“BIARKAN RAKYAT SEHAT”

Negara harus bebaskan biaya pendidikan

Negara harus bebaskan biaya kesehatan……

Oleh karena itu biarkan kami sehat

Agar mampu menjaga kedaulatan di tanah air ini.

Negara harus seperti itu....

Kalau tidak, bubarkan saja. (Iwan Fals dalam album 50:50).

Kebetulan hari ini (12 Nopember) ditetapkan pemerintah sebagai Hari Kesehatan Nasional. Konsepsi Paradigma Sehat kembali menjadi pembicaraan hangat para pihak. Tak mau ketinggalan, sejak dua tahun lalu Pemda Pandeglang bahkan turut mencanangkan program ”Pandeglang Sehat 2010”, dua tahun lebih lama dibandingkan dengan niatan mulia pemprov dengan ”Banten Sehat 2008”nya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah akankah hal itu terwujud?

Idealnya negara memang harus mampu membebaskan biaya kesehatan untuk menjawab rendahnya kemampuan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan yang baik di negeri ini. Namun sayang, sederet bait syair lagu Iwan Fals di atas dibuat dan dinyanyikan dalam bingkai ’negara imposible’.

Sejumlah program yang digulirkan pemerintah untuk menjadikan rakyat Indonesia sehat telah diluncurkan, diantaranya adalah JPS-BK (Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan), yang turunannya berbentuk Askeskin (Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin). Akan tetapi, dengan sekedar memegang kartu Askeskin saja, si miskin tidak begitu saja mendapat kemudahan, apalagi untuk mendapatkan pelayanan yang prima secara gratis. Sebab fakta di lapangan menunjukkan bahwa tetap saja ada sejumlah persoalan bisa diselesaikan hanya dengan uang yang menjadi beban rakyat miskin dalam keadaan gering itu. Sehingga tidak heran ada pihak yang menengarai bahwa program Askeskin adalah semu dan lebih dijadikan komoditas politik yang berkesan populis.

Bisa dilihat dengan kasat mata kondisi sarana dan prasarana rumah sakit umum Pandeglang yang sangat memprihatinkan. Kapasitas ruangan terbatas, kumuh, sumpek, kotor yang disertai aroma septictank yang menyengat karena sudah lama tidak dikuras, obat-obatan terbatas, ditambah lagi dengan perilaku masyarakat yang kesadaran hidup bersihnya masih sangat rendah. Sisa makanan beserta kemasannya (mulai dari daun pisang, upih-pelepah pinang), plastik, minuman, puntung rokok berserakan di hampir setiap sudut ruangan rumah sakit yang berminggu-minggu menumpuk tidak dibersihkan.

Bahkan pada satu malam tampak seorang dokter tersengal-sengal sesak nafas mencium kepulan asap rokok penunggu pasien di sekitar instalasi bedah saat ia menunaikan tugas memeriksa pasiennya. Sejumlah pasien nampak di lorong-lorong yang kotor menjadi pemandangan yang biasa terjadi. Jadi, lengkaplah sudah persoalan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandeglang yang -menurut pengakuan si dokter tadi - merupakan rumah sakit terparah dibandingkan dengan rumah sakit daerah lain yang pernah menjadi tempat tugasnya, di luar pulau jawa sekalipun.

Paradigma Sakit

Penulis berasumsi, siapapun yang memimpin RSUD Pandeglang tak akan mampu berbuat banyak dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal jika regulasinya tetap seperti sekarang. Di antara persoalannya adalah masih sangat terbatasnya alokasi anggaran dari pemerintah untuk menutupi kebutuhan biaya operasional. Padahal PAD Pandeglang sekitar 30% diantaranya bersumber dari retribusi kesehatan, sejak 15 Februari 2002 melalui Perda Nomor 16 tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan. Tidak tanggung-tanggung kenaikannya mencapai 300%, biaya pendaftaran di Puskesmas yang dulu dari Rp.500 naik menjadi Rp.2000. Itupun belum termasuk tindakan medis, artinya pengguna jasa hanya mendapatkan pemeriksaan, suntikan bila diperlukan dan obat. Belum lagi ketika harus ada tindakan medis, maka minimal Rp.5000 harus dikeluarkan si pasien.

Persoalan tidak berhenti disitu, dana sebesar Rp.2000/pengunjung itu semuanya harus langsung disetorkan petugas Puskesmas ke kas daerah bada bulan berjalan melalui dinas kesehatan untuk mendongkrak PAD. Sedangkan jatah untuk biaya operasional puskesmas dikembalikan dua atau tiga bulan kemudian sebesar Rp.500. Sehingga untuk menutupi biaya operasional yang besifat mendesak pada bulan berjalan, pihak puskesmas harus mencari alternatif solusi sendiri. Seandainya tidak ada program JPS BK dari pemerintah pusat, dapat diprediksi, puskesmas-puskesmas di Kabupaten Pandeglang akan mati suri. Sebab dari dana itulah pihak pengelola puskesmas bisa menutupi kebutuhan operasional pada bulan berjalan.

Kegelian terakhir adalah adanya penekanan dari pemda untuk memberikan target kepada seluruh puskesmas dalam perolehan kunjungan tiap tahunnya. Padahal dalam konteks paradigma sehat, logika yang dipakai adalah ’jika kunjungan masyarakat ke puskesmas semakin rendah, maka hal itu merupakan salah satu indikator telah terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat’. Di Pandeglang justru menggunakan logika terbalik, yakni menggunakan paradigma sakit; ’jika kunjungan masyarakat ke puskesmas semakin tinggi, maka hal itu merupakan salah satu indikator keberhasilan dinkes dalam mendongkrak PAD Pandeglang’.

Jadi sungguh sangat memprihatinkan, rakyat miskin yang sedang sakit ternyata merupakan pihak yang paling besar memberikan andil dalam perolehan PAD. Sebab hanya orang miskin yang sakit saja lah yang menggunakan jasa layanan kesehatan Puskesman. Sedangkan masyarakat yang tingkat ekonominya menengah keatas, dipastikan enggan menggunakan jasa kesehatan di puskesmas. Ia akan memilih berkunjung ke dokter, mantri yang membuka praktek di rumahnya atau ke rumah sakit yang besar, mahal, pelayanannya optimal, yang tentu saja tidak ada di luar Pandeglang.

Perilaku Kotor

Alternatif menggunakan out sourching melalui jasa cleaning service dari pihak ketiga (swasta) sebagaimana dilakukan rumah sakit lain (termasuk rumah sakit pemerintah), sesungguhnya akan mampu menanggulangi persoalan kebersihan di lingkungan rumah sakit. Sebab masyarakat datang ke rumah sakit bertujuan untuk sehat, bukan tambah sakit. Hal ini juga sekaligus akan mendidik masyarakat untuk berperilaku bersih. Setidaknya warga akan introspeksi diri dan tidak seenaknya membuang sampah atau meludah, jika melihat lantai rumah sakit bersih, saluran air bersih, dan tidak menghirup aroma septic tank.

Keluhan pengelola pihak rumah sakit mengenai keterbatasan dana untuk menggunakan jasa pemelihara kebersihan dari pihak swasta sangatlah kontra logika dengan capaian retribusi bidang kesehatan dalam mendongkrak PAD. Dalam hal ini tentu niatan baik dan mulia dari kepala daerah menjadi kunci utama yang dinantikan dalam pemenuhan kebutuhan rakyat yang sakit itu, dibandingkan dengan sekedar merencanakan menggratiskan biaya pernikahan yang jelas-jelas si calon pengantin memiliki rencana untuk berumah tangga dan tentu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sebab orang miskin yang sakit dipastikan tidak memiliki niat/rencana untuk sakit.

Kini saatnya orang miskin yang sedang sakit jadi sehat. Supaya mimpi Pandeglang Sehat 2010 tidak menjadi isapan jempol belaka, segera fungsikan gedung rumah sakit baru (lebih mirip kampus gedung sekolah ketimbang rumah sakit) yang kini sudah mulai nampak lapuk dan kusam di bilangan Cipacung itu, agar tidak didahului diisi oleh uka-uka, dedemit dan sejenisnya. Tetapi tentu kita harus ingat, sudahkan gedung tersebut dilengkapi dengan tempat pembuangan limbah yang terpisah dengan septic tank? Bagaimana dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya? Rakyat tentu berhak mempertanyakan hasil analisa mengenai dampak lingkungan sosial (amdalsos)nya.

“Sipil Melawan Korupsi”

”Ghandi yang dicari yang ada komedi

Revolusi dinanti yang datang Azhari

Lembaga berdiri berselimut korupsi

Wibawa menjadi alat melindungi diri

Pendidikan adalah anak tiri yang kesepian

Agama sebagai topeng yang menjijikkan

Kemiskinan merajalela yang kaya makin rakus saja

Hukum dan kesehatan diperjual belikan

Kesaksian tergusur oleh kepentingan ngawur

Pemerintah keasikan berpolitik

Partai politik sibuk menuhankan uang

Ada rakyat yang lapar, makan daun dan arang........”

(Iwan Fals dalam album 50:50).

Konvensi PBB dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi (United Nation Convention Against Corruption – UNCAC) yang diratifikasi oleh 104 negara serta 36 negara penandatangan konvensi kembali didiskusikan di Nusa Dua – Bali, 28 Januari hingga 1 Februari 2008 dan mendapat perhatian dari setidaknya 140 negara. Konferensi ini merupakan kegiatan kedua setelah konferensi serupa yang dilaksanakan di Jordania 10 s.d 14 Desember 2006. Agenda kegiatan yang menyita perhatian dari berbagai belahan dunia ini setidaknya menindaklanjuti empat persoalan, yakni mendiskusikan mekanisme dan mereview kembali konvensi dan implementasinya di masing-masing negara peserta; mendiskusikan inisiatif recovery aset atau pelacakan asset yang dikorupsi baik di dalam maupun luar negeri; bantuan teknis/asistensi kebutuhan negara-negara dalam pengambilalihan asset yang dikorupsi; dan issu korupsi pelayan publik di lembaga-lembaga internasional.

Bagaimanapun, konferensi ini merupakan pesan moral sekaligus support bagi pemerintah Indonesia khususnya sebagai tuan rumah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pemerintah diharapkan memiliki inisiatif untuk menyelamatkan asset negara dari para koruptor. Tentu saja dalam hal ini pemerintah Indonesia mendapat support yang luar biasa dari institusi dunia dan negara-negara yang turut menandatangani konvensi ini.

Namun demikian agenda konferensi pemberantasan korupsi ini nampaknya masih menjadi agenda elit di Indonesia. Sedangkan komponen lain (civil society & private sector) belum mendapatka tempat yang proporsional. Oleh karenanya perhatian yang diberikan oleh masyarakat sipil (civil society) dan LSM (non government organization) menjadi suatu kebutuhan. Sehingga 24 s.d 26 Januri yang lalu, Partnership, Indonesia Corruption Watch - ICW dan Transparency International Indonesia – TII, mengambil inisiatif melakukan Konferensi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Sanur Paradise Plaza Hotel menyongsong pertemuan UNCAC tersebut.

Acara yang dihadiri oleh 200 peserta ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat sipil, mulai dari akademisi, aktivis LSM, budayawan, pengamat dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam diskusi panel yang berjalan secara maraton hadir tokoh-tokoh LSM seperti Mohamad Sobary (Partnership) sekaligus bertindan sebagai keynote speaker, Vedi R. Hadiz (National University of Singapore), Teten Masduki (ICW), Rizal Malik (TII), Joko Susilo (Anggota DPR-RI), Bambang Widjojanto (Partnership), Marsekal Lubis (Dephan) dan sejumlah tokoh lainnya baik dalam dan luar negeri.

Vedi misalnya, sebenarnya memberikan apresiasi terhadap terbentuknya lembaga-lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK, KPPU dan Timtastipikor yang dibentuk pemerintah pasca reformasi. Namun faktanya lembaga antikorupsi itu dipandang tak mampu berbuat maksimal untuk membersihkan negeri ini dari tikus-tikus pengeruk uang negara. “Kita ini sudah dibuai oleh cahaya palsu” tukasnya. Penyebabnya menurut Vedi, pendekar hukum macam KPK dan Kejaksaan tak tahan oleh tekanan kekuatan Orde Baru. Dia mengakui, KPK dan Kejaksaan telah berhasil menjebloskan salah seorang koruptor kakap macam Bob Hasan. Namun hal ini justru tak membuat takut koruptor lainnya, malah korupsi menyebar ke daerah seiring dengan proses desentralisasi.

Dimahfumi bersama bahwa korupsi di daerah tidak kalah gila dengan di pusat kekuasaan. Bahkan keadaannya sudah kronis dan endemik. Sehingga Vedi menyimpulkan bahwa proses transisi demokrasi di Indonesia telah gagal menekan korupsi.

Penyebab utama kerjadinya pembajakan lembaga-lembaga publik oleh figur-figur yang dibesarkan oleh Orde baru. Kelompok itulah menurut Vedi yang menolak penghapusan korupsi, tapi gaya dan penampilannya seperti pahlawan reformasi. Sebab bila ditelisik lebih jauh, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masih didominasi oleh sisa Orde Baru. Mereka memiliki semua kekuatan untuk menang, mulai dari uang, preman dan jaringan politik.

Situasi ini tentu membuat demokratisasi justru mendorong menguatnya perilaku korupsi. Sebab kemenangan di Pilkada misalnya harus dicapai melalui politik uang (money politics) dalam jumlah besar dan pemimpin yang terpilih akan lebih sibuk memikirkan kembalinya modal yang telah dikeluarkan ketimbang mengabdi kepada rakyatnya.

Peran Masyarakat Sipil

Penerapan demokratisasi di daerah meskipun hal yang ideal mengalami kegagalan, karena konteks sosial politik yang belum berubah. Kekuatan yang pada awalnya pro-reformasi pun akhirnya terjebak untuk berkompromi demi keuntungan kelompoknya.

Untuk melawan dominasi itu diperlukan pengorganisasian masyarakat sampai tingkat paling bawah. Bagaimana para tokoh reformis melakukan konsolidasi ulang. Sebab dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pasca reformasi korupsi di Indonesia malah berkembang biak. Situasi itu terlihat dari data yang dikeluarkan Trancparency International, dimana tahun 2005 Indonesia menempati urutan 137 dari 158 negara terkorup di dunia. Kemudian di tahun 2006 menduduki ranking 130 dari 163 negara dan ranking 143 dari 179 negara di tahun 2007, seperti yang dijelaskan Mohamad Sobary dari TII. Dalam prakteknya Sobary menilai banyak koruptor yang dibebaskan oleh hakim di peradilan. Karenanya ia mendorong agar ada pemeriksaan terhadap para hakim dalam melaksanakan tugasnya di peradilan konstitusi. Jika lembaga kehakimannya bersih, ia optimis Indonesia mampu menekan korupsi. Hal yang sama juga berlaku pada jaksa. Karena banyak para jaksa karena motivasi tertentu tidak all out atau bahkan sebaliknya, menggebu-gebu melakukan pengusutan perkara korupsi atas motivasi tertentu pula.

Persoalan korupsi di Indonesia tak ubahnya dengan ’benang kusut’. Oleh karenanya hemat penulis dibutuhkan setidaknya tiga hal pokok, (1) Memperbaiki sistem (2) Niatan baik dari lembaga pemerintahan – legislatif, eksekutif dan yudikatif (3) Peran serta masyarakat sipil dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

Ketiga kebutuhan tadi kiranya dapat dimulai dari upaya untuk melakukan penyadaran masyarakat sipil akan hak-haknya sehingga ia menjadi subjek (bukan pelaku penderita) dalam proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan salah satu rekomendasi dari Konferensi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang berkomitment untuk bahu-membahu melakukan pemberdayaan masyarakat sipil serta membangun jaringan yang lebih luas dan lintas daerah dalam upaya memberantas korupsi.

Dengan demikian diharapkan para pegiat NGO di daerah memiliki kekuatan ekstra dalam menyuarakan kepentingan publik yang kerap diabaikan. Sehingga sepotong bait lagu yang dilantunkan Iwan Fals sebagai wujud keprihatinannya terhadap carut-marutnya kondisi negeri ini dapat dibenahi secara bertahap. Amin.

SABA BUDAYA KANEKES

“Sedeng nagara bahan dibangun, bahan dirobah, bahan maju, ngan wiwitan mah kudu diteguhkeun, kudu dipatuhken. Nyaeta ngabaratapakeun, ngabaratanghikeun titipan ti Adam Tunggal….”

Atas asas kedaulatan, setiap masyarakar adat termasuk Tatar Kanekes (yang kemudian lebih popular dengan sebutan Baduy) dimungkinkan untuk membuat ketetapan Majelis Adat. Filosofi azas kedaulatan itu yakni, dimana ada wilayah - ada manusia, disitu pasti ada aturan yang mengikat. Alhasil, Minggu, 15 Juli 2007, Dainah, Jaro Pamarentah Desa Kanekes menandatangani Perdes Nomor 1 tahun 2007 tentang Saba Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy) disaksikan Ayah Mursid, dan sejumlah tokoh adat Baduy Dalam lainnya yang kharismatik.

Upaya para tokoh adat Baduy tersebut tentu tidaklah berlebihan. Sebab selama ini mereka sangat keberatan dengan istilah obyek wisata yang ditujukan kepadanya. Kesan yang muncul dari istilah ‘wisata’ adalah hiburan, tempat rekreasi yang berkonotasi masyarakat Baduy sebagai sebuah tontonan. Hal ini tentu tidaklah adil.

Lain halnya jika istilah ‘saba budaya’ yang digunakan. Dua kata tersebut mengandung makna yang sangat mendalam. Di samping bermakna sebagai suatu ajang untuk menjalin tali persaudaraan, menempatkan mereka sebagai subyek, sekaligus juga memberikan ruang kepada kedua pihak (pengunjung dan masyarakat Baduy) untuk saling menghormati, saling menghargai bahkan saling melindungi atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat setempat.

Hal prinsipil lain yang melatar belakangi lahirnya perdes tersebut adalah dampak yang ditimbulkan dari intensitas komunikasi dan interaksi yang terjadi antara pengunjung dengan masyarakat setempat, tidak jarang melahirkan persoalan-persoalan baru. Diantaranya pelanggaran adat yang dilakukan oleh pengunjung, baik yang tidak disengaja maupun pura-pura tidak tahu. Misalnya mengambil gambar/merekam di kawasan Urang Tangtu (masyarakat Baduy Dalam; Cikeusik, Cibeo dan Cikartawana), masuk tidak melalui pintu utama di Kaduketug, dan sebagainya yang sangat merisaukan para tohoh adat.

“….Sedeng nagara bahan dibangun, bahan dirobah, bahan maju, ngan wiwitan mah kudu diteguhkeun, kudu dipatuhken. Nyaeta ngabaratapakeun, ngabaratanghikeun titipan ti Adam Tunggal….” (sedangkan Negara akan dibangun, akan dirubah, akan maju, akan tetapi ‘Wiwitan’/aturan awal harus dipertahankan. Yaitu menghayati dan mengamalkan titipan dari Nabi Adam….). Potongan kalimat di atas terungkap dari mulut Jaro Nasinah (Jaro Tangtu di Kampung Cikeusik) sekitar tiga bulan yang lalu. Dengan pertimbangan itu, pata pemangku adat melakukan musyawarah dan meminta Jaro Pamarentah untuk segera membuat suatu peraturan yang diharapkan mampu mengeliminir berbagai pelanggaran adat yang dilakukan oleh pengunjung.

Dengan lahirnya Perdes Saba Budaya, kini tak ada lagi alasan bagi pengunjung untuk berkata tidak tahu ketika ia melakukan pelanggaran adat. Sebab semua aspek yang berhubungan dengan tata tertib bagi pengunjung, sudah lengkap tertuang.

Nyapuan

Pelanggaran atas pikukuh adat setempat sebenarnya merupakan beban besar bagi para tokoh adat. Sebab atas perbuatan tak terpuji tersebut mereka harus melakukan upacara yang disebut dengan Nyapuan. Dalam upacara Nyapuan mereka harus menyiapkan sejumlah persyaratan yang dikenal dengan istilah “keris sapucuk, boeh sabeulah, lembareun sabokor, duit sareal, keur upacara adat, sangkan ulah beban kana aturan adat, ngabersihan sacara batin.” (sebilah keris, sehelai kain kafan, seperangkat bahan untuk nyirih/makan sekapur sirih, uang se-real, untuk upacara adat, agar tidak menjadi beban adat, membersihkan kototan secara batiniah). Tentu perlengkapan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar.

Upacara Nyapuan setidak-tidaknya dilaksanakan setiap triwulan. Baik terdapat pelanggaran yang nampak secara lahiriah, maupun secara batiniah. Mereka meyakini bahwa jika tidak dilakukan permohonan ampunan atas pelanggaran pikukuh adat baik yang lahiriah maupun yang batin, baik yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun warga luar yang berkunjung, akan mendatangkan kemurkaan alam, kemurkaan Tuhan. Diawali dengan ‘ragrag lisan/pasrahnya’ Jaro Pamarentah yang merepresentasikan pihak yang melanggar atas kesalahan yang dilakukan kepada Baris Kolot di Panamping yang kemudian disampaikan kepada Jaro Tangtu dan Jaro Parawali yang disaksikan sejumlah tokoh adat lainnya dalam suasana yang khidmat.

Sejarah Baru

Keputusan Tangtu Tilu Jaro Tujuh yang dioperasionalisasikan oleh Jaro Pamarentah tersebut meliputi waktu kunjungan, tujuan, alur, pintu masuk, bentuk kunjungan, rute perjalanan, areal larangan, perbekalan dan perlengkapan yang tidak diperkenankan, retribusi, perangkat pelaksana sampai dengan sanksinya.

Perdes ini tentu merupakan lembaran sejarah baru dalam kehidupan komunitas adat Tatar Kanekes. Sebab selama ini mereka terbiasa dengan tradisi lisan yang melekat secara turun-temurun dan mampu mereka jaga secara otonom. Akan tetapi hanya mengikat bagi keseluruhan masyarakat adat saja. Semangat untuk melahirkan peraturan secara tertulis dan akan mengikat bagi para pengunjung ini mereka tunjukkan saat meminta bantuan Banten Heritage untuk memfasilitas peyusunan draft Raperdes. Bab demi bab, pasal demi pasal sampai ayat demi ayat begitu ketat dipelajari pemangku adat untuk menghindari kesalahan dan benturan dengan aturan adat.

Pembahasan ini sungguh konsisten dengan prinsip hidup yang mereka pegang teguh selama ini, yakni “lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung” yang secara harfiah bermakna, jika panjang maka tak boleh dipotong, jika pendek juga tak boleh disambung atau ditambahkan. Filosofi hidup ini tentu saja memiliki makna yang juga sangat mendasar, yakni bagaimana dalam menjalankan hidup dan kehidupan dituntut untuk senantiasa mengedepankan kejujuran, kesederhanaan-apa adanya dan tidak mudah terpengaruh oleh unsur budaya luar (yang negatif).

Dari prinsip hidup itu pula komunitas adat Tatar Kanekes mampu membendung berbagai pengaruh negatif yang muncul dari luar. Local wisdom (nilai-nilai kearifan lokal) senantiasa mereka jaga secara mandiri. Semoga ada yang dapat kita petik.

TERJEBAK SIMBOL (Sebuah Autokritik)

“……………dimana tempat wudhu nya Mbak?” Tanya tamu saya dari Jakarta, “Bapak mau sholat? Ini bukan masjid Pak, ini gedung DPRD. Kalau masjid di belakang gedung ini” timpal seorang perempuan muda yang mungkin bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang itu….

Konsumsi hanyalah penjelmaan jiwa humanistis manusia ekonomis, lebih mementingkan diri sendiri (selfish) untuk peningkatan kesejahteraan walaupun terkadang perilaku tersebut telah menyerupai kerakusan binatang. Perilaku memiliki benda telah dipengaruhi oleh dogma ekonomi, tidaklah muncul dengan sendirinya walupun manusia memiliki akal dan pikiran untuk melakukan pilihan berdasarkan empathy dirinya, namun proses empathy tersebut lenyap adakalanya stigma konsumsi diramu kedalam simbol-simbol yang mempunyai makna intrinsik dalam masyarakat. Sehingga manifestasi simbol-simbol tersebut terpatri dalam sikap, pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat modern “serba” berlebihan.

Gaya hidup modern nampak selaras dengan lemahnya penegakan hukum, mereduksi pola pembangunan untuk memproduksi ”maling simbol” agar memperoleh penghargaan dan pengakuan diri dari masyarakat. Eksploitasi barang-barang milik negara dan salah kaprah alokasi barang bersubsidi, terus dikemas dalam kebijakan publik. Serangkaian pemanfaatan energi secara bijaksana dianggap ”barang basi” diperdebatkan. Perilaku mubazir untuk menghabiskan energi selama ini sebenarnya telah dipertontonkan oleh institusi yang berkedok Negara dan Swastanisasi. Demikian kata Fince Herry, (30/05).

Paradigma simbol ini telah mempengaruhi setiap cara berpikir dan berperilaku manusia di Banten. Proses pembenaran perilaku paradigma simbol (kebendaan) ditularkan melalui sajian menarik di beberapa media, untuk segera merangsang pikiran-pikiran masyarakat melalui isi pesan yang berlebihan. Implikasinya adalah semakin mahal benda yang dikonsumsi maka semakin tinggi strata mereka di mata masyarakat. Perilaku sederhana ini, tanpa disadari telah mengiring kita untuk menyepakati perilaku boros dan mubazir dalam kehidupan sehari-hari. Karena konsumsi suatu barang bukan lagi menjadi kebutuhan bersama namun mahalnya harga telah menjadi nilai baru dianggap universal. Paradigma simbol ini telah menjerumuskan setiap perilaku manusia untuk bertindak di luar batas jabatannya, kekuasaannya.

Pembangunan ”Top-down” selama ini memprioritas fisik di atas bangunan sosial, yang artinya keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari kasat mata. Keberhasilan suatu pemerintah pusat dan daerah ditentukan oleh ”banyaknya bangunan” semasa menjabat dalam suatu periode jabatan. Sehingga dalam waktu relatif singkat ”paradigma simbol” menjadi prinsip ”asal bapak senang” dan menjadi momok menakutkan apabila dalam suatu jabatan tidak mampu menyediakan data yang mengembirakan. Warisan berpikir mendirikan bangunan fisik merupakan suatu ukuran keberhasilan, telah tertancap dalam ideologi simbol-simbol para politisi petinggi pemerintahan.

Paradigma simbol dapat dengan mudah ditemukan dalam kerangka pembangunan di daerah. Hal ini berarti perekonomian kita masih didominasi oleh tingkat pengeluaran yang dilakukan oleh setiap rumah tangga. Hal ini sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga akan memacu untuk setiap badan usaha untuk meningkatkan jumlah produksi yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Karena konsumsi sama dengan gengsi, maka semakin banyak simbol-simbol kebendaan dikonsumsi oleh masyarakat, maka tumbuhlah perekonomian. Sungguh hal yang sangat naif, paradigma simbol dijadikan asumsi sebagai keberhasilan pembangunan.

Sebagai contoh konkrit, simaklah penggalan percakapan berikut inidimana tempat wudhu nya Mbak?” Tanya tamu penulis dari Jakarta, “Bapak mau sholat? Ini bukan masjid Pak, ini gedung DPRD. Kalau masjid terletak di belakang gedung ini” timpal seorang perempuan muda yang mungkin bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang.” “……………

Penggalan percakapan di atas adalah nyata, waktu tamu saya - salah seorang kandidat doktor dari UI – Jakarta yang sedang menyusun disertasinya tentang masyarakat Baduy berkunjung ke Pandeglang, ketika ia hendak sholat dzuhur, bukannya datang ke masjid agung Arrohman, malah masuk ke gedung DPRD Pandeglang.

Rupanya teman yang satu ini terkecoh oleh bentuk bangunan yang mirip dengan kubah masjid. Bahkan ia sempat berfikir betapa banyak masjid di sekitar alun-alun Pandeglang. Betapa tidak? Pasar Badak saja reliefnya mirip dengan simbol-simbol masjid. Hampir semua gedung serba berkubah. Barangkali ini merupakan bentuk upaya untuk mengimbangi julukan Pandeglang sebagai ‘kota sejuta santri seribu ulama’ (entah atas dasar apa jumlahnya menjadi sejuta dan seribu, padahal jumlah penduduk Pandeglang saat ini tercatat sekitar satu juta jiwa saja.

Dalam posisi seperti ini nampaknya kita sudah terjebak oleh simbol-simbol, yang jauh dari substansi. Dalam tataran tertentu, simbol tentu saja penting, akan tetapi bukan yang terpenting. Sebab yang lebih utama adalah substansi. Sebagaimana yang terjadi pada dunia pendidikan kita, sejumlah peraturan daerah, wajib diniyah misalnya, adalah kebijakan yang menurut hemat penulis adalah kontra-logika. Sebab pendidikan adalah ‘hak’ warga masyarakat. Akan tetapi dengan peraturan tersebut pemerintah justru menjadikan itu sebagai sebuah ‘kewajiban’ masyarakat.

Sejumlah contoh lain yang sangat simbolik adalah penggunaan jubah, ikat kepala/udeng, sorban yang menjadi simbol kyai atau ulama, akan tetapi sedikit saja di antaranya yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan praktis, yang secara rutin berkeliling ke sejumlah dinas, instansi atau kepala daerah dengan membawa map berisi proposal yang entah untuk kepentingan siapa. Hal ini tentu sulit untuk diteladani. Jika ini menjadi sebuah kebiasaan, tentu akan sangat membahayakan mental masyarakat. Karena itu wajar pula apabila saat ini kita sudah kehilangan jatidiri dan sulit mencari suri-tauladan.

Krisis keteladanan tadi diikuti pula dengan pola pembangunan baru. Lihat saja seluruh bangunan gedung sekolah dasar (tentu tidak berlaku bagi sekolah yang belum direhabilitasi) di Pandeglang, cat yang digunakan berwarna hijau, keramik yang dipasang juga berwarna hijau. Semua serba hijau. Mengapa demikian? Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang.

Memaknai Seba Urang Baduy

“……………Pulo Jawa ieu aya aturana. Nyanghulu ka Jungkulan, nunjang ka Balambangan. Ari di Jungkulan ngarana Sangiang Sirah, di Balambangan, Sangiang Dampal. Ti Sangiang Sirah ka Sangiang Dampal, eta aya jantungna, ngarana Gunung Kendeng. Eta sakabeh gunung, sumber cai nu aya, kudu dilestarikeun. Sabab san kahirupan manusa jeung mahluk hirup sajabana kahareupnakeun.………….”

Hari ini, masyarakat adat Baduy, melakukan salah satu dari sekian banyak rangkaian upacara adat yang ada pada Urang Baduy. Dalam sistem penghitungan Urang Baduy, tahun ini adalah Tahun Alip. Upacara tersebut biasanya dipimpin oleh Jaro Tanggungan Dua Belas, yang saat ini masih dipegang oleh Ayah Saidi bersama Jaro Pamarentah tersebut merupakan delegasi yang terdiri dari tokoh adat dan warga Baduy Dalam dan Baduy Luar.

Delegasi yang berasal dari Baduy Dalam (sering juga disebut Urang Tangtu, Urang Kajeroan, Urang Girang) yang mengikuti upacara ini biasa datang lebih dulu dan terpencar dengan rombongan dari Baduy Luar. Karena warga Baduy Dalam dilarang menggunakan kendaraan atau binatang. Biasanya mereka berangkat lebih dulu dengan senantiasa berjalan kaki tanpa alas kaki. Sedangkan delegasi dari Baduy Luar (yang juga akrab disebut Urang Panamping) diperbolehkan menggunakan sarana transportasi umum. Upacara adat itu disebut Seba.

Rute perjalanan Seba sudah sedemikian jelas, pertama seluruh delegasi mengunjungi kantor Bupati Lebak. Setelah itu sebagian kecil delegasi berkunjung ke kantor Bupati Pandeglang. Kemudian dilanjutkan ke kantor Bupati Serang oleh sebagian kecil delegasi dan puncaknya berakhir di kantor Gubernur Banten yang dihadiri oleh seluruh delegasi. Adapun yang diperbolehkan untuk menjadi peserta upacara Seba hanya kaum laki-laki, baik orang dewasa, pemuda maupun anak-anak.

Kata Seba dalam acara rutin yang dilaksanakan setiap tahun ini masih saja menimbulkan beragam penafsiran dan pemaknaan di banyak kalangan, baik dari sisi tata bahasa maupun filosofisnya.

Dalam pandangan yang stereotype, Seba dimaknai sebagai suatu aktifitas untuk persembahan hasil tanam kepada penguasa negara, atau sebuah simbol dari suatu ketundukan. Pandangan ini muncul akibat dari sejarah perjalanan panjang sebelum Republik Indonesia merdeka. Di mana pada zaman kolonial Belanda, diterapkan kewajiban kepada daerah-daerah jajahannya untuk mempersembahkan upeti. Sehingga apa yang dilakukan oleh Urang Baduy melalui acara Seba dianggapnya sebagai sikap dari ketaklukan atau ketundukan kepada penguasa (negara).

Menjalin Kasih

Dalam keseharian kita masih akrab dengan kata Seba, Nyeba, Paseban, atau yang sedikit mirip seperti Nyaba. Seba sendiri berarti bertemu atau berjumpa. Nyeba artinya berkunjung untuk melakukan pertemuan. Sedangkan kata Paseban beratri tempat pertemuan, tempat musyawarah. Di beberapa daerah pedesaan istilah paseban masih sering digunakan. Sementara dalam terminologi Islam, kata Seba memiliki makna silaturrahiem, muwajahah, suatu aktifitas horizontal yang wajib dilakukan oleh semua manusia.

Sementara dalam pandangan Urang Baduy sendiri, Seba merupakan bentuk konkret dari upaya untuk mempererat ikatan tali silaturaheim secara formal terhadap Bapak Gede. Dalam hal ini istilah Bapak Gede yang dimaksud adalah Bupati Lebak, Bupati Pandeglang, Bupati Serang, Gubernur Banten (sebelum menjadi provinsi tersendiri, Seba dilakukan kepada Residen Banten). Hal ini dilakukan bukan bermakna untuk menyampaikan upeti kepada penguasa, ataupun sebagai bentuk pengakuan dan ketundukan. Akan tetapi lebik kepada upaya untuk menyambung tali silaturahiem antara Urang Baduy dengan Pemerintah Daerah.

Adapun persoalan hasil panen, makanan yang mereka bawa, seperti gula aren, buah pisang dan hasil ladang lainnya, tak lebih dari sekedar tanda mata yang dalam bahasa mereka disebut pamuka lawang (pembuka pintu). Makna lain dari Seba adalah sebagai sikap yang sepatutnya antara anak kepada orang tua.

Upacara Seba Tahun merupakan bagian akhir dari rangkaian upacara adat. Seba juga bermakna sebagai tanda dari usainya tahapan musim tanam padi. Sebab di lingkungan adat Baduy terdapat banyak rangkaian upacara yang berhubungan dengan aktifitas pertanian. Di penghujung musim kemarau, mereka melakukan upacara adat yang dimulai dengan Narawas (berdoa untuk memulai musim tanam di huma/ladang). Dilanjutkan dengan Nebas/nuaran kakayon (menebangi pepohonan yang hendak dijadikan lahan menanam padi). Ngaduruk (membakar ranting dan ilalang yang sudah kering) yang kemudian memnersihkannya dari sisa-sisa ranting yang tidak sempat terbakar.

Tahapan berikutnya adalah Ngaseuk, menanam benih padi di lubang yang tersedia dengan menggunakan aseuk-tongkat runcing. Disambung dengan Ngored, menyiangi rerumputan di sela-sela tanaman padi pada waktu usia padi mencapai lima sampai enam minggu. Setelah padi berbuah dan menguning, dilakukan Dibuat/ngetem, yaitu memetik padi dengan menggunakan ani-ani. Diikuti dengan upacara Kawalu, syukuran atas hasil panen, yang terdiri dari tiga tahap, ada Kawalu Mitembeuy/awal, Kawalu Tengah dan Kawalu tutug/ahir, dalam kurun waktu tiga bulan berturut-turut. Pada rentang waktu tersebut, ke-tiga kampung Baduy Dalam tertutup untuk dikunjungi warga yang berasal dari luar Baduy. Selepas Kawalu, ada upacara Ngalaksa, yakni melakukan perhitungan jumlah warga, dengan cara yang sederhana, yakni setiap kepala keluarga menyerahkan ikatan tangkai padi sesuai dengan jumlah anggota keluarganya kepada Kokolot kampung setempat. Dengan demikian, perkembangan jumlah penduduk di desa Kanekes sangat akurat dan tidak terlalu membutuhkan energi yang terlalu banyak.

Setelah itu, barulah upacara Seba dilaksanakan. Adapun puncak dari rangkaian upacara adat itu adalah Ngaramaan, yakni membersikkan sasaka-sasaka atau keramat-keramat yang ada di wilayah kampung Cibeo. Kemudian berakhir di acara Muja, yakni mengunjungi Sasaka Domas atau Panembahan Arca Domas yang dilaksanakan dalam waktu dua hari pada jam-jam tertentu. Lokasinya berdekatan dengan kampung Cikeusik, tepatnya di hulu sungai Ciujung, yang hanya orang-orang tertentu saja boleh mengikutinya.

Pesan dari Kanekes

Dalam acara seba/silaturahiem, senantiasa dibarengi dengan saling sambut antara tuan rumah dengan Utusan dari Baduy. Di ajang Seba inilah konsep siling asah, siling asih, siling asuh diimplementasikan. Yang menarik, dari tahun ke tahun, amanat yang disampaikan Urang Baduy kepada para Kepala Daerah tersebut selalu sama. Setidaknya tidak pernah luput menyampaikan dua pesan. Kedua pesan dari Puun - pucuk pimpinan adat Baduy yang tidak pernah keluar dari kawasan Baduy - ini disampaikan melalui Jaro Tanggungan Dua Belas dan atau Jaro Pamarentah (kepala desa). Pertama, bagaimana pemerintah dan rakyat berupaya menciptakan hidup rukun dan damai, menyatu dengan alam. Bagaimana agar manusia bisa menciptakan hidup yang harmoni dengan lingkungan alam. Hal tersebut dibingkai dalam sebuah kalimat sederhana, gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak.

Dalam tradisi lisan Urang Baduy, dikatakan, “Pulo Jawa ieu aya aturanana. Nyanghulu ka Jungkulan, nunjang ka Balambangan. Ari di Jungkulan ngarana Sangiang Sirah, di Balambangan, Sangiang Dampal. Ti Sangiang Sirah ka Sangiang Dampal, eta aya jantungna, ngarana Gunung Kendeng. Eta sakabeh gunung, sumber cai nu aya, kudu dilestarikeun. Sabab san kahirupan manusa jeung mahluk hirup sajabana kahareupnakeun”. (Pulau Jawa ini ada aturannya, kepala berada di Ujung Kulon, kaki ada di Blambangan. Di Ujung Kulon namanya Sangiang Sirah, dan di Blambangan bernama Sangiang Dampal. Dari Sangiang Sirah ke Sangiang Dampal itu ada jantungnya, namanya Gunung Kendeng. Seluruh gunung yang ada itu, termasuk sumber airnya, harus kita jaga kelestariannya. Sebab hal itu untuk kehidupan manusia dan makhluk Tuhan lainnya di masa yang akan datang).

Kedua, pemerintah diminta untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan negara, sebagaimana mereka tunduk dan patuh kepada aturan adat, yakni dengan menegakkan hukum setegak-tegaknya dengan kejujuran dan kearifan, agar rasa keadilan dalam masyarakat dapat terwujud.

Dua pesan tersebut disampaikan dengan penuh kesungguhan, dengan harapan agar para pihak, khususnya pemerintah segera melakukan upaya pembenahan atas dua persoalan tersebut. Akankah pesan mulia tersebut hanya dianggap sebagai angin lalu pada acara Seba di tahun AlipWallahu’alam. ini?

Menyambut Seba Gede, CICAKAL GIRANG (Komunitas Muslim di Baduy)

“Agama jeung kapercayaan Urang Baduy mah, Islam Sunda Wiwitan. Ngan di Cicakal Girang aya warga muslim, dina sajarah kahadiranana nyaeta dipenta ku lembaga adat ka Sultan Banten, anu tujuana supaya ngabantu ngurus pencatatan perkawinan warga Baduy atawa warga anu ngalanggar adat jeung ngurus mayit…….”

Hari ini, (21/04) dipastikan setidaknya 800 orang delegasi masyarakat adat (Baduy Dalam dan Baduy Luar) berduyun-duyun menuju pendopo Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang dan Pemprov Banten untuk melaksanakan rangkaian upacara adat yang disebut Seba, sebagai salah satu bentuk upaya menyambung tali silaturahmi dengan pemerintah daerah (Kabupaten & Provinsi Banten) yang senantiasa mereka pertahankan. Upacara seba tahun ini terkategorikan sebagai Seba Gede, sebab melibatkan banyak warganya.

Sebagaimana biasa, warga Baduy Dalam (sering disebut Urang Tangtu atau Urang Baduy Jero) yang berasal dari Kampung Cikeusik, Cibeo dan Cikartawana melakukan perjalanan menuju Pemkab Lebak dan Pemprov Banten dengan berjalan kaki. Sementara warga Baduy Luar (Urang Panamping atau Urang Baduy Luar) menggunakan kendaraan roda empat.

Mereka membawa “oleh-oleh” berupa buah-buahan dari hasil panen di huma atau di ladang, seperti pisang, gula aren dan sebagainya. Bingkisan tersebut tak lebih dari sekedar tanda mata (pamuka lawang) antara anak dengan orang tua dan bukan bermakna sebagai simbol ketundukan atas penguasa. Sebab dalam prosesi upacara adat tersebut, terdapat dua misi utama yang secara eksplisit mereka sampaikan, yakni menyambung tali silaturahmi dan menyampaikan pesan Puun (pucuk pimpinan komunitas adat Baduy) untuk senantiasa menyatu dengan alam dengan cara menjaga kelestariannya.

Meski melibatkan banyak orang, kegiatan ini tak akan memperlihat kegadukan, hirup-pikuk. Mereka mampu memposisikan diri sebagai tamu yang baik dan berperilaku santun.

CICAKAL GIRANG

Terlepas dari itu, ada sesuatu hal menarik lainnya yang dimiliki komunitas adat Baduy, yakni Kampung Cicakal Girang. Bagi sebagian masyarakat yang sudah mengenal masyarakat Baduy di pegunungan Kendeng ini, mungkin masih asing dengan istilah Cicakal Girang. Dimana keseluruhan penduduknya merupakan warga muslim yang tak ada bedanya sama sekali dengan warga muslim lainnya. Lokasinya terletak di dalam kawasan Baduy. Sedangkan bagi mereka yang sekilas sudah mengenalnya juga masih ada yang berpandangan stereotipe - beranggapan bahwa warga muslim di Cicakal Girang adalah Islam baru. Padahal pada kenyataannya tak ada sesuatu pun yang baru dari ajaran Islam yang dilaksanakan warga Cicakal Girang.

Cicakal Girang yang terletak di ujung barat Desa Kanekes, berbatasan langsung dengan Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik. Saat ini sudah berkembang menjadi dua kampung baru (babakan) yang masing-masing kampung memiliki masjid/musholla. Bentuk dan bahan bangunan rumah warga Cicakal Girang jauh berbeda dengan komunitas adat Baduy. Di samping itu warga Cicakal Girang juga memiliki satu unit (dua lokal) madrasah ibtidaiyah yang terdiri dari 97 siswa. Dengan keterbatasan sarana & prasarana yang dimiliki, pengelola madrasah memanfaatkan masjid dan rumah warga untuk kegiatan belajar mengajar.

ASAL USUL

Berdasarkan tradisi lisan yang dikemukakan Jaro Pamarentah (Kades Kanekes) Dainah dan Ustadz Abdul Rosyid, tokoh Kampung Cicakal Girang, asal usul komunitas muslim disana berawal dari persoalan jauhnya jarak yang harus ditempuh warga Baduy (apalagi warga Baduy Dalam) yang akan melakukan pencatatan pernikahan yang dilakukan di Leuwidamar. Atas persoalan tersebut, lembaga adat mengajukan permohonan kepada Sultan Banten untuk menempatkan warga muslim di wilayah Desa Kanekes. Atas permohonan tersebut, pihak kesultanan Banten menitipkan satu keluarga muslim untuk membantu lembaga adat dalam menyelesaikan administrasi pernikahan warga Baduy serta membantu merawat jenazah warga yang meninggal dunia. Tidak jelas tepat waktu penempatan warga muslim tersebut. Adalah Ki Sahum orang pertama yang diberi mandat untuk membantu masyarakat Baduy. Namun utusan pihak kesultanan Banten tersebut juga belum terungkap berasal dari mana.

“Agama jeung kapercayaan Urang Baduy mah, Islam Sunda Wiwitan. Ngan di Cicakal Girang aya warga muslim, dina sajarah kahadiranana nyaeta dipenta ku lembaga adat ka Sultan Banten, anu tujuan na supaya ngabantu ngurus pencatatan perkawinan warga Baduy atawa warga anu ngalanggar adat jeung ngurus mayit…….” (Agama dan kepercayaan orang Baduy yaitu Islam Sunda Wiwitan. Namun di kampung Cicakal Girang terdapat warga muslim, yang dalam sejarah keberadaannya yaitu atas dasar permintaan lembaga adat kepada Sultan Banten dengan tujuan untuk membantu mengurus pencatatan pernihakan warga Baduy atau warga yang melanggar adat serta mengurus jenazah. - Jaro Dainah).

Istilah Cicakal Girang sendiri berasal dari kata “Cicukul”, yang bermakna “air sungai yang jadi”/bersemi. Cicakal Girang berbatasan langsung dengan kampung Baduy Luar lainnya yakni Cipaler yang berdekatan dengan kampung Cicakal Hilir. Atas perannya membantu lembaga adat, warga Cicakal Girang diberikan keleluasaan dalam nelaksanakan ajaran Islam. Disana terdapat beberapa unit bangunan sarana ibadah berupa masjid dan musholla yang pada awalnya terbuat dari gubuk sederhana. Kini hanya satu unit bangunan musholla yang masih sederhana berbilik bambu dan sudah lapuk dimakan usia, selebihnya sudah berdiri permanen dari bahan bangunan layaknya masjid/musholla di daerah lain.

BUKAN WARGA ADAT

Sejak tahun 1975, atas kebijakan lembaga adat Baduy, warga Cicakal Girang yang kini sudah berjumlah 324 jiwa (158 laki-laki, 166 perempuan) tersebut bebas membangun rumahnya terbuat dari bahan semen, pasir dan batu/bata, memiliki lantai keramik, genting dan sebagainya yang tidak boleh terlalu mewah. Disana juga terdapat tanaman cengkeh, kerbau peliharaan, sawah, kolam ikan (yang kesemuanya merupakan pantangan adat Baduy). Alat penerangan pun sudah memanfaatkan listrik bertenaga surya. Cara berpakaian dan pola perilaku mereka juga jauh berbeda dengan warga Baduy. Karenanya dalam amanat lembaga adat, warga Cicakal Girang dinyatakan sebagai warga yang bukan merupakan bagian dari komunitas adat Baduy, akan tetapi orang Islam yang ada di Desa Kanekes. Sehingga wajar bila tak ada kewajiban atas mereka untuk mengikuti upacara adat yang biasa dilakukan di Baduy.

Atas penggalan sejarah yang diriwayat itu tak satupun warga Cicakal Girang yang merasa dirinya sebagai Urang Baduy. Akan tetapi tak satupun juga di antara mereka yang tidak merasa bangga dan kagum terhadap Urang Baduy. Khususnya terhadap komitment Urang Baduy terhadap pelestarian lingkungan, kepatuhan terhadap aturan adat serta berpola perilaku sederhana dengan mengedepankan kejujuran dan keikhlasan, sebagai implementasi dari filosofi hidup lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung (panjang tak oleh dipotong, pendek tak boleh disambung), yang bermakma mengedepankan kejujuran dan kesederhanaan.

Uniknya keberadaan warga muslim di Cicakal Girang, tak pernah satu kali pun warga Baduy yang menyatakan keluar dari lingkungan adat dan kemudian memeluk agama Islam yang diislamkan disana. Warga Baduy yang menyatakan masuk Islam biasanya diislamkan di Ciboleger Desa Bojongmenteng atau di Pal Opat.

Sepenggal goresan tangan ini untuk menggugah kerinduan akan local wisdom.

LONG MARCH BERSAMA PRIA BADUY (Dari Kanekes Menuju Pendopo Kabupaten Lebak)

Tepat pukul 05.00 WIB, (21/04/07) 5 tanggal bulan Sapar - dalam penanggalan adat Baduy, bersama Ayah Mursyid (36) tokoh adat Kampung Cibeo, Seurat Samin (87) tokoh adat Kampung Cikeusik, Aki Naldi (68) warga Cibeo, Musung (32) warga Cibeo dan 19 delegasi Baduy Dalam lainnya, penulis mengayunkan langkah kaki dari kampung Babakan Jaro / Babakan Kadu Ketug menuju Pendopo Kabupaten Lebak di Rangkasbitung.

Subuh yang dingin diselimuti kabut tipis dan embun itu melepas kepergian kami untuk membawa misi adat Baduy : Menyambung tali silaturahmi dengan Bapak Gede (kepala daerah Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang dan Provinsi Banten) & menyampaikan pesan agar stake holders senantiasa menjaga kelestarian alam dan tunduk patuh kepada peraturan (hukum) yang berlaku. Delegasi dari Urang Tangtu (Baduy Dalam) kali ini didominasi oleh wajah baru dalam mengikuti upacara Seba Baduy yang dilaksanakan setiap tahun.

Tanpa mengenakan alas kaki, langkah mereka begitu cepat dan konstan, seperti berlari kecil. Awalnya penulis mampu mengimbangi ritme langkah kaki mereka, yakni di kampung Ciboleger, Leuwidahu, Cicanir dan Cibengkung. Namun di kilometer kelima, sebagian besar sudah jauh di depan. Beruntung Ayah Mursyid, Seurat Samin yang merupalan delegasi tertua dan dua warga lainnya mengimbangi langkah kaki penulis. Kaos kaki tebal yang penulis kenakan sudah mulai sobek setelah melewati dua kampung terakhir. Rasa ngilu akibat menginjak kerikil dan aspal panas di telapak pun mulai terasa.

Rasa sakit dan perih di kaki sedikit berkurang setelah rombongan mengambil jalur alternatif melalui Leuweung Gareumeun, Kadubali, Ciherang dan sungai Cikolear yang letaknya tak jauh dari kantor Kecamatan Leuwidamar.

Di sungai Cikolear rombongan beristirahat. Sebagian besar anggota rombongan mandi, ada yang buang hajat, ada pula yang sekedar duduk di atas lempengan batu yang berserakan di badan sungai. Disana mereka membuka nasi timbel yang disiapkan dari rumahnya masing-masing. Di samping itu mereka juga membuka bokor yang berisikan daun seureuh, gambir, apu, jebug untuk disepah. Satu per satu mereka memakan sirih. Penulis hanya menghisap sebatang rokok & ikut memakan buah pisitan dan kokosan dari perbekalan Ayah Mursyid.

KEPATUHAN RAKYAT

Setelah semuanya usai, kami siap melanjutkan long march. Sebelum berangkat, Ayah Mursyid memberikan instruksi kepada rombongan. “Inget, urang kudu ati-ati, ulah ngisinkeun, kudu daek diatur, ulah pabisa-bisa, kudu leumpang babarengan” (Ingat, kita semua harus berhati-hati, jangan memalukan, harus mau diatur, jangan saling mendahului, harus jalan berbarengan) kata Ayah Mursyid dengan penuh wibawa. Semuanya menundukkan kepala, pertanda siap menjalankan amanat tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan menuju kantor Kecamatan Leuwidamar. Disana rombongan disambut Camat setempat, dan sempat berdialog sekitar 10 menit. Perjalanan pun dilanjutkan untuk singgah sebentar di Mapolsek Leuwidamar.

Karena kaos kaki yang penulis pakai sudah sobek dan basah yang mengakibatkan kaki lecet, terpaksa membeli sandal jepit. Sejak dari kantor kecamatan Leuwidamar, tak ada lagi jalan pintas yang kami lalui. Perjalanan berikutnya hanya menelusuri jalan yang melintasi kampung Dagowanti, Janglapa, Sangiang, Bojongbarang, Sudamanik, Bangkolan, Pasirbungur, Cicae, Cilaki, Cimarga, Rancalutung, Cirende, Pariuk, dan berujung di Aweh, 1 KM sebelah barat pendopo Kabupaten Lebak. Mulai dari daerah itu debu jalanan (yang sebagian besar rusak) saat kendaraan melintas, terpaksa harus kami hirup.

Dengan telapak kaki yang sudah mulai bengkan, paha kiri terasa kram, sela-sela jempol dan telunjuk kaki juga sudah sobek, penulis terus berusaha mengimbangi ritme langkah kaki manusia-manusia perkasa dari pegunungan Kendeng ini. Aspal yang mulai memuai akibat sengatan matahari yang semakin panas mengakibatkan sandal jepit yang baru dibeli itu aus dan menipis. Hebatnya tak satu pun Urang Wiwitan ini yang mengeluh kepanasan. Padahal mereka hanya terbiasa berjalan kaki di jalan setapak, tanah pegunungan Kendeng yang sejuk dan relatif lembut.

LELAKI PERKASA

Ketangguhan mental dan fisik Urang Tangtu memang tak diragukan lagi. Saat ditanya terasa panaskah aspal dan kerikil tajam yang diinjak, diantaranya menjawab dengan santai “lumayan karasa haneut mah” (lumayan terasa hangat). Telapak kaki mereka memang tampak tebal dan lebar. Mereka mampu beradaptasi di berbagai medan.

Ketebalan itu pula rupanya yang membuat mereka tidak merasakan panas. “Nanaon geh ku tuman, kami mah tuman leumpang kamamana geh. Ari Ka Uday (penulis) mah teu ilok leumpang jauh. Makana dampalna pareupeus kapanasan. Komo deui ieu mah aspal jeung batu lalancip” (Apapun juga karena kebiasaan, kami terbiasa berjalan kaki kemanapun tujuannya. Kalau Kak Uday tidak terbiasa berjalan kaki dengan jarak jauh. Makanya telapak kakinya terkelupas kepanasan. Apalagi yang diinjak ini aspal dan kerikil tajam) ucap Ayah Mursyid sambil terus mengayunkan kakinya.

Sejak dari Leuwidamar, rombongan terbagi dua. Rombongan pertama (14 orang) sudah jauh di depan, mengingat kecepatan jalan mereka yang stabil, sementara penulis tak mampu lagi mengimbangi ritme langkah mereka. Sehingga Ayah Mursyid, Seurat Samin, Aki Naldi dan lima warga lainnya yang menyesuaikan diri dengan langkah kaki penulis.

TEU WASA

Sepanjang perjalanan banyak warga kampung yang dilintasi menyapa dan menawarkan istitahat. Bahkan banyak pula yang menyarankan agar naik kendaraan. Pernyataan tersebut dijawab dengan singkat “kami mah teu wasa” (kami tidak boleh - naik kendaraan) atau “sanajan ripuh, ieu mah geus jadi kawajiban kami” (meskipun repot, ini sudah menjadi kewajiban kami) sambil terus mengayunkan langkah kaki.

Penulis beberapa kali usul untuk istirahat sekedar menarik nafas dan memeriksa kaki yang bengkak dan penuh bercak luka. Saking merasa tidak enak mengajak mereka istirahat, sempat di daerah galian pasir, ada penjual es cream mengenakan sepeda berpapasan. Penulis tawarkan agar mereka makan es cream. Kedelapan anggota rombongan pun tak ada yang menolak. Kesempatan ini penulis gunakan untuk istirahat lagi. “Alhamdulillah, untung mereka terima tawaranku, jadi aku bisa istirahat lagi” gumam penulis dalam hati.

Dalam hitungan, selama perjalanan penulis menghabiskan lebih dari 10 botol air mineral atau lebih dari 5 liter air dengan 10 kali beristirahat. Sedangkan yang lain hanya menghabiskan beberapa botol saja. Sepanjang jalan hampir tak ada obrolan panjang. Mereka berkomunikasi seperlunya saja. Kecuali Ayah Mursyid dan Seurat Samin yang menimpali banyak pertanyaan penulis.

Di 8 kilometer terakhir tubuh penulis mulai pucat, luka di kaki semakin lebar dan membengkak, rasa sakit pun tak tertahankan. Dengan sabar Ayah Mursyid berjalan di samping kanan penulis, entah gumam apa. Yang sempat terdengar hanya kata-kata “...leumpang gancang” (…jalan cepat). Dengan spirit itu pula penulis mencoba melupakan rasa sakit.

Tepat pukul 16.00 WIB akhirnya kami sampai juga di pendopo Kabupaten Lebak di Rangkasbitung. Disana kami disambut warga Baduy Luar yang sudah datang terlebih dahulu dengan menggunakan kendaraan roda empat. Sebagian di antaranya berjejer di sekeliling alun-alun. “Selamat datang tamu kami, Anda mampu memecahkan rekor sebagai warga luar Baduy pertama yang mengikuti Upacara Seba dengan berjalan kaki” teriak Marsadi, asisten Dainah, Jaro Pamarentah/Kepala Desa Kanekes) dengan bahasa Indonesia yang fasih, yang tiba terlebih dahulu menggunakan puluhan kendaraan roda empat.

Satu jam kemudian penulis dievakuasi wartawan Tabloid Lebak 1828 untuk istirahat, dengan harapan saat acara ritual dimulai dengan Bapak Gede (Bupati Lebak) jam 19.00 WIB badan sudah kembali fit. Namun sayang, kedua kaki tak mampu melangkah saat hendak menuju pendopo. Sekedar untuk menuju kamar kecil saja, harus merangkak. Kondisi ini menghapus harapan penulis untuk melanjutkan berjalan kaki menuju pendopo Provinsi Banten keesokan harinya.

Setelah melakukan upacara adat di pendopo Kabupaten Lebak, esok paginya Urang Tangtu kembali melanjutkan perjalanan kakinya menuju Pendopo Provinsi Banten melalui jalur Petir. Sekitar jam 12.00 WIB mereka sudah tiba, sehingga banyak waktu istirahat sebelum upacara puncak Seba dengan Gubernur Banten.

Bisa dibayangkan, setidaknya mereka menempuh jarak 70 KM dan kembali ke kampung halamannya di pegunungan Kendeng dengan jarak yang sama. Mereka jalankan tugas mulia dengan dua misi utama itu dengan keikhlasan tanpa pamrih dan keluh kesah. Mereka memang lelaki perkasa. Karenanya keikutsertaan penulis berjalan kaki semata sebagai salah satu bentuk apresiasi atas ketangguhan, keteguhan dan kepatuhan masyarakat Baduy dalam ngabaratapeun ngabaratanghikeun (menghayati dan mengamalkan) pikukuh adat. Penulis yakin nenek moyang kita dahulu juga melakukan hal yang sama: ngatruk alias jalan kaki. Mereka pejalan kaki sejati, dan layak mendapatkan penghargaan dari MURI.

SEBA AGEUNG

Tahun 2007, upacara adat ini terkategorikan sebagai Seba Ageung atau Seba Gede. Dimana delegasinya mencapai angka 1.030 warga. Terdiri dari 23 warga Baduy Dalam dan 1.007 warga Baduy Luar. Seba Ageung juga ditandai dengan “tanda mata” yang dibawa bukan saja berupa pisang, beras putih dan beras ketan, gula aren, talas, kisabrang, jaat, humbut pahit dan laksa saja, melainkan juga membawa peralatan memasak tradisional. Perlengkapan memasak yang mereka bawa diantaranya berupa dulang, aseupan, nyiru, kuluwung, hihid, pangarih, gayung, yang berasal dari tiap kampung Dangka. Perlengkapan tersebut hanya diberikan di pendopo Provinsi Banten. Sementara “tanda mata” yang diberikan kepada Camat Leuwidamar, Bupati Lebak, Bupati Pandeglang, Bupati Serang hanya berupa hasil bumi seperti pisang, talas dan gula aren.