifestasi simbol-simbol tersebut terpatri dalam sikap, pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat modern “serba” berlebihan.

Gaya hidup modern nampak selaras dengan lemahnya penegakan hukum, mereduksi pola pembangunan untuk memproduksi ”maling simbol” agar memperoleh penghargaan dan pengakuan diri dari masyarakat. Eksploitasi barang-barang milik negara dan salah kaprah alokasi barang bersubsidi, terus dikemas dalam kebijakan publik. Serangkaian pemanfaatan energi secara bijaksana dianggap ”barang basi” diperdebatkan. Perilaku mubazir untuk menghabiskan energi selama ini sebenarnya telah dipertontonkan oleh institusi yang berkedok Negara dan Swastanisasi. Demikian kata Fince Herry, (30/05).

Paradigma simbol ini telah mempengaruhi setiap cara berpikir dan berperilaku manusia di Banten. Proses pembenaran perilaku paradigma simbol (kebendaan) ditularkan melalui sajian menarik di beberapa media, untuk segera merangsang pikiran-pikiran masyarakat melalui isi pesan yang berlebihan. Implikasinya adalah semakin mahal benda yang dikonsumsi maka semakin tinggi strata mereka di mata masyarakat. Perilaku sederhana ini, tanpa disadari telah mengiring kita untuk menyepakati perilaku boros dan mubazir dalam kehidupan sehari-hari. Karena konsumsi suatu barang bukan lagi menjadi kebutuhan bersama namun mahalnya harga telah menjadi nilai baru dianggap universal. Paradigma simbol ini telah menjerumuskan setiap perilaku manusia untuk bertindak di luar batas jabatannya, kekuasaannya.

Pembangunan ”Top-down” selama ini memprioritas fisik di atas bangunan sosial, yang artinya keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari kasat mata. Keberhasilan suatu pemerintah pusat dan daerah ditentukan oleh ”banyaknya bangunan” semasa menjabat dalam suatu periode jabatan. Sehingga dalam waktu relatif singkat ”paradigma simbol” menjadi prinsip ”asal bapak senang” dan menjadi momok menakutkan apabila dalam suatu jabatan tidak mampu menyediakan data yang mengembirakan. Warisan berpikir mendirikan bangunan fisik merupakan suatu ukuran keberhasilan, telah tertancap dalam ideologi simbol-simbol para politisi petinggi pemerintahan.

Paradigma simbol dapat dengan mudah ditemukan dalam kerangka pembangunan di daerah. Hal ini berarti perekonomian kita masih didominasi oleh tingkat pengeluaran yang dilakukan oleh setiap rumah tangga. Hal ini sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga akan memacu untuk setiap badan usaha untuk meningkatkan jumlah produksi yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Karena konsumsi sama dengan gengsi, maka semakin banyak simbol-simbol kebendaan dikonsumsi oleh masyarakat, maka tumbuhlah perekonomian. Sungguh hal yang sangat naif, paradigma simbol dijadikan asumsi sebagai keberhasilan pembangunan.

Sebagai contoh konkrit, simaklah penggalan percakapan berikut inidimana tempat wudhu nya Mbak?” Tanya tamu penulis dari Jakarta, “Bapak mau sholat? Ini bukan masjid Pak, ini gedung DPRD. Kalau masjid terletak di belakang gedung ini” timpal seorang perempuan muda yang mungkin bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang.” “……………

Penggalan percakapan di atas adalah nyata, waktu tamu saya - salah seorang kandidat doktor dari UI – Jakarta yang sedang menyusun disertasinya tentang masyarakat Baduy berkunjung ke Pandeglang, ketika ia hendak sholat dzuhur, bukannya datang ke masjid agung Arrohman, malah masuk ke gedung DPRD Pandeglang.

Rupanya teman yang satu ini terkecoh oleh bentuk bangunan yang mirip dengan kubah masjid. Bahkan ia sempat berfikir betapa banyak masjid di sekitar alun-alun Pandeglang. Betapa tidak? Pasar Badak saja reliefnya mirip dengan simbol-simbol masjid. Hampir semua gedung serba berkubah. Barangkali ini merupakan bentuk upaya untuk mengimbangi julukan Pandeglang sebagai ‘kota sejuta santri seribu ulama’ (entah atas dasar apa jumlahnya menjadi sejuta dan seribu, padahal jumlah penduduk Pandeglang saat ini tercatat sekitar satu juta jiwa saja.

Dalam posisi seperti ini nampaknya kita sudah terjebak oleh simbol-simbol, yang jauh dari substansi. Dalam tataran tertentu, simbol tentu saja penting, akan tetapi bukan yang terpenting. Sebab yang lebih utama adalah substansi. Sebagaimana yang terjadi pada dunia pendidikan kita, sejumlah peraturan daerah, wajib diniyah misalnya, adalah kebijakan yang menurut hemat penulis adalah kontra-logika. Sebab pendidikan adalah ‘hak’ warga masyarakat. Akan tetapi dengan peraturan tersebut pemerintah justru menjadikan itu sebagai sebuah ‘kewajiban’ masyarakat.

Sejumlah contoh lain yang sangat simbolik adalah penggunaan jubah, ikat kepala/udeng, sorban yang menjadi simbol kyai atau ulama, akan tetapi sedikit saja di antaranya yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan praktis, yang secara rutin berkeliling ke sejumlah dinas, instansi atau kepala daerah dengan membawa map berisi proposal yang entah untuk kepentingan siapa. Hal ini tentu sulit untuk diteladani. Jika ini menjadi sebuah kebiasaan, tentu akan sangat membahayakan mental masyarakat. Karena itu wajar pula apabila saat ini kita sudah kehilangan jatidiri dan sulit mencari suri-tauladan.

Krisis keteladanan tadi diikuti pula dengan pola pembangunan baru. Lihat saja seluruh bangunan gedung sekolah dasar (tentu tidak berlaku bagi sekolah yang belum direhabilitasi) di Pandeglang, cat yang digunakan berwarna hijau, keramik yang dipasang juga berwarna hijau. Semua serba hijau. Mengapa demikian? Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang.

Memaknai Seba Urang Baduy

2008-11-26T00:22:00.000-08:00

“……………Pulo Jawa ieu aya aturana. Nyanghulu ka Jungkulan, nunjang ka Balambangan. Ari di Jungkulan ngarana Sangiang Sirah, di Balambangan, Sangiang Dampal. Ti Sangiang Sirah ka Sangiang Dampal, eta aya jantungna, ngarana Gunung Kendeng. Eta sakabeh gunung, sumber cai nu aya, kudu dilestarikeun. Sabab san kahirupan manusa jeung mahluk hirup sajabana kahareupnakeun.………….”

Hari ini, masyarakat adat Baduy, melakukan salah satu dari sekian banyak rangkaian upacara adat yang ada pada Urang Baduy. Dalam sistem penghitungan Urang Baduy, tahun ini adalah Tahun Alip. Upacara tersebut biasanya dipimpin oleh Jaro Tanggungan Dua Belas, yang saat ini masih dipegang oleh Ayah Saidi bersama Jaro Pamarentah tersebut merupakan delegasi yang terdiri dari tokoh adat dan warga Baduy Dalam dan Baduy Luar.

Delegasi yang berasal dari Baduy Dalam (sering juga disebut Urang Tangtu, Urang Kajeroan, Urang Girang) yang mengikuti upacara ini biasa datang lebih dulu dan terpencar dengan rombongan dari Baduy Luar. Karena warga Baduy Dalam dilarang menggunakan kendaraan atau binatang. Biasanya mereka berangkat lebih dulu dengan senantiasa berjalan kaki tanpa alas kaki. Sedangkan delegasi dari Baduy Luar (yang juga akrab disebut Urang Panamping) diperbolehkan menggunakan sarana transportasi umum. Upacara adat itu disebut Seba.

Rute perjalanan Seba sudah sedemikian jelas, pertama seluruh delegasi mengunjungi kantor Bupati Lebak. Setelah itu sebagian kecil delegasi berkunjung ke kantor Bupati Pandeglang. Kemudian dilanjutkan ke kantor Bupati Serang oleh sebagian kecil delegasi dan puncaknya berakhir di kantor Gubernur Banten yang dihadiri oleh seluruh delegasi. Adapun yang diperbolehkan untuk menjadi peserta upacara Seba hanya kaum laki-laki, baik orang dewasa, pemuda maupun anak-anak.

Kata Seba dalam acara rutin yang dilaksanakan setiap tahun ini masih saja menimbulkan beragam penafsiran dan pemaknaan di banyak kalangan, baik dari sisi tata bahasa maupun filosofisnya.

Dalam pandangan yang stereotype, Seba dimaknai sebagai suatu aktifitas untuk persembahan hasil tanam kepada penguasa negara, atau sebuah simbol dari suatu ketundukan. Pandangan ini muncul akibat dari sejarah perjalanan panjang sebelum Republik Indonesia merdeka. Di mana pada zaman kolonial Belanda, diterapkan kewajiban kepada daerah-daerah jajahannya untuk mempersembahkan upeti. Sehingga apa yang dilakukan oleh Urang Baduy melalui acara Seba dianggapnya sebagai sikap dari ketaklukan atau ketundukan kepada penguasa (negara).

Menjalin Kasih

Dalam keseharian kita masih akrab dengan kata Seba, Nyeba, Paseban, atau yang sedikit mirip seperti Nyaba. Seba sendiri berarti bertemu atau berjumpa. Nyeba artinya berkunjung untuk melakukan pertemuan. Sedangkan kata Paseban beratri tempat pertemuan, tempat musyawarah. Di beberapa daerah pedesaan istilah paseban masih sering digunakan. Sementara dalam terminologi Islam, kata Seba memiliki makna silaturrahiem, muwajahah, suatu aktifitas horizontal yang wajib dilakukan oleh semua manusia.

Sementara dalam pandangan Urang Baduy sendiri, Seba merupakan bentuk konkret dari upaya untuk mempererat ikatan tali silaturaheim secara formal terhadap Bapak Gede. Dalam hal ini istilah Bapak Gede yang dimaksud adalah Bupati Lebak, Bupati Pandeglang, Bupati Serang, Gubernur Banten (sebelum menjadi provinsi tersendiri, Seba dilakukan kepada Residen Banten). Hal ini dilakukan bukan bermakna untuk menyampaikan upeti kepada penguasa, ataupun sebagai bentuk pengakuan dan ketundukan. Akan tetapi lebik kepada upaya untuk menyambung tali silaturahiem antara Urang Baduy dengan Pemerintah Daerah.

Adapun persoalan hasil panen, makanan yang mereka bawa, seperti gula aren, buah pisang dan hasil ladang lainnya, tak lebih dari sekedar tanda mata yang dalam bahasa mereka disebut pamuka lawang (pembuka pintu). Makna lain dari Seba adalah sebagai sikap yang sepatutnya antara anak kepada orang tua.

Upacara Seba Tahun merupakan bagian akhir dari rangkaian upacara adat. Seba juga bermakna sebagai tanda dari usainya tahapan musim tanam padi. Sebab di lingkungan adat Baduy terdapat banyak rangkaian upacara yang berhubungan dengan aktifitas pertanian. Di penghujung musim kemarau, mereka melakukan upacara adat yang dimulai dengan Narawas (berdoa untuk memulai musim tanam di huma/ladang). Dilanjutkan dengan Nebas/nuaran kakayon (menebangi pepohonan yang hendak dijadikan lahan menanam padi). Ngaduruk (membakar ranting dan ilalang yang sudah kering) yang kemudian memnersihkannya dari sisa-sisa ranting yang tidak sempat terbakar.

Tahapan berikutnya adalah Ngaseuk, menanam benih padi di lubang yang tersedia dengan menggunakan aseuk-tongkat runcing. Disambung dengan Ngored, menyiangi rerumputan di sela-sela tanaman padi pada waktu usia padi mencapai lima sampai enam minggu. Setelah padi berbuah dan menguning, dilakukan Dibuat/ngetem, yaitu memetik padi dengan menggunakan ani-ani. Diikuti dengan upacara Kawalu, syukuran atas hasil panen, yang terdiri dari tiga tahap, ada Kawalu Mitembeuy/awal, Kawalu Tengah dan Kawalu tutug/ahir, dalam kurun waktu tiga bulan berturut-turut. Pada rentang waktu tersebut, ke-tiga kampung Baduy Dalam tertutup untuk dikunjungi warga yang berasal dari luar Baduy. Selepas Kawalu, ada upacara Ngalaksa, yakni melakukan perhitungan jumlah warga, dengan cara yang sederhana, yakni setiap kepala keluarga menyerahkan ikatan tangkai padi sesuai dengan jumlah anggota keluarganya kepada Kokolot kampung setempat. Dengan demikian, perkembangan jumlah penduduk di desa Kanekes sangat akurat dan tidak terlalu membutuhkan energi yang terlalu banyak.

Setelah itu, barulah upacara Seba dilaksanakan. Adapun puncak dari rangkaian upacara adat itu adalah Ngaramaan, yakni membersikkan sasaka-sasaka atau keramat-keramat yang ada di wilayah kampung Cibeo. Kemudian berakhir di acara Muja, yakni mengunjungi Sasaka Domas atau Panembahan Arca Domas yang dilaksanakan dalam waktu dua hari pada jam-jam tertentu. Lokasinya berdekatan dengan kampung Cikeusik, tepatnya di hulu sungai Ciujung, yang hanya orang-orang tertentu saja boleh mengikutinya.

Pesan dari Kanekes

Dalam acara seba/silaturahiem, senantiasa dibarengi dengan saling sambut antara tuan rumah dengan Utusan dari Baduy. Di ajang Seba inilah konsep siling asah, siling asih, siling asuh diimplementasikan. Yang menarik, dari tahun ke tahun, amanat yang disampaikan Urang Baduy kepada para Kepala Daerah tersebut selalu sama. Setidaknya tidak pernah luput menyampaikan dua pesan. Kedua pesan dari Puun - pucuk pimpinan adat Baduy yang tidak pernah keluar dari kawasan Baduy - ini disampaikan melalui Jaro Tanggungan Dua Belas dan atau Jaro Pamarentah (kepala desa). Pertama, bagaimana pemerintah dan rakyat berupaya menciptakan hidup rukun dan damai, menyatu dengan alam. Bagaimana agar manusia bisa menciptakan hidup yang harmoni dengan lingkungan alam. Hal tersebut dibingkai dalam sebuah kalimat sederhana, gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak.

Dalam tradisi lisan Urang Baduy, dikatakan, “Pulo Jawa ieu aya aturanana. Nyanghulu ka Jungkulan, nunjang ka Balambangan. Ari di Jungkulan ngarana Sangiang Sirah, di Balambangan, Sangiang Dampal. Ti Sangiang Sirah ka Sangiang Dampal, eta aya jantungna, ngarana Gunung Kendeng. Eta sakabeh gunung, sumber cai nu aya, kudu dilestarikeun. Sabab san kahirupan manusa jeung mahluk hirup sajabana kahareupnakeun”. (Pulau Jawa ini ada aturannya, kepala berada di Ujung Kulon, kaki ada di Blambangan. Di Ujung Kulon namanya Sangiang Sirah, dan di Blambangan bernama Sangiang Dampal. Dari Sangiang Sirah ke Sangiang Dampal itu ada jantungnya, namanya Gunung Kendeng. Seluruh gunung yang ada itu, termasuk sumber airnya, harus kita jaga kelestariannya. Sebab hal itu untuk kehidupan manusia dan makhluk Tuhan lainnya di masa yang akan datang).

Kedua, pemerintah diminta untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan negara, sebagaimana mereka tunduk dan patuh kepada aturan adat, yakni dengan menegakkan hukum setegak-tegaknya dengan kejujuran dan kearifan, agar rasa keadilan dalam masyarakat dapat terwujud.

Dua pesan tersebut disampaikan dengan penuh kesungguhan, dengan harapan agar para pihak, khususnya pemerintah segera melakukan upaya pembenahan atas dua persoalan tersebut. Akankah pesan mulia tersebut hanya dianggap sebagai angin lalu pada acara Seba di tahun AlipWallahu’alam. ini?

Menyambut Seba Gede, CICAKAL GIRANG (Komunitas Muslim di Baduy)

2008-11-26T00:14:00.000-08:00

Hari ini, (21/04) dipastikan setidaknya 800 orang delegasi masyarakat adat (Baduy Dalam dan Baduy Luar) berduyun-duyun menuju pendopo Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang dan Pemprov Banten untuk melaksanakan rangkaian upacara adat yang disebut Seba, sebagai salah satu bentuk upaya menyambung tali silaturahmi dengan pemerintah daerah (Kabupaten & Provinsi Banten) yang senantiasa mereka pertahankan. Upacara seba tahun ini terkategorikan sebagai Seba Gede, sebab melibatkan banyak warganya.

Sebagaimana biasa, warga Baduy Dalam (sering disebut Urang Tangtu atau Urang Baduy Jero) yang berasal dari Kampung Cikeusik, Cibeo dan Cikartawana melakukan perjalanan menuju Pemkab Lebak dan Pemprov Banten dengan berjalan kaki. Sementara warga Baduy Luar (Urang Panamping atau Urang Baduy Luar) menggunakan kendaraan roda empat.

Mereka membawa “oleh-oleh” berupa buah-buahan dari hasil panen di huma atau di ladang, seperti pisang, gula aren dan sebagainya. Bingkisan tersebut tak lebih dari sekedar tanda mata (pamuka lawang) antara anak dengan orang tua dan bukan bermakna sebagai simbol ketundukan atas penguasa. Sebab dalam prosesi upacara adat tersebut, terdapat dua misi utama yang secara eksplisit mereka sampaikan, yakni menyambung tali silaturahmi dan menyampaikan pesan Puun (pucuk pimpinan komunitas adat Baduy) untuk senantiasa menyatu dengan alam dengan cara menjaga kelestariannya.

Meski melibatkan banyak orang, kegiatan ini tak akan memperlihat kegadukan, hirup-pikuk. Mereka mampu memposisikan diri sebagai tamu yang baik dan berperilaku santun.

CICAKAL GIRANG

Terlepas dari itu, ada sesuatu hal menarik lainnya yang dimiliki komunitas adat Baduy, yakni Kampung Cicakal Girang. Bagi sebagian masyarakat yang sudah mengenal masyarakat Baduy di pegunungan Kendeng ini, mungkin masih asing dengan istilah Cicakal Girang. Dimana keseluruhan penduduknya merupakan warga muslim yang tak ada bedanya sama sekali dengan warga muslim lainnya. Lokasinya terletak di dalam kawasan Baduy. Sedangkan bagi mereka yang sekilas sudah mengenalnya juga masih ada yang berpandangan stereotipe - beranggapan bahwa warga muslim di Cicakal Girang adalah Islam baru. Padahal pada kenyataannya tak ada sesuatu pun yang baru dari ajaran Islam yang dilaksanakan warga Cicakal Girang.

Cicakal Girang yang terletak di ujung barat Desa Kanekes, berbatasan langsung dengan Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik. Saat ini sudah berkembang menjadi dua kampung baru (babakan) yang masing-masing kampung memiliki masjid/musholla. Bentuk dan bahan bangunan rumah warga Cicakal Girang jauh berbeda dengan komunitas adat Baduy. Di samping itu warga Cicakal Girang juga memiliki satu unit (dua lokal) madrasah ibtidaiyah yang terdiri dari 97 siswa. Dengan keterbatasan sarana & prasarana yang dimiliki, pengelola madrasah memanfaatkan masjid dan rumah warga untuk kegiatan belajar mengajar.

ASAL USUL

Berdasarkan tradisi lisan yang dikemukakan Jaro Pamarentah (Kades Kanekes) Dainah dan Ustadz Abdul Rosyid, tokoh Kampung Cicakal Girang, asal usul komunitas muslim disana berawal dari persoalan jauhnya jarak yang harus ditempuh warga Baduy (apalagi warga Baduy Dalam) yang akan melakukan pencatatan pernikahan yang dilakukan di Leuwidamar. Atas persoalan tersebut, lembaga adat mengajukan permohonan kepada Sultan Banten untuk menempatkan warga muslim di wilayah Desa Kanekes. Atas permohonan tersebut, pihak kesultanan Banten menitipkan satu keluarga muslim untuk membantu lembaga adat dalam menyelesaikan administrasi pernikahan warga Baduy serta membantu merawat jenazah warga yang meninggal dunia. Tidak jelas tepat waktu penempatan warga muslim tersebut. Adalah Ki Sahum orang pertama yang diberi mandat untuk membantu masyarakat Baduy. Namun utusan pihak kesultanan Banten tersebut juga belum terungkap berasal dari mana.

“Agama jeung kapercayaan Urang Baduy mah, Islam Sunda Wiwitan. Ngan di Cicakal Girang aya warga muslim, dina sajarah kahadiranana nyaeta dipenta ku lembaga adat ka Sultan Banten, anu tujuan na supaya ngabantu ngurus pencatatan perkawinan warga Baduy atawa warga anu ngalanggar adat jeung ngurus mayit…….” (Agama dan kepercayaan orang Baduy yaitu Islam Sunda Wiwitan. Namun di kampung Cicakal Girang terdapat warga muslim, yang dalam sejarah keberadaannya yaitu atas dasar permintaan lembaga adat kepada Sultan Banten dengan tujuan untuk membantu mengurus pencatatan pernihakan warga Baduy atau warga yang melanggar adat serta mengurus jenazah. - Jaro Dainah).

Istilah Cicakal Girang sendiri berasal dari kata “Cicukul”, yang bermakna “air sungai yang jadi”/bersemi. Cicakal Girang berbatasan langsung dengan kampung Baduy Luar lainnya yakni Cipaler yang berdekatan dengan kampung Cicakal Hilir. Atas perannya membantu lembaga adat, warga Cicakal Girang diberikan keleluasaan dalam nelaksanakan ajaran Islam. Disana terdapat beberapa unit bangunan sarana ibadah berupa masjid dan musholla yang pada awalnya terbuat dari gubuk sederhana. Kini hanya satu unit bangunan musholla yang masih sederhana berbilik bambu dan sudah lapuk dimakan usia, selebihnya sudah berdiri permanen dari bahan bangunan layaknya masjid/musholla di daerah lain.

BUKAN WARGA ADAT

Sejak tahun 1975, atas kebijakan lembaga adat Baduy, warga Cicakal Girang yang kini sudah berjumlah 324 jiwa (158 laki-laki, 166 perempuan) tersebut bebas membangun rumahnya terbuat dari bahan semen, pasir dan batu/bata, memiliki lantai keramik, genting dan sebagainya yang tidak boleh terlalu mewah. Disana juga terdapat tanaman cengkeh, kerbau peliharaan, sawah, kolam ikan (yang kesemuanya merupakan pantangan adat Baduy). Alat penerangan pun sudah memanfaatkan listrik bertenaga surya. Cara berpakaian dan pola perilaku mereka juga jauh berbeda dengan warga Baduy. Karenanya dalam amanat lembaga adat, warga Cicakal Girang dinyatakan sebagai warga yang bukan merupakan bagian dari komunitas adat Baduy, akan tetapi orang Islam yang ada di Desa Kanekes. Sehingga wajar bila tak ada kewajiban atas mereka untuk mengikuti upacara adat yang biasa dilakukan di Baduy.

Atas penggalan sejarah yang diriwayat itu tak satupun warga Cicakal Girang yang merasa dirinya sebagai Urang Baduy. Akan tetapi tak satupun juga di antara mereka yang tidak merasa bangga dan kagum terhadap Urang Baduy. Khususnya terhadap komitment Urang Baduy terhadap pelestarian lingkungan, kepatuhan terhadap aturan adat serta berpola perilaku sederhana dengan mengedepankan kejujuran dan keikhlasan, sebagai implementasi dari filosofi hidup lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung (panjang tak oleh dipotong, pendek tak boleh disambung), yang bermakma mengedepankan kejujuran dan kesederhanaan.

Uniknya keberadaan warga muslim di Cicakal Girang, tak pernah satu kali pun warga Baduy yang menyatakan keluar dari lingkungan adat dan kemudian memeluk agama Islam yang diislamkan disana. Warga Baduy yang menyatakan masuk Islam biasanya diislamkan di Ciboleger Desa Bojongmenteng atau di Pal Opat.

Sepenggal goresan tangan ini untuk menggugah kerinduan akan local wisdom.

LONG MARCH BERSAMA PRIA BADUY (Dari Kanekes Menuju Pendopo Kabupaten Lebak)

2008-11-26T00:09:00.001-08:00

Tepat pukul 05.00 WIB, (21/04/07) 5 tanggal bulan Sapar - dalam penanggalan adat Baduy, bersama Ayah Mursyid (36) tokoh adat Kampung Cibeo, Seurat Samin (87) tokoh adat Kampung Cikeusik, Aki Naldi (68) warga Cibeo, Musung (32) warga Cibeo dan 19 delegasi Baduy Dalam lainnya, penulis mengayunkan langkah kaki dari kampung Babakan Jaro / Babakan Kadu Ketug menuju Pendopo Kabupaten Lebak di Rangkasbitung.

Subuh yang dingin diselimuti kabut tipis dan embun itu melepas kepergian kami untuk membawa misi adat Baduy : Menyambung tali silaturahmi dengan Bapak Gede (kepala daerah Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang dan Provinsi Banten) & menyampaikan pesan agar stake holders senantiasa menjaga kelestarian alam dan tunduk patuh kepada peraturan (hukum) yang berlaku. Delegasi dari Urang Tangtu (Baduy Dalam) kali ini didominasi oleh wajah baru dalam mengikuti upacara Seba Baduy yang dilaksanakan setiap tahun.

Tanpa mengenakan alas kaki, langkah mereka begitu cepat dan konstan, seperti berlari kecil. Awalnya penulis mampu mengimbangi ritme langkah kaki mereka, yakni di kampung Ciboleger, Leuwidahu, Cicanir dan Cibengkung. Namun di kilometer kelima, sebagian besar sudah jauh di depan. Beruntung Ayah Mursyid, Seurat Samin yang merupalan delegasi tertua dan dua warga lainnya mengimbangi langkah kaki penulis. Kaos kaki tebal yang penulis kenakan sudah mulai sobek setelah melewati dua kampung terakhir. Rasa ngilu akibat menginjak kerikil dan aspal panas di telapak pun mulai terasa.

Rasa sakit dan perih di kaki sedikit berkurang setelah rombongan mengambil jalur alternatif melalui Leuweung Gareumeun, Kadubali, Ciherang dan sungai Cikolear yang letaknya tak jauh dari kantor Kecamatan Leuwidamar.

Di sungai Cikolear rombongan beristirahat. Sebagian besar anggota rombongan mandi, ada yang buang hajat, ada pula yang sekedar duduk di atas lempengan batu yang berserakan di badan sungai. Disana mereka membuka nasi timbel yang disiapkan dari rumahnya masing-masing. Di samping itu mereka juga membuka bokor yang berisikan daun seureuh, gambir, apu, jebug untuk disepah. Satu per satu mereka memakan sirih. Penulis hanya menghisap sebatang rokok & ikut memakan buah pisitan dan kokosan dari perbekalan Ayah Mursyid.

KEPATUHAN RAKYAT

Setelah semuanya usai, kami siap melanjutkan long march. Sebelum berangkat, Ayah Mursyid memberikan instruksi kepada rombongan. “Inget, urang kudu ati-ati, ulah ngisinkeun, kudu daek diatur, ulah pabisa-bisa, kudu leumpang babarengan” (Ingat, kita semua harus berhati-hati, jangan memalukan, harus mau diatur, jangan saling mendahului, harus jalan berbarengan) kata Ayah Mursyid dengan penuh wibawa. Semuanya menundukkan kepala, pertanda siap menjalankan amanat tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan menuju kantor Kecamatan Leuwidamar. Disana rombongan disambut Camat setempat, dan sempat berdialog sekitar 10 menit. Perjalanan pun dilanjutkan untuk singgah sebentar di Mapolsek Leuwidamar.

Karena kaos kaki yang penulis pakai sudah sobek dan basah yang mengakibatkan kaki lecet, terpaksa membeli sandal jepit. Sejak dari kantor kecamatan Leuwidamar, tak ada lagi jalan pintas yang kami lalui. Perjalanan berikutnya hanya menelusuri jalan yang melintasi kampung Dagowanti, Janglapa, Sangiang, Bojongbarang, Sudamanik, Bangkolan, Pasirbungur, Cicae, Cilaki, Cimarga, Rancalutung, Cirende, Pariuk, dan berujung di Aweh, 1 KM sebelah barat pendopo Kabupaten Lebak. Mulai dari daerah itu debu jalanan (yang sebagian besar rusak) saat kendaraan melintas, terpaksa harus kami hirup.

Dengan telapak kaki yang sudah mulai bengkan, paha kiri terasa kram, sela-sela jempol dan telunjuk kaki juga sudah sobek, penulis terus berusaha mengimbangi ritme langkah kaki manusia-manusia perkasa dari pegunungan Kendeng ini. Aspal yang mulai memuai akibat sengatan matahari yang semakin panas mengakibatkan sandal jepit yang baru dibeli itu aus dan menipis. Hebatnya tak satu pun Urang Wiwitan ini yang mengeluh kepanasan. Padahal mereka hanya terbiasa berjalan kaki di jalan setapak, tanah pegunungan Kendeng yang sejuk dan relatif lembut.

LELAKI PERKASA

Ketangguhan mental dan fisik Urang Tangtu memang tak diragukan lagi. Saat ditanya terasa panaskah aspal dan kerikil tajam yang diinjak, diantaranya menjawab dengan santai “lumayan karasa haneut mah” (lumayan terasa hangat). Telapak kaki mereka memang tampak tebal dan lebar. Mereka mampu beradaptasi di berbagai medan.

Ketebalan itu pula rupanya yang membuat mereka tidak merasakan panas. “Nanaon geh ku tuman, kami mah tuman leumpang kamamana geh. Ari Ka Uday (penulis) mah teu ilok leumpang jauh. Makana dampalna pareupeus kapanasan. Komo deui ieu mah aspal jeung batu lalancip” (Apapun juga karena kebiasaan, kami terbiasa berjalan kaki kemanapun tujuannya. Kalau Kak Uday tidak terbiasa berjalan kaki dengan jarak jauh. Makanya telapak kakinya terkelupas kepanasan. Apalagi yang diinjak ini aspal dan kerikil tajam) ucap Ayah Mursyid sambil terus mengayunkan kakinya.

Sejak dari Leuwidamar, rombongan terbagi dua. Rombongan pertama (14 orang) sudah jauh di depan, mengingat kecepatan jalan mereka yang stabil, sementara penulis tak mampu lagi mengimbangi ritme langkah mereka. Sehingga Ayah Mursyid, Seurat Samin, Aki Naldi dan lima warga lainnya yang menyesuaikan diri dengan langkah kaki penulis.

TEU WASA

Sepanjang perjalanan banyak warga kampung yang dilintasi menyapa dan menawarkan istitahat. Bahkan banyak pula yang menyarankan agar naik kendaraan. Pernyataan tersebut dijawab dengan singkat “kami mah teu wasa” (kami tidak boleh - naik kendaraan) atau “sanajan ripuh, ieu mah geus jadi kawajiban kami” (meskipun repot, ini sudah menjadi kewajiban kami) sambil terus mengayunkan langkah kaki.

Penulis beberapa kali usul untuk istirahat sekedar menarik nafas dan memeriksa kaki yang bengkak dan penuh bercak luka. Saking merasa tidak enak mengajak mereka istirahat, sempat di daerah galian pasir, ada penjual es cream mengenakan sepeda berpapasan. Penulis tawarkan agar mereka makan es cream. Kedelapan anggota rombongan pun tak ada yang menolak. Kesempatan ini penulis gunakan untuk istirahat lagi. “Alhamdulillah, untung mereka terima tawaranku, jadi aku bisa istirahat lagi” gumam penulis dalam hati.

Dalam hitungan, selama perjalanan penulis menghabiskan lebih dari 10 botol air mineral atau lebih dari 5 liter air dengan 10 kali beristirahat. Sedangkan yang lain hanya menghabiskan beberapa botol saja. Sepanjang jalan hampir tak ada obrolan panjang. Mereka berkomunikasi seperlunya saja. Kecuali Ayah Mursyid dan Seurat Samin yang menimpali banyak pertanyaan penulis.

Di 8 kilometer terakhir tubuh penulis mulai pucat, luka di kaki semakin lebar dan membengkak, rasa sakit pun tak tertahankan. Dengan sabar Ayah Mursyid berjalan di samping kanan penulis, entah gumam apa. Yang sempat terdengar hanya kata-kata “...leumpang gancang” (…jalan cepat). Dengan spirit itu pula penulis mencoba melupakan rasa sakit.

Tepat pukul 16.00 WIB akhirnya kami sampai juga di pendopo Kabupaten Lebak di Rangkasbitung. Disana kami disambut warga Baduy Luar yang sudah datang terlebih dahulu dengan menggunakan kendaraan roda empat. Sebagian di antaranya berjejer di sekeliling alun-alun. “Selamat datang tamu kami, Anda mampu memecahkan rekor sebagai warga luar Baduy pertama yang mengikuti Upacara Seba dengan berjalan kaki” teriak Marsadi, asisten Dainah, Jaro Pamarentah/Kepala Desa Kanekes) dengan bahasa Indonesia yang fasih, yang tiba terlebih dahulu menggunakan puluhan kendaraan roda empat.

Satu jam kemudian penulis dievakuasi wartawan Tabloid Lebak 1828 untuk istirahat, dengan harapan saat acara ritual dimulai dengan Bapak Gede (Bupati Lebak) jam 19.00 WIB badan sudah kembali fit. Namun sayang, kedua kaki tak mampu melangkah saat hendak menuju pendopo. Sekedar untuk menuju kamar kecil saja, harus merangkak. Kondisi ini menghapus harapan penulis untuk melanjutkan berjalan kaki menuju pendopo Provinsi Banten keesokan harinya.

Setelah melakukan upacara adat di pendopo Kabupaten Lebak, esok paginya Urang Tangtu kembali melanjutkan perjalanan kakinya menuju Pendopo Provinsi Banten melalui jalur Petir. Sekitar jam 12.00 WIB mereka sudah tiba, sehingga banyak waktu istirahat sebelum upacara puncak Seba dengan Gubernur Banten.

Bisa dibayangkan, setidaknya mereka menempuh jarak 70 KM dan kembali ke kampung halamannya di pegunungan Kendeng dengan jarak yang sama. Mereka jalankan tugas mulia dengan dua misi utama itu dengan keikhlasan tanpa pamrih dan keluh kesah. Mereka memang lelaki perkasa. Karenanya keikutsertaan penulis berjalan kaki semata sebagai salah satu bentuk apresiasi atas ketangguhan, keteguhan dan kepatuhan masyarakat Baduy dalam ngabaratapeun ngabaratanghikeun (menghayati dan mengamalkan) pikukuh adat. Penulis yakin nenek moyang kita dahulu juga melakukan hal yang sama: ngatruk alias jalan kaki. Mereka pejalan kaki sejati, dan layak mendapatkan penghargaan dari MURI.

SEBA AGEUNG

Tahun 2007, upacara adat ini terkategorikan sebagai Seba Ageung atau Seba Gede. Dimana delegasinya mencapai angka 1.030 warga. Terdiri dari 23 warga Baduy Dalam dan 1.007 warga Baduy Luar. Seba Ageung juga ditandai dengan “tanda mata” yang dibawa bukan saja berupa pisang, beras putih dan beras ketan, gula aren, talas, kisabrang, jaat, humbut pahit dan laksa saja, melainkan juga membawa peralatan memasak tradisional. Perlengkapan memasak yang mereka bawa diantaranya berupa dulang, aseupan, nyiru, kuluwung, hihid, pangarih, gayung, yang berasal dari tiap kampung Dangka. Perlengkapan tersebut hanya diberikan di pendopo Provinsi Banten. Sementara “tanda mata” yang diberikan kepada Camat Leuwidamar, Bupati Lebak, Bupati Pandeglang, Bupati Serang hanya berupa hasil bumi seperti pisang, talas dan gula aren.

KETIKA URANG BADUY PUN BERKATA : TIDAK!

2008-11-26T00:06:00.000-08:00

“Kami mah ngeun saukur bisa ngabantu sasukana, sadugana, sakawasana, sakaweratna….. kulantaran kami geh manusa, boga bates kasabaran, jadi kami teu sanggup dijadikeun tontonan”…….. (Jaro Dainah)

“Kalau Orang Baduy Tolak Objek Wisata”, itulah judul berita satu halaman di harian Kompas edisi Jum’at, 21 April 2006. Sebuah tulisan yang tentu saja kurang sedap dan mengejutkan bagi publik. Sebab hal ini menyangkut citra Urang Baduy sekaligus peringatan besar bagi dunia pariwisata. Mengapa Urang Baduy bersikap demikian?.

Sikap yang diambil komunitas sosial yang sering juga disebut Urang Kanekes – diambil dari nama desa, atau Urang Rawayan - yang berasal dari kata Raraweuyan) tentu sangatlah beralasan. Dengan menggunakan logika sederhana dan bernada tanya, salah seorang petugas adat setempat, Marsadi berkata, “moal enya kami kudu daek dijadikeun objek wisata? Nubener bae Pa!” (masa’ iya kami harus mau dijadikan objek wisata? Yang benar saja Pak!). Ungkapan yang spontan dan nampak tau betul tentang makna dari istilah objek.

Menurut hemat penulis, ungkapan tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan Urang Baduy terhadap pemerintah. Sebab dalam mengambil berbagai kebijakan yang menyangkut dunia pariwisata, selama ini mereka tidak dilibatkan sebagai salah satu pihak pelaku pariwisata (budaya). Baik dalam proses perencanaan, maupun pelaksanaannya.

Di samping itu pada dasarnya privasi mereka sangat terganggu dengan hiruk-pikuk para pengunjung yang sering bersifat massif dalam waktu yang sama, khususnya di akhir pekan dan hari libur nasional. Dengan hadirnya wisatawan di hampir setiap hari - dengan beragam orientasi, dapat dibayangkan betapa terganggunya aktifitas keseharian mereka.

PENCEMARAN LINGKUNGAN

Sebagai masyarakat yang memegang teguh sifat kekeluargaan melalui simbol tanpa pagar rumah, tentu saja mereka tidak mungkin mengusir tamu yang berkunjung. Akan tetapi lagi-lagi dampak negatif lain yang sulit dihindari dari kehadiran tamu tersebut, seperti pencemaran lingkungan. Sampah an-organik seperti kemasan air mineral, plastik, botol minuman suplemen yang berserakan, dibuang sembarangan di sepanjang jalan setapak misalnya, nyata-nyata mengganggu kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hampir semua perbekalan makanan yang dibawa pengunjung menghasilkan sampah, meski dari kalangan pecinta lingkungan sekalipun. Belum lagi proses pendistribusian nilai-nilai budaya asing (bagi mereka) yang sadar ataupun tidak dapat berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat setempat.

PIKUKUH ADAT

Sedangkan sedikit sekali di antara para tamu yang berkunjung mengetahui dan menghormati pikukuh adat, bahwa dalam sistem kepercayaan mereka, sebenarnya tugas hidupnya adalah bertapa (bagi urang Baduy Dalam) dan menjaga orang yang bertapa (bagi urang Baduy Luar), yang bermakna agar tidak merubah perilaku dan cara hidup.

Belum lagi bahwa di waktu-waktu tertentu, ketika upacara adat Kawalu (Kawalu Mitembeuy, Kawalu Tengah dan Kawalu Tutug/Akhir) misalnya, sebetulnya Urang Baduy tertutup untuk dikunjungi selama tiga bulan berturut-turut. Akan tetapi atas ketidak tahuan, entah sengaja, masyarakat umum tetap saja berkunjung ke kawasan yang luas wilayahnya mencapai 5.135 ha tersebut.

Dalam tradisi lisan Urang Baduy, (alm) Jaro Pulung, Kepala Desa Kanekes sebelum Jaro Dainah, pernah mengungkapkan “sedeng nagara bahan dibangun, nagara bahan dirobah, ngeun wiwitan mah kudu tetep diteguhkeun, kudu dipatuhkeun” (sementara negara niscaya akan dibangun, negara akan dirubah, akan tetapi titipan awal dari Adam Tunggal harus tetap dipegang teguh dan dipatuhi). Dalam keterangan lainnya dinyatakan, ieu aya benerna, aya salahna. Benerna, aya riwayatna, salahna euweuh kitabna, euweuh bukuna (hak ini ada benarnyam ada salahnya. Benarnya, karena ada riwayatnya, salahnya karena tidak ada buku atau kitabnya).

Naif memang, jika saja kita yang mengklaim sebagai masyarakat modern dan beradab, menjadikan komunitas sosial yang penuh kesederhanaan dan mengedepankan kejujuran melalui filosofi lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung (panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung) tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek/tontonan yang semata-mata berorientasi pada kepentingan dunia pariwisata. Padahal –tanpa bermaksud berlebihan- terdapat 1001 local wisdom (kearifan lokal) yang bisa diteladani dari cara hidup mereka.

Belum lagi jika dikaitkan dengan konsep pariwisata yang sustainable, maka akan banyak aspek yang harus dipenuhi, misalnya keterlibatan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan parisiwata; sarana dan prasarana yang harus disiapkan untuk para wisatawan dan sebagainya.

Syahdan, sejak 1992 Pemda Kabupaten Lebak telah menetapkan kawasan Baduy sebagai salah satu obyek wisata. Atas kebijakan tersebut mulailah para wisatawan berduyun-duyun berkunjung menelusuri jalan setapak yang menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya, yang berdasarkan catatan di buku tamu yang disediakan aparat desa Kanekes, rata-rata pengunjung mencapai 15.000 orang per tahun. Sejak itu pula, secara evolusioner Urang Baduy banyak mengenal keragaman pola perilaku tamu, yang kerap ditiru oleh sebagian kecil warganya, khususnya kalangan generasi muda, seperti yang pernah disaksikan langsung oleh wartawan Radar Banten beberapa waktu lalu; warga Baduy Dalam sudah sedemikian akrab dengan bahasa prokem seperti istilah saya mau boker dulu; mampus gua dan lain sebagainya.

Selang setelah lebih dari sepuluh tahun berlakunya kebijakan tersebut, menyusul upaya promosi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten yang menjadikan kawasan Baduy sebagai salah satu asset wisata unggulan. Namun dua kebijakan tersebut mengabaikan keterlibatan masyarakat setempat.

Oleh karena itu tidak heran manakala Urang Baduy mengambil sikap dengan berkata TIDAK!. Sikap tersebut diambil sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Naga yang ada di Tasikmalaya beberapa waktu yang lalu dengan alasan yang tidak jauh berbeda dengan alasan Urang Baduy.

“Kami mah ngeun saukur bisa ngabantu sasukana, sadugana, sakawasana, sakaweratna….. kulantaran kami geh manusa, boga bates kasabaran, jadi kami teu sanggup dijadikeun tontonan”…….. (Kami hanya membantu seikhlasnya, semampunya, sebisanya, sekuatnya….. karena kami juga manusia, punya batas kesabaran, maka kami tak sanggup dijadikan tontonan - Jaro Dainah).

Untaian kata di atas merupakan ungkapan kekecewaan yang mendalam. Karena itu nampaknya kita harus belajar lagi tentang makna memanusiakan manusia, tidak sebaliknya. Sebagaimana mereka menunda proses hukum adat sebelum kondisi fisik dan psikhis (alm) Sadim normal. Walaupun Tuhan berkehendak lain, sebelum upacara nyampurnakeun itu digelar, Sadim sudah dijemput-Nya. Selamat jalan Sadim. Dalam kedukaan, kami banyak mengambil hikmah dari kisah tragismu. Wallahu’alam.

BERSATU MENGATASI GLOBAL WARMING

2008-11-26T00:04:00.000-08:00

Menyongsong konferensi PBB di Bali yang dimulai hari ini sampai 14 Desember, Kamis lalu (29/11) bertempat di gedung PP Muhammadiyah Menteng - Jakarta, tak kurang dari 50 Tokoh Agama dan Tokoh Adat se Indonesia melakukan Rembug Nasional yang bersatu dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang kini semakin menghkawatirkan. Tak tanggung-tanggung, dari kalangan tokoh agama hadir diantaranya Prof. DR. Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah); KH. Ali Maschan Musa (PWNU Jawa Timur); Pdt. DR. Andreas A. Yewangou (Ketua Umum PGI); Mgr. Martinus D. Situmorang (Ketua KWI); Bhikksu Jinadhammo (Ketua Sesepuh KASI); DR. I Made Gde Erata (Ketua PHDI); KH. Syuhada Bachri (DDII); Shiddik Amien (PERSIS) dan sejumlah tokoh agama lainnya.

Sedangkan dari kalangan tokoh adat yang turut hadir di acara yang digagas oleh PP Muhammadiyah dan Departemen Luar Negeri RI ini diantaranya Zulfikar Sawang (Tokoh Adat NAD), Priyaldi (Tokoh Adat Minang), Andi Kasim (Tokoh Adat Dayak), Suriansyah Idham (Tokoh Adat Banjar), KH. Zawawi Imron (Tokoh Adat Madura), Leonard Imbiri (Sekjen Dewan Adat Papua), GPH. Puger (Tokoh Adat Jawa), Tenas Effendi (Tokoh Adat Melayu) dan tak ketinggalan Jaro Dainah (Tokoh Adat Baduy - yang ditemani penulis).

Dalam rembug yang dibuka oleh Duta Besar Djismun Kasri mewakili Menlu Hasan Wirayudha tersebut terungkap bahwa betapa perubahan iklim memberikan dampak negatif berupa pemanasan global (global warming) yang cukup besar terhadap masyarakat di Indonesia dan dunia. Perubahan iklim adalah fenomena global yang disebabkan oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil (80%) dan kegiatan alih-guna lahan seperti deforestasi (20%). Kegiatan tersebut menghasilkan gas – gas seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH2) dan nitrous oksida (N2O) yang makin lama makin banyak jumlahnya di atmosfer.

Gas-gas tersebut memiliki sifat seperti kaca yang meneruskan radiasi cahaya matahari, tetapi menyerap dan memantulkan radiasi balik yang dipancarkan Bumi bersifat panas sehingga suhu atmosfer Bumi makin meningkat. Gas-gas tersebut dinamakan gas rumah kaca (GRK) dan pengaruh yang ditimbulkan dikenal dengan nama efek rumah yang menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim.

Laporan ilmiah dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) awal tahun 2007 menunjukkan bahwa pemanasan global telah terjadi sejak dimulainya kegiatan manusia tahun 1750 dan meningkat pada masa revolusi industri. Apabila emisi GRK tetap berlanjut seperti saat ini, IPCC memprediksikan peningkatan suhu rata-rata Bumi 3 derajat celcius dalam kurun waktu 100 tahun yang akan datang. Pemanasan global memberikan dampak negatif terhadap berbagai sektor kehidupan manusia yaitu; menurunnya produksi pangan karena curah hujan yang menurun, peningkatan air laut, perubahan pola musim, terganggunya ketersediaan air, penyebaran hama dan penyakit, dan rusaknya terumbu karang.

Pemanasan global yang terjadi saat ini pada dasarnya diakibatkan maraknya perusakan alam, emisi dan polusi dari pencemaran industri yang terjadi seratus hingga dua ratus tahun lalu. Kondisi ini diperparah dengan ulah negara maju yang melakukan pencemaran lingkungan, menjamurnya rumah kaca dan polusi yang dihasilkan dari industri. Ditambah lagi negara berkembang di kawasan tropis yang memiliki jutaan hektar hutan sebagai penangkal terjadinya pemanasan global tak mampu menjaga ekosistem. Penebangan dan pembalakan liar dengan dalih ekonomi terus terjadi di negara-negara pemilik hutan lebat seperti Indonesia, India dan China.

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia sangat rentan akan dampak perubahan iklim. Naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, kemarau yang berkepanjangan, turunnya produksi pangan, terganggunya kesediaan air dan punahnya keanekaragaman hayati merupakan dampak perubahan iklim. Apabila tidak ada upaya penanganan, maka dampak berskala tsunami dapat terjadi.

Menghadapi perubahan iklim tersebut, diperlukan langkah – langkah strategis agar dampak yang ditimbulkan bisa dikurangi atau dihindari, diantaranya dengan membuat kesepahaman mengenai langkah bersama dalam menghadapi climate change ini.

Dalam beberapa dekade terakhir ini dunia telah benar-benar merasakan dampak terjadinya perubahan iklim. Dalam skala yang paling mikro dampak perubahan iklim tersebut secara langsung sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan utamanya petani, nelayan, dan masyarakat adat. Demikian pula bencana ekologis yang datang silih berganti juga merupakan dampak langsung perubahan iklim. Untuk itu diperlukan gerakan bersama masyarakat sipil khususnya tokoh agama dan tokoh adat untuk mengatasi krisis global yang saat ini terjadi.

Para Tokoh sepenuhnya menyadari bahwa krisis perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan hidup umat manusia dan seluruh ciptaan-Nya merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi kapitalistik yang telah melahirkan ketidakadilan global (global injustice). Dengan spirit untuk tidak saling menyalahkan dan diilhami oleh setiap ajaran agama dan nilai kearifan lokal, tokoh agama dan tokoh adat di Indonesia setidaknya melahirkan 7 point penting dari hasil rembug nasional tersebut : dengan menyumbangkan dampak pada kerusakan lingkungan yang tak terhingga. Karena itu tatanan dunia baru yang menjamin keadilan, perdamaian dan kelestarian lingkungan hidup perlu dibangun bersama-sama

1. Berkomitmen untuk tidak henti-hentinya dalam memberikan penyadaran dan memotivasi setiap masyarakat di tingkat akar rumput melalui khutbah/ceramah/nasehat agama serta acara-acara adat dan tradisi dan forum-forum lain di tingkat akar rumput dengan mengkampanyekan serta memberi contoh kepada umatnya untuk hidup bersih, sederhana, peduli lingkungan, menggunakan energi-energi alternatif, menanam pohon di lingkungannya, melakukan penghemat pemakaian bahan bakar fosil dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat memberikan perlindungan bumi dari pemanasan global sebagai bagian dari ajaran penting agama dan kearifan lokal.

2. Meneguhkan komitmen untuk menjalin relasi dengan tokoh-tokoh agama dari negara lain untuk menuntut negara yang bersangkutan agar secara serius mengatasi dan mengantisipasi perubahan iklim global.

3. Mendesak masyarakat International untuk melakukan koreksi mendasar terhadap tatanan ekonomi global yang kapitalistik sebagai pemicu terjadinya pemanasan global.

4. Menuntut para pelaku ekonomi dunia sebagai pelaku perusakan alam Indonesia dan negara-negara industiri (industrial countries), khususnya Amerika Serikat dan Australia, untuk segera melakukan pemotongan secara besar-besaran (deeper cut) emisi gas rumah kaca, karena secara empiris 85% dari emisi dunia berasal dari negara-negara maju tersebut.

5. Meminta pertanggungjawaban negara maju untuk memberikan kompensasi bagi negara-negara berkembang sebagai bentuk hibah untuk memperbaiki ekologi yang sekian ratus tahun telah mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan konsumsi negara maju sehingga menyebabkan negara berkembang mengalami kerusakan ekologi.

6. Meminta kepada pemerintah untuk secara sungguh-sungguh berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengoreksi secara mendasar paradigma kebijakan pembangunan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan. Meninjau ulang peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Ketegasan sikap pemerintah dalam penegakan hukum khususnya dalam menindak secara tegas serta menghukum seberat-beratnya para pelaku illegal logging dan para perusak lingkungan lainnya serta aparat yang terindikasi melakukan konspirasi bagi terjadinya illegal logging dan perusakan lingkungan lainnya.

7. Mendorong kepada Pemerintah dan institusi pendidikan untuk memasukkan materi lingkungan hidup dan kearifan lokal kedalam kurikulum pendidikan pada setiap satuan pendidikan formal dan non-formal.

Transformasi Local Wisdom

Secara empiris, mengatasi pemanasan global nampaknya begitu sulit. Selalu saja harus dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari regulasi, penegakan hukum sampai kepada perilaku masyarakat yang kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup masih sedemikian rendah.

Adalah komunitas adat Baduy, satu diantara sekian banyak masyarakat adat di bumi Nusantara, yang tanpa pamrih – apalagi ingin mendapatkan kalpataru, nobel atau hayang kaalem - senantiasa setia menjaga amanat karuhun, melalui filosofi ’gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak.’ Pikukuh adat inilah yang menjadi benteng utama masyarakat Baduy dalam berusaha menjaga keseimbangan dan harmoni antara kehidupan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya.

Dalam tradisi lisannya diriwayatkan, ”pulo jawa ieu aya riwayatna, nyanghulu ka Jungkulan, nunjang ka Balangbangan. Di Jungkulan aya Sangiang Sirah, di Balangbangan aya Sangiang Dampal. Tah ti Sangiang Sirah ka Sangiang Dampal eta aya udelna, ngarana Gunung Kendeng. Eta sakabeh gunung (sumber cai) nu aya, kudu dilestarikeun. Sabab san kahirupan manusa jeung mahluk hirup sajabana kahareupnakeun”.( Pulau Jawa ini ada aturannya, yaitu: Kepala berada di Ujung Kulon, kaki berada di Blambangan. Di Ujung Kulon bernama Sangiang Sirah, sedangkan di Blambangan bernama Sangiang Dampal. Dari Sangiang Sirah ke Sangiang Dampal terdapat pusatnya, bernama Gunung Kendeng. Semua gunung yang ada diantara Sangiang Sirah dan Sangiang Dampal harus dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Sebab kesemuanya itu untuk kehidupan manusia serta seluruh makhluk hidup lainnya dimasa yang akan datang).

Strategi terpenting yang dipakai komunitas adat Baduy dalam menghadapi persoalan yang lebih disebabkan oleh ulah manusia ini diantaranya adalah dengan menegakkan hukum adat. Tak satupun pelanggaran terjadi yang luput dari sanksi adat, sekalipun pelakunya adalah pucuk pimpinan di komunitas adat. Beda dengan hukum positif di negara kita yang nyata tersurat, namun penuh formalistik, simbolik dan semu. Kearifan lokal seperti ini seyogianya dapat kita teladani dan transformasikan dalam kehidupan yang lebih kompleks. Jangan sampai alam enggan bersahabat lagi dengan manusia. Wallahu’alam.

KEUNGGULAN TRADISI LISAN

2008-11-25T23:57:00.000-08:00

…….Ieu carita aya benerna aya salahna ; benerna aya riwayatna, salahna euweuh kitabna, euweuh bukuna. Ngan lamun hayang ngoreh, ulah ditanya ka Puun, ulah datang ka Baduy. Tamatna di sajarah alam. Saksina poe tujuh, bulan dua belas, tahun dalapan…… Ari sajarah alam eta aya di Pangeran Raja Geleher…

Istilah tradisi lisan, tidak harus memiliki beban untuk memberi semacam kebenaran sejarah seperti yang dituturkan oleh para pelakunya atau oleh pihak-pihak yang merasa mempunyai pengalaman sejarah yang bersangkutan seperti beban pada “sejarah lisan”. Sebab penutur dapat berkilah dengan mengatakan, “carita ieu meunang ti leluhur kami, hampura bisi aya kasalahan, sabab kami mah ngan saukur ngucapkeun deui ” (kisah ini didapatkan dari leluhur saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan karena saya hanya sekedar menuturkan kembali). Proses pewarisan yang telah berjalan secara turun-temurun dan adanya interaksi langsung antara penutur dan masyarakatnya / pendengarnya merupakan dua hal pokok dalam proses penciptaan tradisi lisan.

Istilah tradisi lisan dicetuskan pertama kali oleh Havelock dalam Preface to Plato pada tahun 1963. “kelisanan” tidak dapat dipisahkan dari konsep mengenai keberaksaraan, tetapi di sisi lain justru harus dibedakan dengan konsep ini. Ketika berbicara mengenai kelisanan maka kita bicara mengenai sesuatu yang tidak tertulis, tetapi sekaligus juga bicara tentang sesuatu yang tertulis yang diujarkan/diucapkan. Sweeney menegaskan bahwa pengertian kelisanan dapat sedikit dipuaskan bila dibicarakan dalam konteks interaksinya dengan tradisi tulisan (Sweeney, 1998: 2—5).

Dalam kaitan ini perlu terlebih dahulu diutarakan kekaburan pemakaian istilah “oral” dan “orality”. Istilah yang pertama berkaitan dengan suara. Konsep oral dalam arti ini menjadi sangat luas, meliputi segala sesuatu yang diujarkan, seperti uraian ceramah di bangku kuliuah misalnya. Dengan kata lain, istilah oral disini tidak berkaitan dengan beraksara atau tidak beraksaranya penutur yang bersangkutan. Istilah orality diartikan sebagai “satu sistem wacana yang tidak tersentuh oleh huruf. Akan tetapi, kosep ini pada waktunya akan juga mempengaruhi konotasi oral, sehingga istilah oral mengandung dua makna yang berbeda. Implikasi kata lisan dalam pasangan (1) lisan – tertulis dan dalam pasangan (2) lisan - beraksara tentu sangat berbeda. Sweeney mengusulkan istilah “oracy” (orasi) untuk mencakup pengertian lisan pada pasangan pertama dan istilah”orality” (kelisanan) untuk pasangan kedua. Konsep kelisanan yang dipakai di sini adalah dalam konteks sistem pengolahan bahan yang tidak mengandalkan huruf. Tradisi lisan dalam konteks ini diartikan sebagai “segala wacana yang diucapkan meliputi yang lisan dan yang beraksara” atau “sistem wacana yang bukan aksara”.

Dengan pembatasan seperti itu, pembicaraan kelisanan ini lebih mencakup tradisi lisan dan tidak mengkhususkan diri pada sejarah lisan mengingat di luar jangkauan kemampuan penulis. Simaklah penggalan lisan (alm) Jaro Pulung-salah seorang tokoh adat kharismatik Baduy, dalam hal sejarah asal usul mereka tahun 1996 ”…….Ieu carita aya benerna aya salahna ; benerna aya riwayatna, salahna euweuh kitabna, euweuh bukuna. Ngan lamun hayang ngoreh, ulah ditanya ka Puun, ulah datang ka Baduy. Tamatna di sajarah alam. Saksina, poe tujuh, bulan dua belas, tahun dalapan……” (cerita ini ada benarnya ada salahnya ; benarnya ada riwayatnya, salahnya tidak ada kitab atau bukunya. Akan tetapi jika penasaran, jangan ditanya kepada Puun - pucuk pimpinan komunitas adat Baduy, jangan datang ke Baduy. Ujungnya ada di sejarah alam. Saksinya, hari tujuh, bulan dua belas dan tahun delapan/sewindu). Bukti bahwa begitu terjaganya cerita tersebut terlihat selang sepuluh tahun berikutnya (2006), ketika penulis bacakan kembali transkrip ungkapan tersebut di hadapan para tokoh adat lainnya ; semuanya menganggukkan kepala, sebagai meng-iya-kan ’kebenarannya’.

Karenanya keunggulan kelisanan tersebut adalah dapat tersimpan dalam ingatan masyarakatnya dan menjadi tidak saja “living memories”, tetapi juga “living traditions” yang dapat melintasi batas waktu melalui penuturan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lintas waktu dan lintas generasi ini menandakan bahwa ingatan mampu merekam berbagai ekspresi kelisanan mengenai pergulatan masyarakatnya. Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar misalnya, telah memperlihatkannya. Mereka tidak perlu flash disk, CD writer atau semacamnya untuk pelajaran generasi berikutnya tanpa resiko diserang visur.

Berbagai ekspresi masyarakat yang dinyatakan dalam tradisi lisan memang tidak hanya berisi cerita dongeng, mitologi, atau legenda seperti yang umumnya diartikan, tetapi juga mengenai sistem kognitif masyarakat, sumber identitas, sarana ekspresi, sistem religi dan kepercayaan, pembentukan dan peneguhan adat-istiadat, sejarah, hukum, pengobatan, keindahan, kreativitas, asal-usul masyarakat, dan kearifan lokal mengenai ekologi dan lingkungannya. Pengungkapan kelisanan tersebut disampaikan terutama dengan mengandalkan faktor ingatan. Penutur atau tukang cerita memang mengingat bukan menghafalkan apa yang akan disampaikannya (Lord, 1976; Sweeney, 1980 dan 1987; Ong, 1982).

Keunggulan lain - khususnya dalam system kognitif masyarakat Baduy adalah bahwa dengan hanya mengandalkan tradisi lisan senantiasa dibarengi dengan suri tauladan yang kerap kali membuat kita yang sudah terbiasa dengan tradisi tulisan terperangah. Dalam mendidik anak-anaknya, bahasa yang diungkapkan adalah “ceng, kieu cara na ngaseuk mah…. Ceng, ulah kadinya pamali, urang kudu liwat kadieu yeuh….” (Nak, cara bertanam di ladang seperti ini. Nak, jangan kesana tabu, kita harus lewat jalur yang ini, dan sebagainga). Semuanya mereka didik dengan keteladanan.

Sedangkan kita sering mendidik anak-anak hanya sekedar mentransformasikan ilmu pengetahuan yang teoritis, yang tidak diikuti dengan tauladan. Misalnya, menyuruh anaknya sholat di masjid, sedangkan ia shalat di rumah. Atau mewajibkan anaknya tidur tidak lebih dari jam 22.00, sementara sang ayah begadang sampai pagi, dan sebagainya. Jadi wajar saja jika ada seloroh orang Baduy yang berujar, ”urang luar etah memang maju, loba aturan nu dijieun, ngan hanjakal na sok teu ngatur. Nyieun aturana ngan saukur jang dilanggar ” (orang luar itu memang maju, banyak aturan yang dibuat – tertulis, tapi sayangnya sering tidak beraturan. Membuat peraturannya untuk sekedar dilanggar).

Meskipun ingatan sangat berperan, selalu dapat dijumpai perubahan-perubahan dalam tradisi lisan di samping bentuk-bentuknya yang tetap (Rubin, 1995). Yang selalu tetap sebetulnya adalah formula. Sumber penuturan memang merupakan pengalaman hidupnya, tetapi ada banyak hal lain yang turut berperan dalam proses penciptaan, seperti faktor rangsangan dari luar dalam bentuk reaksi dan tanggapan masyarakat sekitar, riwayat hidup, imaginasi, dan reaksi-reaksi pribadi si penutur terhadap kehidupannya.

MASYARAKAT KONSUMTIF

2008-11-25T23:55:00.000-08:00

Sore hari minggu lalu, penulis sempatkan diri antarkan anak membeli buku Iqra, metode belajar membaca Al-Qur’an ke toko buku di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan kota industri, Cilegon. Tak seperti hari biasa di luar bulan Ramadhan, ribuan orang nampak berjubel dengan keragaman style dan orientasi masing-masing. Kesempatan itu penulis manfaatkan untuk mengamati dengan menyusuri hampir semua sudut swalayan, dari mulai musholla mungil yang dipadati warga saat beribadah shalat ashar sampai ke lantai paling atas. Disana nampak pula puluhan orang, tua-muda, pria dan perempuan sedang santai tanpa malu menikmati makanan dan minuman, seolah tak peduli bahwa di sekelilingnya ada banyak pula orang yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Dari pengamatan penulis, tak satupun dari warga yang sempat berpapasan itu tidak membeli sesuatu, semuanya belanja. Mulai dari yang membeli pakaian untuk lebaran, makanan, sampai dengan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Atau bagi ABG (Anak Baru Gede) yang mungkin uang jajannya terbatas, cukup sekedar membeli accesories obralan untuk menambah gaya hidupnya. Dari kawasan Kota Cilegon, pengamatan dilanjutkan ke Kota Serang, suasana disana pun tidak kalah meriahnya. Ribuan manusia semburat berhamburan dan memadati hampir setiap pusat perbelanjaan.

Dalam renungan penulis, ternyata betapa kita ini adalah masyarakat yang sangat konsumtif. Pola hidup konsumtif ini seakan-akan sudah menjadi semacam budaya di masyarakat kita. Sebab ternyata di rumah penulispun banyak tersedia makanan yang sengaja disediakan isteri untuk berbuka puasa dan atau makan sahur, semua serba instant dan siap saji. Padahal waktu kecil dulu, Ibu di kampung - yang tak ada dalam peta, terbiasa menyediakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa dan sahur dari hasil produksi sendiri. Dari mulai bahan baku yang dipakai seperti pisang dan singkong berasal dari kebun sendiri, perapian cukup dari serpihan kayu bakar, minyak gorengnya dibuat sendiri, bahkan minuman segarnya pun bernama lahang (terbuat dari air nira) hasil sadapan paman. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan.

Priyonggo Suseno, ketua tim peneliti PPS-LP UII, pernah mensinyalir bahwa tingkat konsumsi masyarakat Yogyakarta sangat tinggi, yakni 1,09 kali lebih banyak dari rata-rata pendapatan total masyarakat, yang berarti bahwa anggaran belanja yang mereka keluarkan lebih besar dari penghasilannya. Sehingga hampir seluruh pendapatannya mereka habiskan untuk dikonsumsi.

Terkait dengan hasil penelitian PPS-LP UII, Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, meningkatnya pola hidup konsumtif cenderung mengubah perilaku sosial masyarakat. Konsumen muda yang terdiri dari generasi muda, bagi produsen adalah sasaran empuk, gurih, dan segar. Kaum muda seusia itu merupakan pasar yang makin flamboyan dan setiap saat bertambah besar.

Terlepas apakah hasil penelitian tadi ada korelasinya atau tidak dengan pola hidup masyarakat Banten yang juga cenderung konsumtif (karena di Banten belum ada penelitian ilmiah sejenis), namun yang paling mendasar adalah telah terjadi perubahan pola fikir dan pola sikap-perilaku, dimana masyarakat sering membalikkan logika, yakni lebih mengedepankan keinginan dari pada mengutamakan kebutuhan. Bahkan sering orang tidak sadar akan kebutuhannya dibandingkan dengan keinginannya. Seorang ibu muda yang berangkat ke pasar dengan tujuan memenuhi kebutuhan membeli ikan sering tergoda oleh belanjaan lain yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhannya, misalnya tertarik untuk membeli bunga atau barang lain yang harganya kadang jauh lebih mahal dari ikan yang ia butuhkan.

Mengapa kini mereka menjadi kelompok sasaran yang menarik bagi kapitalisme? Sebagai konsumen, mereka jelas berpotensi besar bagi dunia bisnis dan industri. Mereka adalah sasaran paling empuk dan mudah dipengaruhi. Konsumen muda belum bisa menentukan prioritas kebutuhannya sendiri. Umumnya dalam memutuskan sesuatu konsumen muda lebih mengandalkan emosi ketimbang rasionya. Mereka cenderung menelan mentah-mentah informasi yang diterima, asal menyenangkan. Hidup dalam pola dan arus konsumtivisme membuat orang merasa tidak puas jika produk atau barang yang diinginkannya belum dimiliki.

Akan tetapi yang lebih mengherankan lagi adalah kontradiktifnya semangat ibadah puasa dengan fakta perilaku sosial. Sebab semua pihak mahfum bahwa spirit puasa adalah menahan hawa nafsu. Bagaimana manusia memanage agar terjadi keseimbangan antara fisik dan psikisnya, lahir dan bathin. Bagaimana ia memiliki kepekaan sosial dengan berbagi dengan orang dzu’afa apalagi dengan mustadz’afin. Setidaknya dalam renungannya saat kondisi fisik yang lapar dan dahaga, betapa beratnya beban yang harus dipikul si dzu’afa.

Faktanya, menahan nafsu yang kita lakukan menjadi semu. Sebab pada saat berbuka puasa dan sahur, begitu banyak makanan yang terkadang tidak habis dimakan dan mubadzir. Konsekuensinya biaya hidup selama bulan Ramadhan justru menjadi lebih tinggi. Padahal mestinya bisa lebih irit, toh makan hanya dua kali, sedangkan di bulan lainnya rata-rata makan 3 kali per hari. Inilah salah satu indikator bahwa kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu.

Atas fenomena sosial ini, seorang sosiolog DR. Imam B. Prasodjo mengemukakan pendapatnya (Suara Muhammadiyah edisi 19/TH.Ke-92) bahwa sesungguhnya Iedul Fitri tidak sekedar pendekatan kultural, supaya orang tidak menjadi konsumeristis dan tidak terjebak dalam konsumerisme. Dalam arti agar mereka tidak membeli barang secara berlebihan melebihi kapasitas dan kemampuan. Apalagi barang tersebut di luar kebutuhan utama.

Iedul fitri menurut DR Imam sesungguhnya bisa dijadikan sebagai ajang untuk membangun solidaritas sosial, karena salah satu misi puasa adalah membangun solidaritas sosial di kalangan masyarakat miskin. Karenanya perilaku konsumtif yang berlebihan itu menjadi kontraproduktif dengan tujuan puasa itu sendiri.

Nampaknya kita harus terus melakukan perenungan lagi. Wallahu’alam bishawab.

KONSERVASI BADAK SUNDA

2008-11-25T23:50:00.000-08:00

Belakangan ini Rhino Sondaicus (bukan Rhino Javaicus) yang secara harfiah berarti Badak Sunda yang bercula satu dan satu-satunya di dunia itu ramai dibicarakan. Para pihak bereaksi keras atas wacana yang dikemukakan pihak World Wide Foundation (WWF) tentang rencana untuk membuat 2^nd population/habitat di luar Banten. Reaksi ini tentu wajar, mengingat Badak Ujung Kulon selama ini sudah menjadi icon Banten (lebih khusus lagi Kabupaten Pandeglang). Konon - sebagaimana diakui pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) - akurasinya belum bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, populasi salah satu jenis hewan langka di dunia itu kini jumlahnya hanya sekitar 54 ekor. Mengingat pihak BTNUK belum memiliki teknologi yang canggih, maka metode yang dipakai untuk mengetahui populasinya dilakukan dengan menghitung jejak langkah kaki berdasarkan ukurannya serta kotorannya saja.

Disisi lain publik bertanya, memangnya badak itu masih ada? Jangan-jangan kita hanya meributkan sesuatu yang tidak jelas? Demikian kira-kira diantara pernyataan yang muncul, sebagaimana juga muncul dari ketua Indonesian Tourism Club dalam seminar masa depan pariwisata Banten yang diselenggarakan Litbang Radar Banten (29/8). Disini pihak terkait memang perlu menjelaskan kepada publik secara resmi. Namun untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis nyatakan bahwa badak Ujung Kulon masih ada. Salah satu bukti bahwa badak itu masih ada, pada pertengahan Juni yang lalu petugas WWF sempat merekam seekor badak yang sedang berendam di salah satu bibir pantai Ujung Kulon dengan durasi sekitar 4 menit yang diperlihatkan di ajang diskusi konservasi badak di carita pada tanggal 22 Agustus yang lalu.

Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yang terkategorikan sebagai salah satu world heritage site/situs peninggalan dunia, disebut-sebut sebagai kawasan yang kini terancam, khususnya ancaman kepunahan badak yang dalam tradisi lisan Baduy disebut Si Putri itu. WWF menyebutkan ada beberapa ancaman dimaksud, diantaranya: pertama, bencana alam gempa tektonik yang berpusat di sekitar pulau Panaitan yang memungkinkan melahirkan tsunami serta letusan anak gunung Krakatau; kedua, banyaknya tanaman langkap (sejenis palem) yang mengakibatkan berkurangnya rumput pakan badak; ketiga, keberadaan banteng yang sudah over population dan menguasai pakan badak; keempat, perubahan iklim, dimana pemanasan global saat ini sudah mencapai 0,8 dari 2^o yang menjadi batas toleransi, termasuk perubahan vegetasi.

Wacana 2^nd Population

2^nd population (populasi kedua) Badak Ujung Kulon sebenarnya merupakan gagasan yang muncul dari pihak WWF sejak tahun 1995. Yakni gagasan tentang kemungkinan untuk membantu perkembang biakan (penambahan habitat). Dengan cara memilih sepasang badak pilihan, yang atas dasar kajian ilmiah merupakan bibit unggul.

Pemikiran dimaksud mereka jabarkan dalam beberapa tahapan diantaranya dengan melakukan kajian untuk memilih/menetapkan habitat yang sesuai; pemilihan individu yang cocok sebagai founder (berdasarkan DNA); proses adaptasi – dilokalisir sebelum dipindahkan; proses pemindahan; dan pemantauan pasca pemindahan. Pemilihan habitat baru ini sendiri terdiri dari 13 ktireria yang ideal. Sedangkan kandidat lokasi yang disebutkan adalah Taman Nasional Gunung Halimun Gunung Salak (TNGHS) seksi Lebak, Taman Nasional Berbak – Westlands International di Jambi dan Rimba Harapan – Birdlife di Jambi. Namun survey yang sudah dilakukan 2 tahun terakhir baru di TNGHS dengan para ilmuwan Institut Pertanian Bogor (IPB). Sedangkan TN Berbak dan Rimba Harapan baru mengandalkan data sekunder dari Birdlife, rapid assessment.

Alternatif Solusi

MENGAPA DILARANG SEKOLAH DI BADUY ?

2008-11-25T23:41:00.001-08:00

“Kusabab dilarang sakola, lamun sakola bisa jadi pinter, lamun pinter bisa minteran batur. Contona kiwari nagara urang keur acak, eta anu nyieun acak, jalma anu palalinter”

Pada saat saya duduk di sudut ruangan salah satu rumah warga di perkampungan Baduy Luar, ditemani secangkir kopi suguhan tuan rumah, tampak tiga wajah polos setengah baya yang seksama memperhatikan gerak-gerik tamunya. Dari obrolan panjang yang diiringi rinai gerimis, sebuah pernyataan muncul dan mengingatkan saya pada banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat kita yang sangat plural. Yaitu ketika sebuah pertanyaan dilontarkan : “mengapa adat melarang warganya sekolah?”

Jawaban sederhana dari salah seorang diantaranya adalah “Kusabab dilarang sakola, lamun sakola bisa jadi pinter, lamun pinter bisa minteran batur. Contona kiwari nagara urang keur acak, eta anu nyieun acak, jalma anu palalinter.” Artinya “yang menyebabkan adat melarang warganya bersekolah, jika sekolah maka ia bisa pintar, jika pintar, ia dapat membodohi/menipu orang lain. Contohnya saat ini negara kita sedang kacau, hal ini disebabkan oleh mereka yang pintar.” Mereka memilih bodoh, jika harus dihadapkan pada adanya kemungkinan untuk menipu orang lain.

Terlepas dari kesalahan cara berfikir serta apakah pada awalnya (dalam sejarahnya) pimpinan komunitas sosial yang tinggal di pegunungan Kendeng ini menggunakan salah satu teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Machievelli (yang mengatakan bahwa untuk melanggengkan kekuasaannya, maka seorang pemimpin harus melakukan proses pembodohan terhadap rakyatnya) atau tidak, sangat tampak bahwa mereka mampu menggunakan logika kodratinya dalam menerjemahkan sebuah fenomena aktual yang terjadi di bumi Nusantara ini.

Dalam konteks kekinian, tampaknya kita patut bercermin kepada prinsip hidup mereka: jujur, dengan falsafah hidupnya yang populer “lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung,” yang artinya : “panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung.” Sebab tatkana seorang anak beranjak dewasa, ia sudah dibekali sebuah ‘wasiat’ oleh orangtua atau tokoh adat setempat. Wasiat itu antara lain : “hirup eta kudu tutulung kanu butuh; tatalang kanu susah; mere kanu teu boga; nganteur kanu sieun; nyaanganan kanu poekeun” (hidup itu harus memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan; meminjamkan kepada kepada yang tertimpa musibah; memberi kepada yang tidak punya; mengantar orang yang ketakutan; dan memberi penerangan kepada orang yang kegelapan).

Lebih jauh Sultan Banten (saat itu dikenal dengan nama Tubagus Buang atau Ratu Wakil-420 tahun silam) pernah mengamanatkan sesuatu kepada masyarakat Baduy (luar dan dalam) melalui seorang Puun Lanting : “ulah gedug kalinduan, ulah rigrig kaanginan, ulah limpas kacaahan. Lamun henteu, matak puhpul kapangaruhan, matak teu awet juritan, matak tambur kamenakan, matak sangar kanagara; leutik pangarahna, leutik pangaruhna kana ngabangun nagara.....” (jangan takut pada tantangan, jangan goyah diterpa angin, jangan terbawa arus. Jika tidak, akan hapus terpengaruh, akan tidak lama bertahan, akan sirna kesenggangan, akan merusak tatanan negara; kecil pengaruhnya dalam proses pembangunan bangsa).

Seorang pengikut tradisi Weberian (Peter L. Berger) dalam bukunya Pikiran Kembara Modernisasi dan Kesadaran Manusia, bersama Brigitte Berger dan Hansfried Kellner menyatakan bahwa akibat adanya modernisasi, manusia (di negara dunia ketiga khususnya) hanya dapat memfungsikan sistem norma (termasuk norma agama) sebagai simbol-simbol belaka). Nilai-nilai kemanusiaan sudah terreduksi oleh modernisasi itu sendiri. Padahal modern justru akan menciptakan kondisi dimana manusia menjadi terasing di lingkungannya sendiri. Manusia hanya dapat dikontrol melalui approach security (pendekatan keamanan). Sebab tidak ada lagi kesadaran kemanusiaannya.

Terjebak Simbol

Ungkapan tersebut tampaknya sangat relevan jika kita coba ilustrasikan melalui kondisi obyektif yang terjadi di tanah air saat ini, khususnya di Banten. Dengan hadirnya paradigma baru (era otonomi daerah), kita justru sudah terjebak dalam mengejawantahkan semua itu. Padahal identitas “agamis, historis, patriotis atau motto masing-masing daerah seperti : “Serang Bertaqwa”, “Lebak Bertauhid” atau “Pandeglang Berkah” (dulu Betah melalui Perda nomor 22 tahun 2001) yang dapat kita lihat dengan mudah di berbagai lokasi strategis. Namun sayang, tampaknya motto-motto tersebut hanya sebatas simbol dan tak lebih dari sekedar jargon-jargon yang tampak seperti ‘gunung es’ yang didasarnya tidak kokoh.

Sebut saja fenomena SADIGO (salah sedikit, golok) yang menggejala di berbagai daerah dan menambah perbendaharaan social problem dewasa ini. Hanya karena masalah sepele dan belum jelas ujung pangkal permasalahannya, orang demikian mudah orang melakukan tindakan kekerasan, bahkan dengan tega menghabisi nyawa sesamanya. Pada tiap kasus curanmor yang pelakunya tertangkap massa misalnya, maka dapat dipastikan bahwa pelaku akan berakhir dengan ‘tinggal nama’. Aparat kepolisian yang kebetulan berada di TKP pun hanya dapat menyaksikan sebuah peristiwa (tak ada bedanya dengan kisah masyarakat Barbar pada jaman pra-sejarah), dan ia tidak dapat berbuat apa-apa.

Nilai-nilai kemanusiaan, norma hukum (positif) dan norma agama yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, justru sudah dinodai oleh kesalahan yang teramat fatal tentang cara berfikir dan bertindak dalam proses ‘pencarian’ dan memperjuangkan kebenaran (yang pada dasarnya kebenaran tersebut masih sangat relatif). Tampaknya kita memang sudah asing bahkan tidak mengenal lagi istilah humanization (memanusiakan manusia). Tidak ada lagi tenggang rasa dan toleransi (menghargai) pendapat orang lain yang dalam agama Islam, perbedaan pendapat justru merupakan sebuah rahmat yang tak ternilai harganya (di mata Allah). Yang ada adalah “peradaban yang tak beradab”.

Sebuah Kepercayaan

Dalam konteks kekinian, lagi-lagi pendapat Berger dkk di atas bisa kita pakai. Tampaknya approach security benar-benar harus dilakukan, meskipun ada yang harus dikorbankan. Sebab kesadaran kemanusiaan kita sudah tidak ada lagi. Apa yang dikemukakan Cak Nur (cendekiawan Muslim) dengan konsep dasar yang dicita-citakan, yaitu masyarakat madani, harus berhadapan dengan kenyataan. Namun sayang, kondisi riil yang ada di jajaran aparat penegak hukum saat ini justru sangat memprihatinkan dan kita belum dapat banyak berharap.

Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sudah semakin pudar dan terkikis. Disini lah kita dapat melihat betapa mahalnya sebuah kepercayaan. Belum lagi polemik yang terjadi di internal organisasi kepolisian itu sendiri yang kian hari semakin meruncing. Salah satu dampak dari kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid dengan pemberhentian Kapolri Jenderal Suroyo Bimantoro. Situasi ini jelas menempatkan aparat kepolisian pada posisi yang sulit. Untuk membangun citra yang sudah sedemikian rusak, maka celah yang harus dimanfaatkan oleh Jenderal Bimantoro beserta jajarannya saat ini, pada dasarnya sangat terbuka. Salah satu proses penyelesaian kasus Tommy Soeharto dan atau Ibrahim yang begitu meresahkan rakyat. Disinilah ujian berat dan menjadi salah satu penentu dalam memulihkan kepercayaan masyarakat.

Kembali pada pembahasan awal, bahwa ungkapan yang hanya menggunakan logika kodrati, warga Baduy serta tinjauan kritis Berger dkk di atas, menunjukkan adanya korelasi dengan kondisi obyektif di masyarakat kita saat ini. Memang, keterpurukan yang dialami oleh bangsa ini justru lebih disebabkan oleh orang-orang pintar dengan ambisi pribadi (minimal kelompoknya) masing-masing. Sikap primordialis yang seharusnya diterapkan pada tataran tertentu, justru lebih dikedepankan diatas kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara.

Segingga tidak heran jika banyak terdengar upaya-upaya yang dilakukan demi kepentingan pribadi tanpa nurani dengan mengatasnamakan rakyat. Imbasnya dari waktu ke waktu jumlah masyarakat yang termarginalkan/tertindas/terpinggirkan/teraniaya, atau dalam terminologi Islam disebut masyarakat mustadz’afin semakin bertambah. Sementara kita semua sadar bahwa do’a orang-orang mustadz’afin atau tertindas akan sangat didengar Tuhan, sebuah keniscayaan.

Setumpuk kasus penindasan yang dilakukan oleh orang ‘pintar’ (tapi sayang tak bermoral), masih segar dalam benak kita. Dari mulai kasus manipulasi dokumen tanah masyarakat desa, kasus penggelapan dana KUT, sampai pada kasus berskala nasional seperti kasus Bulog dan sebagainya. Jika hal ini terus menerus berlanjut, (sebagai bahan renungan) tidak tertutup kemungkinan adanya sebuah gerakan yang dilakukan masyarakat tertindas saat ini, yang saya istilahkan sebagai revolusi yang dilakukan oleh rakyat mustadz’afin dapat terjadi. Permasalahannya hanya terletak pada perputaran waktu saja. Wallahu’alam bissawab.

MENCARI JATIDIRI BANTEN (Sebuah Autokritik)

2008-11-25T21:01:00.000-08:00

’’….. Pulo jawa ieu aya aturanana, nyanghulu ka Jungkulan, nunjang ka Balangbangan. Di Jungkulan ngarana Sangiang Sirah, di Balangbangan Sangaiang Dampal. Ti sanghiang Sirah ka Sanghiang Dampal eta aya bokongna, ngarana Gunung Kendeng. ‘’

Sebuah ide yang tentu mulia ketika Dinas Pendidikan Provinsi Banten bekerjasama denga STAIN SMHB menggelar Seminar Sejarah dan Kebudayaan Banten beberapa waktu yang lalu di Hotel Mahadria Serang. Ide tersebut merupakan sebuah keinginan untuk memformulasikan dalam rangka mentransformasikan nilai-nilai kesejarahan dan kebudayaan Banten. Sehingga dapat menjadi semacam identitas yang melekat pada setiap individu masyarakat Banten. Sayangnya kegiatan yang berlangsung dua hari itu tidak (belum) melahirkan suatu rumusan apapun yang dapat direkomendasikan bagi pemerintah untuk dijadikan suatu landasan (platform) dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan.

Ide tersebut tentu memerlukan suatu proses dialektika yang panjang, mendalam dan membutuhkan energi yang sangat besar. Sebab yang harus dilakukan terlebih dahulu melakukan inventarisasi nilai-nilai kesejarahan dan kebudayaan yang bersangkutan di berbagai sudut wilayah Banten. Yang positif bagi pengembangan dan pembangunan potensi sumber daya manusia Banten. Proses inventarisasi itu sendiri tidak boleh dilakukan sepenggal-sepenggal. Ia harus mencakup seluruh fase atau tonggak yang menjadi catatan sejarah Banten, mulai dari masa pra sejarah, masa Hindu, jaman keemasan Islam, sampai dengan lahirnya Provinsi Banten.

Hal ini perlu dilakukan agar formulasi nilai-nilai kesejarahan dan kebudayaan yang akan ditransformasikan benar-benar menjadi representasi dari nilai-nilai positif yang pernah hidup dan sedang berkembang di bumi Banten secara utuh (komprehensif). Sehingga akan menjadi suatu kekuatan yang mampu membendung dan mengeliminir ekses negatif yang dapat muncul dari modernisasi.

Terjebak Simbol-simbol

Seorang pengikut tradisi Webberian, Peter L. Berger berpendapat dalam bukunyam Modernisasi danKesadaran Manusia, bersama Brigitte Berger dan Hansfried Kellner, bahwa akibat adanya modernisasi, manusia (di negara dunia ketiga khususnya) hanya dapat memfungsikan sistem norma sebagai simbol-simbol belaka. Nilai-nilai kemanusiaan sudah tereduksi oleh modernisasi itu sendiri. Manusia hanya dapat dikontrol melalui approach security (pendekatan keamanan). Tidak ada lagi kesadaran kemanusiaanya.

Dari hasil pemikiran Berger nampak terdapat relevansi dengan peradaban manusia di Banten saat ini. Dimana kita sering terjebak pada romantisme sejarah dan sangat gandrung dengan simbol-simbol belaka. Akan tetapi kita harus sportif mengacungkan jempol kepada saudara kita yang ada di Desa Kanekes (Masyarakat Baduy) yang mau tidak mau juga harus berhadapan dengan kenyataan di atas. Namun dengan luar biasa mereka mampu mengeliminir masalah tersebut. Nilai dan norma yang ada dalam masyarakat merupakan sebuah kontrol utama pola perilaku anggota masyarakatnya. Mereka mampu menyatukan diri dengan lingkungannya.

Terlepas dari keabsahannya, agama Sunda Wiwitan nampaknya menjadi benteng yang cukup kokoh bagi mereka dalam menghadapi gencarnya kampanye yang dilakukan oleh negara-negara maju. Harga manusia tidak pernah mereka samakan dengan makhluk lain. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini istilah ‘memanusiakan manusia’ sudah semakin termarginalkan oleh hawa nafsu duniawi. Pernyataan itu dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa sampai saat ini belum pernah terjadi tindak kriminal atau pidana yang bisa mengancam jiwa orang lain. Padahal kita juga bisa lihat dengan mata kepala sendiri bahwa di pinggang setiap laki-laki warga Baduy senantiasa dilengkapi dengan sebilah golok (nyoren golok). Inilah salah satu serpihan kebudayaan yang patut kita teladani.

Dalam perkembangan selanjutnya kita juga mengenal istilah post-modernisme. Di negara-negara maju, yang lengkap dengan berbagai atributnya, saat ini justru sudah menginterpretasikan post-modernisme sebagai suatu orientasi kembali kepada alam (back to nature). Dalam perkembangan teknologi pertanian misalnya, negara maju (misalnya Jepang) sudah mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, mereka tidak lagi menggunakan pupuk pabrikan seperti urea, KCL, TSP serta jenis pupuk an-organik lainnya yang pada dasarnya justru akan menurunkan tingkat kesuburan tanah. Pupuk yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Jepang, sudah beberapa tahun terakhir berorientasi pada pemanfaatan sampah yang diolah menjadi humus.

Nampaknya apa yang dilakukan oleh masyarakat Baduy dalam menggarap lahan pertaniannya yang senantiasa menolak menggunakan pupuk dengan unsur kimiawi, patut kita jadikan cermin dalam kaitannya dengan upaya pelestarian lingkungan alam. Mengingat pencemaran lingkungan hidup dewasa ini sudah sangat memprihatinkan dan mengglobal.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang rela mengedepankan kejujuran dan kearifan untuk melakukan hal yang membutuhkan energi yang sangat besar itu ? Sebab akan sangat mustahil apabila misalnya hal itu dilakukan oleh pemerintah semata. Untuk menghindari krisis identitas di Banten, tentu kita memerlukan strategi kebudayaan yang menjadi tanggung jawab para pelaku (stake holders). Seorang arkeolog Banten, DR. Moh. Ali Fadillah telah menyodorkan alternatif ‘alat’ yang disebutnya Trisula, yakni kita harus membangun kesadaran, mengedepankan kehidupan kolektif dan berusaha meningkatkan kreatifitas.

Local Wisdom

Kearifan yang harus dibangun untuk menggali/melacak/menemukan kembali nilai-nilai transformatif dari masa lalu Banten yang sangat penting bagi sustainable human development di Banten menurut hemat penulis harus dimulai dengan menginventarisir nilai-nilai yang bersumber dari local wisdom. Seperti dimaklumi bersama bahwa sedemikian prulalnya nilai-nilai yang menjadi akar kesejarahan dan kebudayaan – di berbagai wilayah Provinsi Banten. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dapat dipastikan subyektivitas yang akan mengemuka.

Pemikiran di atas merupakan suatu autokritik penulis yang diawali dari kecenderungan yang berkembang bahwa seakan-akan akar kesejarahan dan kebudayaan Banten lebih bersumber dari masa kesultanan. Dimana pada fase itu Banten berada pada puncak kejayaannya yang sangat kental dengan nuansa Islami. Padahal fakta membuktikan, sebelum Islam tersebar di bumi Banten, telah hidup sebuah peradaban manusia yang tidak bisa kita tutup-tutupi.

Sebagai contoh sederhana, sesepuh Baduy pernah mengungkapkan sebuah aturan yang diakuinya ada salahnya dan ada benarnya (salahnya tak ada kitab atau bukunya, kebenarannya adalah terdapat riwayatnya) ’’….. Pulo jawa ieu aya aturanana, nyanghulu ka Jungkulan, nunjang ka Balangbangan. Di Jungkulan ngarana Sangiang Sirah, di Balangbangan Sangaiang Dampal. Ti sanghiang Sirah ka Sanghiang Dampal eta aya bokongna, ngarana Gunung Kendeng. ‘’ Sudahkah kita mencoba menelusuri makna di balik fakta-fakta itu ? Peradaban manusia seperti apa sesungguhnya yang pernah hidup saat patung Ganesha di Ujung Kulon itu ada ? Ketika birokrat dan teknokrat stagnan, saatnya budayawan bangun dari mimpi. Maka mari kita mulai dengan kejujuran dan kearifan. Wallahu’alam.*

KOMUNITAS ADAT

2008-11-25T20:37:00.000-08:00

Dari rangkaian kegiatan Dialog Budaya Komunitas Adat di Makassar (24 s.d 26/07), yang dihadiri oleh para budayawan, komunitas adat se-Nusantara, unsur pemerintah, akademisi dan LSM, terdapat beberapa pointers yang menarik untuk dikaji. Dimana Komunitas Adat merupakan suatu kategori kesatuan sosial budaya yang memiliki sistem sosial, sistem kepemimpinan, sistem matapencarian, sistem keyakinan dan ciri-ciri khas lain yang menjadi identitas diri kesatuan sosial budaya itu sendiri.

Komunitas adat ada jauh sebelum Negara Indonesia berdiri, namun hingga kini pengakuan atas keberadaan mereka masih bersifat tidak langsung dan implisit sebagaimana terkandung dalam pasal 18 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Keberadaan dan pengembangan komunitas adat sebagai sebuah entitas budaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya dijamin oleh Pasal 32 UUD 1945 ayat (1) tentang Kebudayaan Nasional yang berbunyi : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Walaupun hak kebebasan berserikat dan berkumpul telah dijamin dengan tegas dan jelas dalam UUD 1945, namun keberadaan komunitas adat di daerah-daerah baru dapat diakui jika telah mempunyai legal standing berupa Peraturan Daerah tentang Komunitas Adat. Dalam hal ini Komunitas Adat Baduy sudah maju selangkah dengan adanya Perda Kabupaten Lebak Nomor 32 tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, serta Perdes Kanekes Nomor 1 tahun 2007 tentang Saba Budaya dan Perlindungan Komunitas Adat Tatar Kanekes (Baduy) yang disahkan 15 Juli lalu.

Namun demikian beberapa UU atau regulasi yang telah ada (agrarian dan kehutanan) tidak mengakomodasi keberadaan komunitas adat seperti terlihat pada posisi hukum hak ulayat mereka yang masih lemah.

Dalam dinamika kehidupannya, komunitas adat mengembangkan hubungan yang harmonis dengan lingkungan melalui pengembangan kearifan-kearifan lokal dan sistem nilai budaya yang dekat dengan alam.

Untuk melestarikan kearifan lingkungan dan nilai-nilai budaya luhur komunitas adat diperlukan pemahaman, pendekatan cara dan metode pemberdayaan dan pelestarian yang sesuai dengan kerangka dan cita-cita kesatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Kendala umum dalam pemberdayaan komunitas adat sebagai salah satu pelestarian kearifan lingkungan dan nilai budaya adalah belum adanya program / strategi kebudayaan yang bisa mengakomodasi rencana jangka panjang.

Pemberdayaan komunitas adat dan pelestarian kearifan lingkungan dan nilai budaya luhur terkait erat dengan komitment dan mentalitas kekuatan yang terlibat, yakni Negara, pemilik modal, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas adat yang bersangkutan.

Dalam konteks kekinian, Komunitas adat pada dasarnya juga berada pada dua kutub nilai budaya, yaitu nilai budaya tradisional dan kontemporer. Keduanya bukanlah entitas yang bertentangan dan dalam aktualisasinya diperlukan reinterpretasi agar tidak bertentangan dengan setting / lingkungan baru.

Sebagian komunitas adat merupakan kesatuan sosial yang masih patuh terhadap aturan warisan leluhur, sehingga tetap eksis bersama lembaga adat yang berfungsi sebagai sarana penguatan, pengawasan dan kontrol sosial. Persoalannya, sampai kapan mereka mampu bertahan ?

Seiring dengan era informasi dan komunikasi dewasa ini, beberapa komunitas adat berupaya membuka diri. Sayangnya arus (kebudayaan) dari luar banyak yang berbenturan dengan tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun. Banyak yang kemudian goyah atau bahkan memudar dan punah.

Hal lainnya adalah keberadaan agama komunitas adat sangat beragam; sebagian merupakan agama asli yang belum atau sedikit sekali terpengaruh oleh agama-agama yang diakui Negara, sebagian merupakan agama asli yang telah menyerap unsur-unsur tertentu dari agama-agama yang diakui Negara. Ada juga yang telah memeluk salah satu agama yang diakui Negara.

Agama komunitas adat mengandung nilai-nilai budaya lokal yang berfungsi sebagai acuan bagi eksistensi dan keberlangsungan hidup dan identitas diri komunitas adat yang bersangkutan. Namun demikian agama komunitas adat belum mendapat pengakuan formal dari Negara, kecuali pengakuan-pengakuan tidak langsung terhadap masyarakat hukum adat yang ciri-cirinya tidak banyak berbeda dengan ciri-ciri komunitas adat.

Harapan

Atas berbagai persoalan yang telah disebutkan di atas, perlu redefinisi istilah-istilah yang digunakan agar perbedaan dan penggunaannya menjadi jelas, seperti istilah komunitas adat, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, komunitas adat terpencil dan lain-lain. Disamping itu perlu dilakukan revisi terhadap UU dan sejumlah Perda yang terkait dengan keberadaan mereka.

Pemberdayaan komunitas adat sebagai salah satu unsur yang memperkaya kemajemukan masyarakat Indonesia dan khasanah budaya bangsa perlu dilakukan dalam prinsip peran-serta, kesetaraan dan keadilan.

Pelestarian nilai-nilai budaya adalah tanggung jawab bersama, karena itu perlu dilakukan pendidikan tentang nilai budaya sejak dini, disertai dengan peningkatan kemampuan para pelaksana di pemerintahan dan dukungan bagi komunitas adat sebagai pemilik nilai budaya tersebut.

Pembentukan lembaga adat di daerah-daerah tertentu perlu dilakukan sebagai wujud keberadaan komunitas adat dan sebagai wujud pengakuan Negara terhadap mereka. Obyek-obyek wisata yang merupakan produk budaya komunitas adat harus dijaga keasliannya agar memberi manfaat bagi mereka dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Komunitas adat juga merupakan penyangga jatidiri kesatuan sosial dan budaya setempat serta merupakan pewaris aktif nilai-nilai budaya luhur sebagai sumber inspirasi bagi inovasi dan pengembangan kemajuan budaya nasional.

Warga Negara Indonesia yang menghargai kemajemukan seharusnya mengenal, memahami dan menghormati kebudayaannya sendiri dan kebudayaan komunitas lain di sekitarnya. Oleh karena itu perlu segera didirikan pusat-pusat data dan informasi tentang komunitas dan kebudayaannya sebagai sumber acuan berperilaku bagi masyarakat, terutama bagi para generasi muda agar kebudayaan yang mereka kembangkan tidak tercabut dari akarnya.

Keberadaan agama-agama komunitas adat perlu dihormati, diakui dan diapresiasi sebagai wujud pengakuan terhadap kemajemukan dan sekaligus sebagai wujud pengakuan Negara terhadap HAM di bidang kebebasan beragama. Agama komunitas adat berhak untuk berkembang selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi, tidak menimbulkan konflik atau merusak kerukunan umat beragama dan disintegrasi bangsa.

Agama-agama komunitas adat juga perlu dikaji secara ilmiah, khususnya dalam upaya menemukan, menganalisa dan merevitalisasi nilai-nilai budaya unggul yang terkandung di dalamnya. Keberadaan agama-agama komunitas adat perlu diakui sama seperti agama-agama lain yang telah diakui oleh Negara.